Peneliti UI: Diaspora Aceh dalam ASNLF Masih Aktif Sampai Sekarang

Keberadaan MoU Helsinki yang berujung dilahirkannya Undang-Undang Pemerintahan Aceh, tidak menjadikan gerakan ideologi dari diaspora ini terhenti.

Peneliti UI: Diaspora Aceh dalam ASNLF Masih Aktif Sampai Sekarang
SERAMBINEWS.COM/FIKAR W EDA
Peneliti asal Aceh Teungku Muhammad Rusydi.

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA -- Peniliti asal Aceh yang juga magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Teungku Muhammad Rusydi, mengatakan, diaspora Aceh memiliki sejarah berbeda dibandingkan diaspora lainnya.

"Diaspora Aceh sempat menginisiasi adanya pembentukan negara Aceh dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau Acheh Sumatra National Liberation Front (ASNLF). Gerakan ini membentuk konflik panjang yang berakhir dengan MoU Helsinki," kata Teungku Muhammad Rusydi dalam satu diskusi terpumpun di Human Right Working Group (HRWG) Jakarta.

Teungku Rusydi menyatakan, keberadaan MoU Helsinki yang berujung dilahirkannya Undang-Undang Pemerintahan Aceh, tidak menjadikan gerakan ideologi dari diaspora ini terhenti.

Baca: Terobosan Diaspora Aceh di Pulau Penang

Baca: Bintang Bulan Berkibar di Pohon Kelapa, Tulisan ASNLF Ikut Tertancap di Tiang

Baca: Diaspora dan Peluang Investasi di Aceh

Baca: Dalam Forum PBB, ASNLF Sorot Lemahnya Dukungan Indonesia untuk KKR

"Keberadaan dispora ini masih eksis dan terus mengupayakan gerakan ideologi tersebut," ujarnya kepada Serambinews.com, di Jakarta, Selasa (29/2/2019) terkait hasil penelitiannya tersebut.

Ia menyebutkan keberadaan diaspora Aceh yang tergabung dalam ASNLF masih sangat aktif meski MoU Helsinki telah ditandatangi sebagai bukti adanya kesepakatan damai antara RI dan GAM.

Menurut penelitiannya, salah satu masalah yang melatarbelakangi kembalinya ASNLF adalah masih kuatnya ideologi yang selama ini diperjuangkan, ditambah butiran MoU yang belum dilaksanakan dan terkesan tarik-ulur dalam pengimplementasiannya.

Tengku Rusdi yang juga merupakan pendiri lembaga penelitian The Tengku Institute mengisyaratkan agar Pemerintah Pusat mau beritikad baik bersama-sama mengimplementasikan semua butiran MoU yang telah disepakti agar potensi konflik tidak terjadi di kemudian hari. (*)

Penulis: Fikar W Eda
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved