LRT Palembang Bebani Keuangan Negara, Pemasukan Rp 1 Miliar, Biaya Operasional Rp 10 Miliar Perbulan

SERAMBINEWS.COM - Menjelang debat kedua Pemilu Presiden 2019, kubu Prabowo-Sandi terus menyoroti masalah infrastukur di era pemerintahan Jokowi.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara menilai pembangaunan infrastruktur saat ini tidaklah efisien.

Salah satu contohnya adalah pembangunan Light Rail Transit (LRT) Palembang yang sangat membebani keuangan negara.

"Sampai hari ini, pemasukan dari LRT Palembang tidak memenuhi target. Pemerintah harus keluarkan biaya Rp 10 miliar perbulan untuk biaya operasional, sementara pemasukannya hanya 1 miliar. Ada gap 9 miliar yang harus disubsidi, dan ini mau sampai kapan?" kata Suhendra dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/2/2019).

Baca: Soal Proyek LRT, Prabowo: Pak Jusuf Kalla Membenarkan Apa yang Saya Sampaikan

Baca: Gadis 15 Tahun Diperkosa Ayah Tiri di Depan Ibu Kandungnya, Ternyata Sudah Direncanakan

Menurutnya proyek tersebut sangat membebani BUMN di bidang konstruksi.

Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum 2005-2009 itu mencatat, setidaknya ada empat BUMN konstruksi yang saat ini terbebani utang lantaran menggarap proyek infrastruktur pemerintah.

"Ini adalah buntut kebijakan pemerintah yang tidak memperhitungkan dampak jangka panjang. Ini seolah-olah 'anda selesaikan ini, pokoknya saya gak mau tau', sehingga BUMN-BUMN ini berhutang dan menanggung risiko keuangannya," tuturnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Prabowo saat menghadiri HUT Federasi Serikat Pekerja Metala Inoneia (FSPMI) yang ke 20 di Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Baca: Staf Ahli Haji Uma Minta Pemerintah Aceh Alokasikan Anggaran Maksimal untuk Advokasi TKI Aceh

Baca: Marc Marquez Tak Ingin Terlena Hasil Tes di Sirkuit Sepang, Andrea Dovizioso Mengaku Puas

Menurut Prabowo pembangunan LRT itu, berimbas terhadap masyarakat.

Pada akhirnya uang dari rakyat yang akan dipakai untuk biaya operasional LRT.

"4 bulan lalu saya mengatakan, LRT yang di Palembang itu tidak ekonimis, tahu tahu saya dimaki maki, dihujat, tapi sekarang data-data terungkap, tiap bulan LRT itu pemeliharaan operasinya jauh di atas pemasukannya, rakyat harus nombok," pungkasnya.

Pemprov Sumsel Tolak Subsidi LRT

Sebelumnya Gubernur Sumsel H Herman Deru SH MM menolak pernyataan anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono yang mengusulkan agar subsidi operasioan Light Rail Transit (LRT) dicabut dan dibebankan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel beserta Pemerintah Kota Palembang.

Baca: Cara Ampuh Usir Semut di Rumah dan Mencegah Datang Lagi

Baca: Jejak Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi, Politisi PDIP Jadi Tersangka Korupsi Rp 5,8 Triliun

Mantan Bupati OKU Timur dua periode ini mencoba meluruskan kalau LRT yang selama ini dibangga-banggakan jelang Asian Games lalu bukan aset milik daerah melainkan aset milik negara.

"Itu aset pusat dan itu pengelolaannya dikelola oleh PT KAI. PT KAI kan tidak hanya mengelola LRT saja tapi angkutan lainnya seperti batubara, dari angkutan itukan mendapat untung juga. Jadi jangan ketika rugi, dilempar ke kita yang disuruh bayar. Dak mau saya," tegas menantu mantan Walikota Palembang H Husni usai rapat Paripurna DPRD Sumsel, Kamis (31/1/2019).

Menurutnya, uusulan yang disampaikan anggota Komisi V DPR RI tidak seharusnya serta merta disampaikan tanpa ada koordinasi terlebih dahulu dengan penerintah daerah.

"Jika DPR RI punya inisiatif seperti itu harusnya berkoordinasi dan berdiskusi terlebih dahulu dengan Pemprov Sumsel maupun Kota Palembang," ujarnya.

Baca: Emas Batangan Bernilai Rp 316 Juta Muncul di Depan Pintu Rumahnya, Seorang Pria Dapat Hadiah

Baca: Aktris India Ditemukan Tewas Gantung Diri di Kipas Angin, Diduga Bunuh Diri Karena Putus Cinta

Ketua DPRD Sumsel HM Aliandra Gantada SH MH menambahkan, agar pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi untuk penyelesaian masalah operasional LRT yang tak sebanding dengan pendapatannya.

"LRT ini aset negara, sehingga tidak ada tanggung jawab daerah untuk membantu biaya operasional maupun lainnya. Tapi kita sebagai daerah yang sudah mendapatkan pembangunannya ada kewajiban membantu dan memberikan solusi agar masalah biaya operasional ini bisa tertutupi," kata Gantada.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel Bidang Kehormatan juga menyebut, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan kajian khusus.

Pertama bagaimana pihak PT KAI selaku operator dapat menarik minat masyarakat agar menggunakan LRT sebagai moda transportasi.

Baca: 193 Warga Bangladesh Ditemukan Disekap dalam Ruko di Medan, Diduga Korban Trafficking

Baca: Bupati Aceh Besar Programkan Angkutan Gratis Bus Trans Jantho, Ini Rute yang Akan Dibuka

Kedua pemerintah daerah bisa menjadikan LRT ini sebagai salah satu wisata bagi masyarakat dan wisatawan yang sedang berkunjung ke Palembang. 

"Operator harus meningkat sosialisasi. Nanti kita bicara juga dengan kota Palembang mungkin bisa menjadi objek wisata sehingga bisa menjadi pendapatan untuk membantu biaya operasioal," kata pria yang akrab disapa Antak.

Ia menyangsikan jika pemerintah pusat menarik subsidinya.

Sebab tidak akan mungkin karena anggaran pemerintah daerah baik Pemprov Sumsel maupun Pemkot tidak akan mampu menutupinya.

Baca: Ditilang, Pengendara yang Merusak dan Banting Motor Sendiri Lakukan 4 Pelanggaran Lalu Lintas

Baca: Pernah Tantang TNI Ajak Perang, Kini OPM Fitnah Indonesia hingga Merengek Minta Tolong Dunia

"Tarif yang mahal tidak mungkin terjangkau oleh masyarakat jika subsidi dicabut dan APBD Sumsel pun tidak akan mampu sehingga perlu terobosan-terobosan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan LRT ini," terang Gantada.

Tingginya biaya operasional Light Rail Transit (LRT) per bulan yang mencapai Rp10 miliar tidak sebanding dengan pendapatannya yang hanya Rp1,1 miliar perbulan.

Hal inilah yang menyebabkan hingga saat ini, LRT masih mendapat subsidi dari pemerintah pusat berkisar Rp150 miliar per tahun.

Komisi V DPR RI pun mengusulkan agar ke depan LRT mandiri, dan tidak lagi disubsidi oleh pemerintah pusat dan mendorong agar biaya operasional dibebankan kepada pemerintah daerah ataupun pemerintah kota sebagai pihak yang menginisiasi dibangunnya LRT di Palembang.(*)

Baca: Jatuh ke Kandang Babi, Seorang Wanita Tewas Dimakan Hidup-hidup

Baca: Habiskan Dana Rp 24,7 Miliar, Pendapa Bupati Abdya Mulai Bocor dan Diduga Jadi Lapak Maksiat

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul:

Kubu Prabowo-Sandi Soroti LRT Palembang, Diongkosi Rp 10 Miliar Sebulan, Pemasukan Hanya Rp 1 Miliar

Bukan Aset Daerah, Gubernur Sumsel Tolak Permintaan Menanggung Subsidi LRT Palembang