Sama-sama Jadi Proyek Strategis Nasional (PSN), Begini Nasib Waduk Rukoh dan Tiro di Kabupaten Pidie

Proyek senilai 1,015 triliun dengan sumber dana APBN ini, berada di bawah tanggung jawab Kementerian PUPR.

Penulis: Zainal Arifin M Nur | Editor: Zaenal
Biro Pers/layli
FOTO ILUSTRASI - Presiden Jokowi saat meninjau Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, Kamis (17/3/2016). 

Abusyik mengatakan, bendungan Rukoh yang berlokasi di Gampong Alue, Kecamatan Titue, dibangun di atas tanah seluas 858,85 hektare.

Bupati Pidie Roni Ahmad (Abusyik) bersama pihak pelaksana proyek pembangunan Waduk Rukoh, pada acara peusijuek alat kerja, Senin (4/2/2019).
Bupati Pidie Roni Ahmad (Abusyik) bersama pihak pelaksana proyek pembangunan Waduk Rukoh, pada acara peusijuek alat kerja, Senin (4/2/2019). (SERAMBINEWS.COM/Hand over)

Bendungan ini sangat penting untuk mengairi sawah petani di sembilan kecamatan, dengan luas lahan sawah kurang lebih 20.000 hektare.

Menurut Abusyik, di Pidie, ada tiga PSN yang dibangun Jokowi, yaitu jalan tol Banda Aceh-Sigli, bendungan Rukoh, serta bendungan Tiro. Semuanya proyek multi years yang dibiayai APBN.

Data dihimpun Serambinews.com, dari ketiga PSN itu, hanya bendungan Tiro yang masih terkendala pembebasan lahan.

Baca: VIDEO - 26 Km Jalan Tol Aceh Sudah Dibersihkan, Ini Rutenya

Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda menjelaskan, dana pembebasan lahan untuk dan pembangunan fisik Waduk Rukoh ini seluruhnya ditanggung oleh APBN.

“Insya Allah, jika waduk Rukoh selesai, airnya akan mengairi sawah di beberapa kecamatan di Pidie. Antara lain, Titeu, Keumala, Kota Bakti, Mila, Delima, Indrajaya, Simpang Tiga, dan Peukanbaro,” ujarnya.

Namun, nasib berbeda dialami oleh Waduk Tiro yang berada di Kecamatan Tiro.

“Untuk waduk Tiro yang berada di Kecamatan Tiro, fisiknya dibangun dengan dana APBN. Sedangkan pembebasan lahan dibayar dengan uang APBA,” ungkap Sulaiman Abda.

Menyangkut penyelesaian tanah di Tiro, lanjutnya, sudah dua tahun dianggarkan dalam APBA, tapi belum terpakai.

“Karena pembebasan lahan belum berjalan alias masih ada kendala dengan masyarakat,” katanya.

Karenanya, politikus Partai Golkar ini meminta kepada semua stakeholder, terutama Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten Pidie agar proaktif untuk menyelesaikan pembebasan lahan pada tahun ini.

“Karena ini menyangkut Program Strategis Nasional (PSN) Pemerintahan Jokowi-JK. Sangat sayang jika proyek ini gagal. Sebab kedua waduk ini merupakan sumber air yang luar biasa untuk menghidupkan pertanian di Kabupaten Pidie,” ujarnya.

Baca: Proyek Strategis di Aceh Terancam Dicoret? Ini Penjelasan Plt Gubernur

Pupuk Bersubsidi

Selain persoalan bendungan, pada acara khanduri blang itu, para petani di Pidie juga mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi.

Menyangkut hal ini, Sulaiman Abda meminta kepada Pemerintah untuk memperbesar kouta pupuk bersubsidi kepada para petani.

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved