Breaking News:

Plt Gubernur Dilaporkan ke Ombudsman Aceh

Kebijakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah yang menilai proses pelaksanaan musyawarah besar

SERAMBI/MASRIZAL
KETUA MAA terpilih berdasarkan hasil mubes, Badruzzaman lsmail didampingi Ketua SC Mubes MAA, Mohd Daud Yoesoef dan tim formatur berdialog dengan Kepala Ombudsman RI Pewakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husin saat melaporkan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah kepada lembaga itu, Senin (25/2). 

Dia membantah tudingan yang menyebutkan pelaksanaan mubes cacat hukum karena tidak ada unsur tuha nanggroe sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh.

Badruzzaman menjelaskan bahwa pasal tentang tuha nanggroe tidak lagi digunakan sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah dicabut, karena sandaran pasal tersebut awalnya pada undang-undang ini.

Selama ini, sambungnya, juga tidak ada pelanggaran apa pun dari pemberlakuan qanun tersebut, termasuk dalam penggunaan anggaran. “Tidak pernah dilakukan audit oleh inspektorat atau ditegur oleh biro hukum,” ungkap Badruzzaman.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husin mengatakan, akan mempelajari terlebih dahulu laporan Ketua SC Mubes MAA terkait dugaan malaadaministrasi dalam pengangkatan Saidan Nafi sebagai Plt Ketua MAA.

Untuk menyelesaikan aduan itu, Taqwaddin menyatakan pihaknya akan mencermati semua perundang-undangan terkait MAA, baik itu Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

“Kami juga akan meminta klarifikasi resmi kepada Plt Gubernur Aceh atau Pemerintah Aceh. Dugaan sementara, Plt Gubernur Aceh melakukan malaadministrasi berupa melampaui kewenangan, penyimpangan prosedur, dan bahkan perbuatan tidak patut,” pungkasnya.

Sosok bermartabat
Sebelumnya, dalam pertemuan itu, Wakil Ketua SC Mubes MAA yang juga anggota tim formatur Azhari Basar mengatakan, MAA merupakan lembaga adat yang sudah go international. Jadi, diperlukan sosok yang bermartabat, pintar, tak tercela alias bersih untuk memimpin MAA. “Selama Badruzzaman Ismail memimpin lembaga itu, banyak pihak luar yang mengkaji adat Aceh. Lembaga ini juga menjadi lembaga yang berfungsi menyelesaikan konflik di Aceh hingga membuat peradilan adat. Nah, ketika di tubuh MAA ada konflik kan malu kita. Jika sempat terjadi dualisme MAA, maka akan malu Aceh. Jangan sampai Pak Bad dikonfrontasikan dengan Saidan. Jika ini terjadi akan malu kita,” demikian Azhari Basar.

Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani (SAG) yang dikonfirmasi Serambi perihal aduan itu mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hak warga negara. Setiap orang berhak mencari solusi atas persoalan yang dihadapinya melalui cara-cara yang elegan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SAG menilai, langkah Ketua SC Mubes MAA melapor kepada lembaga resmi negara jauh lebih baik daripada memperpanjang polemik melalui media massa. Menurutnya, tidak dikukuhkannya Ketua MAA hasil mubes karena tidak sejalan dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004.

“Karena itu ditunjuklah Plt Ketua MAA, Saidan Nafi sebagai pejabat sementara yang tugasnya, antara lain, mempersiapkan pergub tata cara mubes dan mempersiapkan mubes, hingga mendapatkan ketua dan pengurus MAA yang sesuai dengan qanun dan selaras dengan UUPA,” katanya. (mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved