PLTA Tampur Dekat Sesar Aktif

BANDA ACEH - Meski Indonesia berada di jalur gempa bumi paling aktif di dunia, namun pemerintah sering mengabaikan potensi bencana tersebut dalam melakukan kebijakan pembangunan. Penilaian tersebut mengemuka pada Focus Group Discussion (FGD) bertema “Menelaah Kawasan Rentan Bencana di Provinsi Aceh; Studi Kasus Rencana Pembangunan PLTA di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL)” di Aula BPBA, Selasa (26/2).

Salah satu contoh pengabaian tersebut adalah Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPKKH/2017 yang memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur-I (443 MW) seluas lebih kurang 4.407 hektare atas nama PT Kamirzu dalam wilayah Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur.

Proyek PLTA yang direncanakan dibangun di Kecamatan Pining ini akan menggunakan bendungan setinggi 193,5 meter di dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).

FGD “Menelaah Kawasan Rentan Bencana di Provinsi Aceh; Studi Kasus Rencana Pembangunan PLTA di KEL” tersebut dilaksanakan oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) Aceh bersama Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) dan Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) didukung Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).

Forum diskusi tersebut menghadirkan pembicara Dr Muksin Umar yang juga Ketua Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI)/Peneliti TDMRC Unsyiah. Dia mempresentasikan Kajian Kerentanan Bencana Geologi di Provinsi Aceh dan Riswan Zein (Manager GIS Specialist Yayasan Ekosistem Lestari/YEL) mengangkat tema Telaah Kerentanan Bencana di KEL; Kasus Rencana Pembangunan Proyek PLTA Tampur-I.

Muksin Umar menyerukan, pembangunan di Indonesia apalagi di daerah rawan bencana seperti Aceh wajib mempertimbangkan aspek pengurangan risiko bencana. Pembangunan dalam KEL seharusnya perlu dilakukan kajian lebih mendalam tentang aspek kebencanaan, mengingat KEL merupakan lanskap langka yang membentang dari provinsi Aceh hingga Sumatera Utara dan menjadi salah satu hamparan hutan hujan tropis utuh yang paling penting.

Muksin juga mengatakan timnya baru saja memetakan sesar baru di daerah Aceh Tenggara yang mereka namakan Sesar Nisam. “Lokasi pembangunan PLTA Tampur dekat dengan lokasi sesar aktif,” kata Mukhsin yang merupakan lulusan Jerman ini. Jadi, kata Muksin, risiko terjadinya gempa perlu diperhitungkan secara baik dalam pembangunan PLTA Tampur.

Manager GIS Specialist YEL, Riswan Zein memaparkan tentang karakteristik fisik dan potensi ancaman bencana di Rencana PLTA Tampur I. Pembangunan pembangkit listrik ini akan menenggelamkan beberapa desa dan dapat berpotensi meningkatkan kekeringan di daerah hilir. “Untuk menggenangi air seluas ini butuh waktu satu tahun, di mana air akan ditahan dalam bendungan. Penduduk di hulu akan kekurangan air,” jelasnya.

Koordinator Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), TM Zulfikar yang juga Wakil Ketua Forum PRB Aceh menambahkan, rencana Pembangunan PLTA Tampur 1 sebaiknya dipikirkan kembali matang-matang, jika memang tidak layak sebaiknya dibatalkan saja. “Mudharat akan lebih besar dari manfaat,” tandas TM Zulfikar.

FGD yang dimoderatori Nasir Nurdin yang juga Ketua Forum PRB Aceh diikuti berbagai kalangan antara lain dari Dinas Pengairan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas ESDM Aceh, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, kalangan akademisi, NGO/LSM, jurnalis serta institusi terkait lainnya.

Kalak BPBA, HT Ahmad Dadek ketika membuka FGD mengatakan, BPBA sangat mendukung kegiatan-kegiatan organisasi manapun yang ingin mengkaji dan mendalami berbagai hal menyangkut isu kebencanaan. Hal ini penting sebagai bagian upaya melakukan mitigasi dan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga mampu melakukan pengurangan risiko apabila bencana terjadi. “Kami (BPBA) dalam tahun 2019 ini telah mempersiapkan enam kali agenda diskusi kebencanaan yang bisa diajukan ke pihak kami,” tegas Dadek.(mir)