Breaking News:

Paspor Ditahan Majikan, Banyak TKI di Hong Kong Tak Bisa Nyoblos untuk Pilpres 2019

Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri sebagian sudah menggunakan hak pilihnya pada Minggu (14/4/2019).

Editor: Faisal Zamzami
ANTARA/ADENG BUSTOMI
Sejumlah petugas melipat surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Gudang Logistik KPU Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (11/2/2019). Sebanyak 2.470.385 lembar surat suara yang terbagi menjadi surat suara untuk Pilpres, DPR RI, DPR Provinsi, DPRD dan DPD, nantinya akan didistribusikan ke 2.063 TPS dan ditargetkan selesai dalam dua minggu dengan jumlah petugas pelipatan 1.000 orang dari PPK, PPS serta KPPS. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/hp. (ANTARA/ADENG BUSTOMI) 

SERAMBINEWS.COM - Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri sebagian sudah menggunakan hak pilihnya pada Minggu (14/4/2019).

Satu di antaranya tampak pada pemilihan di Hong Kong.

WNI tampak antusias mengikuti pemilihan yang digunakan untuk menentukan nasib pemerintahan selama lima tahun ke depan.

 
Hal itu terlihat dengan rela antre untuk mendapat giliran memilih.

Di antara 188.000 orang yang berpartisipasi, sebagian besar merupakan pekerja migran.

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo berada di Queen Elizabeth Stadium untuk memastikan tenaga kerja Indonesia mendapat haknya.

Dia mengatakan, para pemilih mendapat informasi cukup untuk mengetahui siapa saja yang dipilihnya, selain capres dan cawapres.

Ada kampanye terbuka dari para calon legislatif, begitu pula dengan tim kampanye dari dua kubu capres.

"Karena Hongkong relatif terbuka, kebebasan berpendapat dilindungi dalam koridor tidak boleh kekerasan dan provokasi," katanya.

Meski demikian, dia masih menyoroti permasalahan terkait penahanan paspor TKI oleh majikan atau agensi sehingga menghambat proses mereka yang ingin menggunakan hak pilihnya di Hong Kong.

"Banyak dari mereka tidak bisa membawa paspor atau dokumen lain karena ditahan majikan atau oleh agensi," ujarnya.

Padahal, dokumen identitas atau paspor menjadi penting bagi TKI yang ingin berpartisipasi dalam pesta demokrasi terbesar di tanah air, meski mereka berada jauh di perantauan.

Wahyu menyatakan, pihak dari KJRI telah memberikan imbauan kepada majikan atau agen untuk mengembalikan paspor atau setidaknya fotokopi paspor pada TKI.

"Pemerintah tidak boleh membiarkan mekanisme penahanan paspor seperti ini," katanya.

"Jadi di luar masalah pemilu, masalah ini untuk menjadi perhatian KJRI bahwa tidak boleh ada penahanan paspor," imbuhnya.

 

Baca: Usai Debat Terakhir, Sandiaga Uno dan Nur Asia Langsung Terbang ke Tanah Suci untuk Ibadah Umrah

Baca: Difitnah Usai Bertemu Prabowo, Ustaz Abdul Somad: Menjadi Marah Hanya Karena Berbeda Pilihan

Pengurangan TPS di Malaysia

Ratusan tempat pemungutan suara (TPS) di Kuala Lumpur, Malaysia dikabarkan dipangkas jumlahnya menjadi hanya tiga TPS.

Informasi tersebut disampaikan Sekretaris Tim Kampanye Luar Negeri (TKLN) Joko Widodo Ma'ruf Amin di Malaysia, Dato' M Zainul Arifin, Minggu (14/4/2019).

Menanggapi itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Ilham Saputra mengklarifikasi bahwa ratusan TPS itu bukan dipangkas menjadi tiga.

"Update PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) Kuala Lumpur semula direncanakan 255 TPS. Kemudian TPS operasional (menjadi) 167 TPS," kata Ilham saat dikonfirmasi, Minggu (14/4/2019).

 Menurut Ilham, 167 TPS itu ditempatkan di tiga kawasan, yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Sekolah Indonesia KL dan Wisma Duta.

"(Itu) hasil koordinasi dengan Bawaslu. Karena bisa saja TPS yang dihapus jumlah pemilihnya tidak banyak," katanya.

Menurut Ilham, PPLN di Kuala Lumpur sudah menyusun langkah strategis untuk mengantisipasi penumpukan pemilih.

"Tentunya sudah diperhitungkan oleh PPLN," kata dia.

Sebelumnya Arifin menuturkan, tiga lokasi TPS berada di KBRI, Wisma Duta dan Sekolah Indonesia KL.

"Pertemuan sore kemarin dengam ketua PPLN KL tidak ada penjelasan mengenai perubahan TPS sehingga kami tidak tahu dan kami terkejut ternyata diubah menjadi 3 TPS," ujar Zainul kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Minggu (14/4/2019).

TKLN berharap penghapusan 255 TPS ini bukan merupakan upaya PPLN KL untuk mengalihkan isu surat suara tercoblos di Bangi dan Kajang.

 "Kami meyakini akan terjadi gerakan golput yang besar di Malaysia karena juga berdampak kepada pemilih yang ada di negeri lain seperti, Penang, Perlis, Perak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Sabah dan Serawak," ucapnya.

Sebelumnya, pada 8 April 2019, KBRI menerbitkan surat edaran nomor 00036/WN/04/2019/07 yang menyebutkan ada 255 lokasi tempat pemungutan suara dan meminta warga untuk memberikan hak suara pukul 08.00 sampai 18.00 waktu setempat.

Total tercatat 127.044 daftar pemilih tetap.(*)

Baca: Gara-gara Sepelekan Sakit Gigi, Wajah Gadis Bangkok Ini Bengkak, Ternyata Idap Kanker Rahang

Baca: Mahfud MD Sebut Ada Tiga Kemungkinan Atas Tujuan Peretasan Akun Said Didu

Baca: 511 Mahasiswa dan Masyarakat Aceh di Mesir Sudah Mencoblos di Pemilu 2019

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Di Hong Kong, TKI yang Paspornya Ditahan Majikan Tak Bisa "Nyoblos"

 

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved