Ghazali Abbas: Siapapun Presiden PSN di Aceh Harus Berlanjut dan Tuntas Demi Kemaslahatan Rakyat

ANGGOTA DPD RI Perwakilan Aceh Ghazali Abbas Adan mengatakan kerja profesional dan proporsional sebagai anggota parlemen

Ghazali Abbas: Siapapun Presiden PSN di Aceh Harus Berlanjut dan Tuntas Demi Kemaslahatan Rakyat
IST
Siapapun Presiden PSN di Aceh Harus Berlanjut

Ketiga. Lapangan kerja bagi angkatan kerja baru adalah persoalan yang mengemuka di seluruh daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Pidie. Sekaitan dengan persoalan ini juga dalam agenda reses Ghazali Abbas bersilaturrahmi dan berdiskusi dengan jajaran Dinas Tenaga Kerja Pidie dengan thema diskusi “Upaya Memberi Peluang Kerja Bagi Angkatan Kerja Baru di Kabupaten Pidie”. Dalam diskusi tersebut Mantan Abang Jakarta ini mendapat penjelasan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie, sesuai tupoksinya telah berupaya membuka lapangan kerja bagi angkatan kerja baru.

Diantaranya dengan melakukan pelatihan berkaitan dengan industri rumah tangga termasuk keterampilan tentang hal-hal tertentu dalam proses pembangunan daerah. “Namun untuk memaksimalkan dan keberlangsungan program tersebut selalu terkendala dengan anggaran. Terhadap hal ini selain anggaran dari APBK yang terbatas, juga terkendala apabila mengusulkan dana alokasi khusus (DAK) dari pusat,” jelas Ghazali Abbas.

Anggota Komite IV DPD RI yang membidangi keuangan dan pembangunan ini mengungkapkan Dinas Tenaga Kerja Pidie dalam kaitannya dengan dana transfer pemerintah pusat, mengharapkan niscaya pemerintah pusat dapat memperhatikan dan merespons usulan DAK untuk tujuan pelatihan tenaga kerja itu. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Pidie tidak memiliki dana yang memadai untuk berbagai keperluan pembangunan tanpa adanya dana transfer dari pemerintah pusat.

“Karena memang di Kabupaten Pidie boleh dikatakan tidak memiliki sumber pandapatan asli daerah (PAD) untuk menambah kas dalam rangka melaksanakan berbagai program pembangunan itu. Termasuk juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam kaitannya dengan ketrampilan kerja sekaligus bantuan modal ketika melakoni suatu usaha dari keterampilan yang sudah dimiliki,” ungkap Ghazali Abbas.

Keempat. Konsisten dengan semangat Nawa Cita ketiga pemerintah pusat, dengan program pembangunan Indonesia dari pinggir dan Aceh adalah daerah paling pinggir Indonesia. Maka sangat wajar dan semestinya pemerintah pusat menaruh perhatian yang nyata terhadap pembangunan di Aceh. Ghazali Abbas menambahkan pemerintah dan masyarakat Aceh menyambut gembira adanya beberapa proyek strategis nasional (PSN) hasil usaha bersama dengan sungguh-sungguh dan terus menerus di tingkat pusat yang anggarannya bersumber dari APBN di Aceh.

“Diantaranya adalah pembangunan bendungan Tiro dan Rukoh di Kabupaten Pidie yang merupakan satu Kabupaten di Aceh yang sebagian besar masyarakat mendapatkan sumber kehidupan dari sektor pertanian,” kata Ghazali Abbas. Mantan anggota MPR/DPR RI mewakili daerah Aceh periode 1992-2004 menjelaskan dengan dibangunnya dua bendungan tersebut, kelak niscaya masyarakat Pidie akan dapat mengelola dan mengairi 19000 hektar sawah dengan teratur dan terprogram dikarenakan adanya ketersediaan air kapan saja mereka butuhkan.

“Oleh karena itu masyarakat Kabupaten Pidie sebagaimana mengemuka dalam silaturrahmi dan diskusi dengan Kepala BAPPEDA dan Dinas PUPR Kabupaten Pidie beserta jajarannya sangat mengharapkan, siapapun yang menjadi kepala pemerintahan (Presiden dan Wakil Presiden), embangunan dua bendungan itu haruslah terus berlangsung. Sehingga dalam waktu yang tidak begitu lama lagi akan menjadi kenyataan demi kemaslahatan rakyat, Insya Allah,” pungkas Ghazali Abbas Adan

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved