Kisah Kaisar Jepang dari Perang Dunia II, Hingga Menyebut Dirinya Makhluk Fana

SERAMBINEWS.COM - Pada saat setelah Perang Dunia II, di Peers School Tokyo, seorang guru Quaker bernama Elizabeth Vinning memberikan nama-nama dengan bahasa inggris pada muridnya.

Mereka di antaranya adalah bangsawan Jepang, "Saya adalah Eric," kenang Masao Oda, mantan murid Vining.

Juga, teman sejawat dan sekamarnya, Akihito yang diberi nama Jimmy, namun Akihito menolak panggilan itu.

"Jadi dia berdiri menolak nama yang diberikan Vining, 'Jimmy', dan mendorong mundur," kenang Oda.

Baca: Belasan Mahasiswa Demo Kantor Gubernur Aceh, Minta Nova Tolak Perusahaan Tambang Emas di Aceh Tengah

"Aku bukan Jimmy, aku adalah putra mahkota," kata Oda menjelaskan apa yang dikatakan oleh Akihito.

Melansir NPR (1/5/2019), Akihito naik takhta pada 1989, menggantikan ayahnya Kaisar Hirohito yang menyerahkan takhtanya pada putranya.

Hal itu dilakukan, setelah mengakhiri periode pascaperang yang secara resmi dikenal dengan sebutan "Heisei" atau mencapai perdamaian.

Kaisar Akihito lahir setelah Jepang menginvasi Manchuria, China utara, yang merupakan awal dari perannya dalam Perang Dunia II.

Baca: Warga Siantar Ini Empat Hari Tersesat di Hutan Pijay, Begini Kondisinya Saat Ditemukan

Pasukan Jepang bertempur atas nama Kaisar Hirohito dan Putra Mahkotanya Akihiti, diharapkan akan tumbuh menjadi komandan militer tertinggi dinegeri sakura.

"Dia dididik dan dilatih untuk menjadi kuat dan tangguh," kenang Mototsugu Akashi, yang merupakan teman sekelas masa kecil Akihito.

"Kesanku pada Akihito, dia lebih egois daripada baik," terangnya.

Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II mengubah sikap Akihito menjadi Pasifis, menurut Akashi.

"Waktu itu menghasilkan perasaan kuat, terhadap perang dengan adanya perang yang melibatkan ayahnya sebagai Kaisar," tambahnya.

Pada 1 Januari 1946, Kaisar Hirohito menyatakan diri sebagai makhluh Fana bukan makhluk Ilahi, tahun berikutnya konstitusi pascaperang yang dirancang AS oleh Jepang mengambil kedaulatan kaisar.

Hal itu memberikannya kepada rakyat dan menjadikan raja sebagai boneka tanpa kekuatan politik.

Baca: Rekap Suara Tingkat Kabupaten Dimulai, Komisioner KIP Pidie tak Hadir Lengkap