Pemerintah Blokir dan Batasi Media Sosial Hari Ini, Wiranto: Upaya Amankan Negeri
Pemerintah mengambil langkah pembatasan sementara akses tertentu di media sosial.
lihat foto
Wiranto didampingi Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Menkominfo Rudiantara, dan pejabat lain.
Dalam jumpa pers tersebut, mereka menjelaskan kronologi kerusuhan dan fakta-fakta yang ditemukan kepolisian.
Setelah kerusuhan tersebut, beredar berbagai informasi hoaks di media sosial yang meresahkan masyarakat.
Pemerintah melihat, berdasarkan rangkaian peristiwa hingga kerusuhan pecah, terlihat ada upaya membuat kekacauan nasional.
Hal itu terlihat dari pernyataan tokoh-tokoh yang kemudian menyalahkan aparat keamanan atas jatuhnya korban jiwa. Wiranto melihat ada upaya membangun kebencian hingga antikepada pemerintah.
Padahal, kata dia, ada aksi brutal yang dilakukan kelompok lain selain pengunjuk rasa.
Mereka menyerang petugas, merusak asrama Polri di Petamburan, membakar sejumlah kendaraan, dan aksi brutal lain.
Rudiantara menambahkan, sesuai hasil analisas, pihaknya melihat modus penyebaran berita hoaks di media sosial pascakerusuhan.
Awalnya, pelaku mengunggah video atau foto ke Facebook dan Instagram. Kemudian, pelaku melakukan screenshot unggahan.
Konten yang kemudian viral adalah screenshot tersebut. Jadi, pemerintah melakukan pembatasan sementara penyebaran video dan foto di WhatsApp.
"Teman-teman akan alami pelambatan kalau download atau upload video karena viralnya yang negatif ada di sana. Sekali lagi ini sementara," kata Rudiantara. Ia menyarankan agar masyarakat mengakses informasi di media tepercaya.
Wiranto Sebut Ada Skenario untuk Menciptakan Kekacauan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebutkan, aksi yang berujung ricuh pada Selasa (21/5/2019) malam di depan Gedung Bawaslu dan Rabu (22/5/2019) dinihari di kawasan Petamburan dan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dilakukan oleh perusuh.
Menurut Wiranto, ada skenario untuk membuat kekacauan yang bertujuan menyerang aparat keamanan dan menimbulkan antipati terhadap pemerintahan yang sah.
![[FULL] Tanda Tanya Kursi Kosong Kabinet Prabowo, Pakar: Penting Jangan Orang yang Terseret Hukum](https://img.youtube.com/vi/UDBWcPvzbx0/mqdefault.jpg)
