Isu Referendum Kembali Mencuat, Ini Dua Lagu yang Menceritakan Peristiwa di Tahun 1999

Isu Referendum Kembali Mencuat, Ini Dua Lagu yang Menceritakan Peristiwa di Tahun 1999

SERAMBINEWS.COM - Wacana referendum yang disampaikan Ketua Partai Aceh, Muzakir Manaf beberapa hari lalu, menyedot perhatian publik.

Tidak hanya di Aceh, wacana referendum ini juga mendapat respons dari beberapa tokoh nasional.

Banyak kalangan menganggap serius wacana ini karena disampaikan oleh mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Muzakir Manaf di dalam forum resmi yang dihadiri petinggi daerah Aceh.

Acara tersebut adalah Haul (peringatan) Sembilan Tahun (3 Juni 2010 - 3 Juni 2019) mangkatnya Wali Nanggroe Paduka Yang Mulia Tgk Hasan Muhammad Ditiro yang dilaksanakan Partai Aceh, Senin (27/5/2019).

Baca: Heboh Referendum Aceh Guncang Nasional, Ferdinand Hutahaean: Jangan Dianggap Sepele

Baca: Terkait Wacana Referendum, Muhammad Nazar:  Bèk Culok Rakyat Aceh Lam Mon Tuha’

Amatan Serambinews.com, isu referendum ini menghiasi lini massa media sosial di Aceh, serta menjadi pembicaraan warga di warung kopi.

Banyak dari pengguna media sosial yang memosting kembali foto-foto saat tuntutan referendum menggema di Aceh pada tahun 1999.

Ada juga yang memosting dan memutar kembali dua lagu yang merekam cerita tentang peristiwa tuntutan referendum pada tahun 1999.

Dua lagu tersebut adalah “Referendum” yang dinyanyikan oleh Yacob Tailah dan “SU MPR Aceh” yang ditembangkan oleh Syeh Youldy Prima.

Amatan Serambinews.com di Youtube, kedua lagu ini sudah diunggah di situs berbagi video itu sejak beberapa tahun lalu.

Seperti lagu “Referendum” milik Yacob Tailah yang diunggah oleh kikin botaksweet dipublikasikan tanggal 20 Nov 2014, sudah mencatat 267.472x ditonton.

Baca: Aksi terkait Referendum di Lhokseumawe Batal Digelar, Ini Pernyataan Ketua LMND

Baca: Terkait Referendum, Bupati Bener Meriah Nyatakan Gayo-Alas tak Ada Masalah dengan Pusat

Dari komentar di bawah video klip kedua lagu ini, terlihat bahwa lagu ini kembali ramai ditonton dalam dua hari terakhir atau semenjak mencuatnya isu referendum yang disampaik oleh Muzakir Manaf.

Berikut video klip lagu dimaksud.

Sementara “SU MPR Aceh” yang didendangkan oleh Syeh Youldy Prima salah satunya diunggah ke Youtube oleh pemilik akun Aceh Tube pada tanggal 14 Jan 2016.

Hingga Kamis (20/5/2019) sore, video ini yang sudah mencatat 101.623 kali ditonton.

Adapun SU MPR yang menjadi judul lagu ini merupakan singkatan dari Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum (SU MPR) Aceh.

Sama seperti lagu Referendumnya, Yacob Tailah, lagu SU MPR Syeh Youldy Prima juga menceritakan tentang tuntutan referendum yang menggema di Aceh pada tahun 1999.

Berikut video klipnya

Kedua lagu ini selayaknya dinikmati sebagai sebuah ekspresi dan karya seni, tak ubahnya lagu-lagu kritis miliknya Iwan Fals.

Baca: Aksi terkait Referendum di Lhokseumawe Batal Digelar, Ini Pernyataan Ketua LMND

Baca: Terkait Wacana Referendum, Mantan Panglima GAM Linge: Jangan Ada Lagi Air Mata Darah di Aceh

Sah-Sah Saja

Pakar hukum tata negara yang juga mantan dosen Universitas Syiah Kuala, Mawardi Ismail SH MHum megatakan, pernyataan atau statement Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA), Muzakir Manaf alias Mualem yang meminta referendum, sah-sah saja dalam negara demokrasi.

Namun, kata Mawardi, yang harus diingat adalah dalam MoU Helsinki yang ditindaklanjuti dengan UUPA, para pihak (RI dan GAM) sepakat untuk mewujudkan pemerintahan Aceh secara demokratis dan adil dalam NKRI.

"Jadi referendum bukan pilihan yang disepakati dalam MoU Helsinki. Kalau referendum sekarang diinginkan, maka harus ada upaya konstitusional yang ditempuh dan berarti juga peninjauan kembali MoU Helsinki, yang tidak bisa dilakukan sepihak," ucap mantan dekan Fakultas Hukum Unsyiah saat dimintai tanggapannya oleh Serambinews.com, Kamis (30/5/2019).

Baca: Fraksi Partai Aceh Siap Perjuangkan Referendum

Baca: Adi Laweung: Mualem Suarakan Referendum bukan Karena Kecewa dengan Hasil Pilpres

Saat ditanya lebih lanjut apakah ada peluang untuk memperjuangkan referendum melalui Mahkamah Konstitusi, Mawardi menyebut ada upaya yang bisa ditempuh, yakni Mualem harus menggunakan jalur politik.

Misalnya, melalui Partai Aceh dan Gerindra, yang mana Mualem juga menjabat Ketua Dewan Penasehat Gerindra Aceh, untuk melakukan perubahan UUD 1945 agar ide referendum bisa diatur dalam UUD 1945.

"Pada tahun 1985, pernah ada UU Nomor 5/85 yang kemudian dicabut dengan UU Nomor 6/99. Salah satu alasan pencabutannya karena referendum tidak ada dalam UUD 1945," terang Mawardi.(*)