Pakar Hukum: Statement Muzakir Manaf soal Referendum Aceh Sah-sah Saja!

Pakar Hukum: Statement Muzakir Manaf soal Referendum Aceh Sah-sah Saja!

Laporan Eddy Fitriady | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pernyataan atau statement Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA), Muzakir Manaf alias Mualem yang meminta referendum, sah-sah saja dalam negara demokrasi.

Hal itu disampaikan pakar hukum yang mantan dosen Universitas Syiah Kuala, Mawardi Ismail SH MHum, kepada Serambinews.com, Kamis (30/5/2019).

Namun, kata Mawardi, yang harus diingat adalah dalam MoU Helsinki yang ditindaklanjuti dengan UUPA, para pihak (RI dan GAM) sepakat untuk mewujudkan pemerintahan Aceh secara demokratis dan adil dalam NKRI.

"Jadi referendum bukan pilihan yang disepakati dalam MoU Helsinki. Kalau referendum sekarang diinginkan, maka harus ada upaya konstitusional yang ditempuh dan berarti juga peninjauan kembali MoU Helsinki, yang tidak bisa dilakukan sepihak," ucap mantan dekan Fakultas Hukum Unsyiah itu.

Saat ditanya lebih lanjut apakah ada peluang untuk memperjuangkan referendum melalui Mahkamah Konstitusi, Mawardi menyebut ada upaya yang bisa ditempuh, yakni Mualem harus menggunakan jalur politik.

Misalnya, melalui Partai Aceh dan Gerindra, yang mana Mualem juga menjabat Ketua Dewan Penasehat Gerindra Aceh, untuk melakukan perubahan UUD 1945 agar ide referendum bisa diatur dalam UUD 1945.

"Pada tahun 1985, pernah ada UU Nomor 5/85 yang kemudian dicabut dengan UU Nomor 6/99. Salah satu alasan pencabutannya karena referendum tidak ada dalam UUD 1945," terang Mawardi.

Baca: Minta Referendum Segera Dilakukan, Jaringan Aneuk Syuhada Aceh: Kami Sudah Siap Bersama Mualem

Baca: Heboh Referendum Aceh Guncang Nasional, Ferdinand Hutahaean: Jangan Dianggap Sepele

Baca: Terkait Wacana Referendum, Muhammad Nazar:  Bèk Culok Rakyat Aceh Lam Mon Tuha’

Seperti diketahui, isu referendum muncul dalam acara Haul Wali Nanggroe Paduka Yang Mulia Tgk Muhammad Hasan Ditiro, yang dilaksanakan Partai Aceh, Senin (27/5/2019).

Pada kesempatan itu, Mualem menyebut keadilan dan demokrasi di Indonesia sudah tidak jelas.

Orang nomor satu di Partai Aceh ini bahkan mengemukakan bahwa Aceh minta referendum saja.

Seperti diberitakan, pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA) Muzakir Manaf alias Mualem yang menginginkan dilaksanakannya referendum atau hak menentukan nasib sendiri di Aceh, menjadi heboh di media sosial.

Isu yang kembali dihembus mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tersebut menguncang nasional di tengah masalah Pilpres yang cukup panas belakangan ini. 

Sejumlah tokoh politik nasional juga ikut menanggapi hal tersebut.

Pantauan Serambinews.com di media sosial Twitter, Selasa (28/5/2019), kata Aceh mendadak menjadi trending topic, yang dipenuhi dengan pembahasan tentang referendum Aceh.

Baca: Ini 8 Golongan yang Berhak Menerima Zakat Fitrah, Simak Rumus Perhitungannya

Baca: Yunardi Natsir: Daripada Referendum, Lebih Baik Aceh Dimekarkan

Baca: Kajian Zakat Fitrah dalam Mazhab Syafii, dari Waktu, Syarat, Niat, Ukuran, dan Bolehkah Pakai Uang?

Komentar para netizen juga beragam, ada yang mempertanyakan, mendukung, dan ada yang mengingatkan bahwa ini peringatan bagi Pemerintah.

Isu referendum ini awalnya mencuat dalam acara Haul Wali Nanggroe Paduka Yang Mulia Tgk Muhammad Hasan Ditiro yang dilaksanakan Partai Aceh, Senin (27/5/2019).

Dalam rekaman video yang banyak beredar, Mualem sapaan akrab Muzakir Manaf, mengatakan, bahwa keadilan dan demokrasi di Indonesia sudah tak jelas dan diambang kehancuran.

"Alhamudlillah, kita melihat saat ini, negara kita di Indonesia tak jelas soal keadilan dan demokrasi. Indonesia diambang kehancuran dari sisi apa saja, itu sebabnya, maaf Pak Pangdam, ke depan Aceh kita minta referendum saja,” kata Mualem yang disambut tepuk tangan para peserta yang hadir.

“Karena, sesuai dengan Indonesia, tercatat ada bahasa, rakyat dan daerah (wilayah). Karena itu dengan kerendahan hati, dan supaya tercium juga ke Jakarta. Hasrat rakyat dan Bangsa Aceh untuk berdiri di atas kaki sendiri,” ujar Mualem lagi yang kembali disambut tepuk tangan lebih riuh.

Baca: Aksi terkait Referendum di Lhokseumawe Batal Digelar, Ini Pernyataan Ketua LMND

Baca: Ani Yudhoyono Dikabarkan Masuk ICU & Kondisinya Memburuk, Annisa Sempat Tunjukkan Keadaan Istri SBY

Baca: Diduga Terkait Rencana Pembunuhan 4 Pejabat, Mantan Sopir Kivlan Zen Tersangka Pemilik Senjata Api

"Kita tahu bahwa Indonesia, beberapa saat lagi akan dijajah oleh asing, itu yang kita khawatirkan. Karena itu, Aceh lebih baik mengikuti Timor Timur, kenapa Aceh tidak,” ujar Mualem.

Pernyataan Mualem yang juga Ketua Badan Pemenang Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Aceh dan Dewan Penasihat BPN Prabowo-Sandi kemudian menjadi viral di media sosial.

Apalagi dua senator Aceh, Fachrul Razi dan Rafli Kande juga mendukung dan siap memperjuangkan hal itu di Jakarta.

Tak hanya tokoh lokal, komentar juga datang dari tokoh nasional, salah satunya Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean.

Ia mengingatkan Pemerintah Pusat agar tidak menganggap sepele wacana referendum ini.

"Pernyataan REFERENDUM Aceh jangan dianggap sepele oleh pemerintah. Pernyataan ini akan memicu pernyataan sama dari daerah lain. Tunggu saja..!! Jangan tanya kenapa, jawabannya karena kalian REJIM PEMERINTAH PALING TIDAK ADIL," tulis Ferdinand di akun twitternya.

Komentar politisi partai Demokrat yang juga Juru Bicara Badan Pemenang Nasional (BPN) Prabowo-Sandi langsung mendapat banyak tanggapan.

Pantauan Serambinews.com hingga pukul 02.30 WIB, cuitannya itu sudah diretwet sebanyak 1.891 kali dan disukai 5.911 dan terus bertambah.

Selain Ferdinand, komentar juga datang dari Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Dahnil Anzar Simanjuntak.

Melalui akun Twitternya Ia meminta rakyat Aceh bersabar dan Indonesia harus tetap utuh.

"Sbg orang yg lahir dan pernah bersekolah di Aceh, sy berharap rakyat dan tokoh Aceh bersabar. NKRI artinya Aceh ada didalamnya. Keadilan hrs diperjuangkan memang, jangan pernah menyerah dan surut nyali," tulis Dahnil.

Dikutip dari Wikipedia.org, Dahnil memang lahir di Aceh tepatnya di Aceh Tamiang pada 10 April 1982 lalu.

Dahnil merupakan seorang dosen, aktivis, ekonom, dan pemerhati kebijakan publik, pengusaha dan politikus.

Ia menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah sejak 24 Desember 2014 menggantikan Saleh Partaonan Daulay setelah terpilih dalam Muktamar XVI Pemuda Muhammadiyah di Asrama Haji, Padang, Sumatra Barat, 23 November 2014.

Ia juga menjabat sebagai President Religion for Peace Asia and Pacific Interfaith Youth Network (RfP-APIYN) periode 2014–2019.

Dan saat ini, dia ditunjuk sebagai Koordinator Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi.(*)