Menhan Prihatin Ada TNI Terpapar Radikalisme, Moeldoko: Kalau Tak Bisa Diperbaiki, Buang ke Laut Aja
"Saya sangat prihatin, dengan hasil pengamatan yang dilakukan Kementerian Pertahanan baru-baru ini, tentang Pancasila".
Ia juga berharap silaturahim ini dapat terus terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang pada akhirnya menjaga keutuhan dan tetap tegaknya NKRI.
"Saya berharap suasan silaturahim ini dapat dipertahankan karena hanya dengan menyambung tali silaturahmi yang dilandasi hati yang suci serta niat yang tulus dan ikhlas, kita akan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT," ujarnya.
Moeldoko: Kalau Tidak Bisa Diperbaiki, Buang ke Laut Saja
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko mempertanyakan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang mengatakan bahwa tiga persen personel TNI terpapar ideologi radikalisme sekaligus tidak percaya ideologi Pancasila.
"Baru tadi saya baca (pernyataan Ryamizard). Saya akan konfirmasi dulu ya kepada beliau, dasarnya apa? Riset? Atau survei dari mana dan seterusnya," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (20/6/2019).
Moeldoko cukup terkejut dengan angka itu.
Sebab, jumlah itu menunjukkan angka yang banyak dan tentu mesti segera mendapatkan perhatian negara.
Ia melanjutkan, aturan di TNI cukup tegas apabila ada personel TNI yang melanggar aturan dan prinsip.
"Pada dasarnya, di TNI tegas. Kalau indikasinya sudah tidak bisa diperbaiki, ya buang ke laut," ujar Moeldoko.
Dikutip dari tayangan Kompas TV, Kamis (19/6/2019), Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut 3 persen anggota TNI terpapar radikalisme.
Ia mengungkapkan data ini dalam acara Halal Bihalal Mabes TNI yang dilangsungkan di GOR Ahmad Yani, Cilangkap, pada Rabu 19 Juni 2019.
Awalnya, Ryamizard mengungkapkan keprihatinannya atas terkikisnya Pancasila di tengah masyarakat.
Ia kemudian menyebutkan persentase kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan Pancasila.
Misalnya, sebanyak 23,3 persen pelajar SMA menyetujui jihad, 18,1 persen pegawai swasta tidak setuju Pancasila, 19,4 persen PNS juga demikian.
Angka mencengangkan juga terjadi pada institusi TNI.