Mengenal Rudal Paling Canggih Milik Indonesia, Yakhont Bisa Hantam Target Sejauh 300 Km

SERAMBINEWS.COM - Sebagai negara maritim, kekayaan hayati laut Indonesia mesti dijaga.

Prakteknya sekarang ini aparat keamanan laut Indonesia amat galak dimana semua aspek kejahatan dilautan langsung diringkus.

Khusus untuk kapal pencuri ikan maka ditenggelamkan.

"Menenggelamkan kapal ini kesannya serem, kesannya jahat, tapi merupakan way out yang paling cantik untuk menyelesaikan permasalahan IUU Fishing di negeri kita. Kalo tidak, mau berapa tahun permasalahan IUU Fishing akan bisa diselesaikan," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Susi Pudjiastuti.

Itu untuk aspek kejahatan laut lha kalau pelanggaran batas teritori oleh kapal perang negara lain? tentu beda penanganannya.

Baca: Coba Bongkar Praktik Pungli di Sekolahnya, Guru Honorer di Tangsel Diintimidasi dan Dipecat

Baca: Kecewa dengan Sistem Zonasi PPDB, Siswa Pekalongan Ini Bakar Belasan Piagam Prestasi

Jika kita kembali menenggok berita-berita pelanggaran batas wilayah kedaulatan Republik Indonesia aspek laut di tahun 2005, pastilah muncul kata kunci 'Ambalat'.

Ya, Ambalat ialah Blok laut (bukan pulau) seluas 15.235 kilometer persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar.

Wilayah ini berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah dan Kalimantan Timur.

Berbagai pelanggaran teritorial laut sering terjadi di Ambalat pada tahun 2005.

Pelanggaran sering dilakukan oleh TLDM (AL Malaysia).

Diperkirakan mereka sudah 35 kali 'slonong boy' masuk tanpa permisi ke wilayah laut milik Indonesia.

Insiden paling menegangkan terjadi pada 8 April 2005.

Saat itu KRI Tedong Naga milik TNI AL menyerempet kapal Diraja Rencong TLDM karena ketahuan melanggar batas laut wilayah Indonesia.

Baca: Iver Huitfeldt Class, Calon Kapal Perang Raksasa milik Indonesia

Baca: VIDEO - Kantor Kas Syariah Mandiri Kompleks Perumahan PT PAG Batuphat Lhokseumawe Dibobol Maling

Tensi ketegangan kedua negara meningkat setelah kejadian itu.

Bahkan, Panglima TNI sampai harus menerbitkan Surat Keputusan menyikapi insiden tersebut.