Posisi Karimun Usman Digoyang

* Sofyan Dawood dan Irwansyah Maju Ketua PDIP Aceh
* Ketua Kadin Aceh Makmur Budiman juga Ikut

BANDA ACEH - Posisi Karimun Usman sebagai Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aceh digoyang. DPP partai tersebut membuka peluang bagi nonkader untuk mendaftarkan diri sebagai calon ketua partai tingkat provinsi pada konferensi daerah (konferda) pada 28 Juli mendatang.

Ramond Dony Adam, salah satu tim asistensi perekrut calon eksternal mengatakan bahwa saat ini sudah ada tiga nama dari eksternal yang muncul untuk bergabung dengan PDIP. Dua dari mantan kombatan dan satu dari kalangan pengusaha. Mereka adalah Sofyan Dawood selaku Koordinator Komunitas Aceh Jokowi-Amin Kuat (Kajak) Aceh , Irwansyah alias Muksalmina selaku Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Aceh Jokowi-Ma’ruf Amin, dan Makmur Budiman SE sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh.

Nama-nama ini nantinya akan dikirim ke pusat untuk diseleksi bersama nama-nama kandidat dari internal sebelum ditunjuk satu orang ketua. “Rekrutmen ini kebijakan dari pusat, siapapun orang Indonesia bisa mengurus partai ini. Ini hanya ada di Aceh saja,” kata Doni di Banda Aceh, Rabu (3/7).

Dia mengatakan, salah satu alasan pusat melakukan restrukturasasi secara menyeluruh setelah melihat perkembangan partai selama ini. PDIP di Aceh, menurutnya butuh penyegaran agar bisa lebih maju seperti partai lain.

“Kan kita terpukul betul di Aceh, kita partai penguasa tapi seperti rasa partai gurem di sini. Kursi nggak ada, yang dapat kursi di DPRK hanya beberapa wilayah saja, salah satunya Aceh Tengah. Selainnya malah hilang seperti Aceh Barat, Aceh Selatan, nagan Raya. Apa masalahnya, kok bisa seperti ini? Makanya kita butuh penyegaran,” ungkap dia.

Dony menyatakan, tidak menyalahkan kepemimpinan Karimun Usman. Namun, sejauh penilaian pihaknya, banyak gagasan partai dan kerja-kerja sosial yang kurang massif dilakukan. Partai hanya ‘hidup’ ketika musim Pemilu saja. “Selama ini banyak gagasan partai yang tidak muncul. Padahal program-program pemerintah saat ini semuanya prorakyat. Kita tidak pernah mengambail manfaat dari situ. Tapi kalau tahun politik baru muncul, ini yang sangat disayangkan,” kata Dony yang juga staf Sekjen PDIP ini.

Dengan merekrut calon dari eksternal, lanjut Dony, akan ada penyegaran di tubuh partai. Pengurus dari eksternal, nantinya akan disinergikan dengan pengurus internal dalam menggelola partai. “Dalam kehidupan sehari-hari, Pak Karimun saya cium tangannya selaku orang tua. Tapi dalam sisi kepartaian perlu adanya pembaharuan. Saya bukan bilang kepemimpinan Pak Karimun buruk, tidak. Tapi harus ada gagasan yang dijalankan,” pungkas dia.

Ketua DPD PDIP Aceh, Karimun Usman mengaku tidak terkejut dengan kebijakan pusat tersebut. Menurutnya, kebijakan restrukturisasi itu bukan saja untuk Aceh, tapi juga beberapa provinsi lainnya dan itu diputuskan dalam rapat kerja nasional (Rakernas) IV partai.

Terkait munculnya beberapa nama kombatan yang ingin ‘merebut’ posisi ketua partai yang sudah dipimpinnya selama tiga periode sejak 2005, Karimun mengaku tidak goyang. Dia mengatakan tidak berambisi mencalonkan diri sebagai ketua, kecuali dicalonkan.

“Saya tidak merasa digoyang. Tanpa digoyangpun, saya yang sudah (berusia) 76 tahun, ini kan goyang sendiri. Cuma semangat saya sebagai orang partai politik terlihat masih tegar,” katanya.

Dia mengatakan sudah melewati bagaimana pahit manis dalam menahkodai PDIP Aceh, terutama saat masa konflik dengan segala ancaman. Bahkan, pernah pada tahun 2009, bendera PDIP tidak diizinkan berkibar di seluruh Aceh.

“Bagi saya menerima baik keputusan pusat, apalagi saya sudah tiga kali menjadi ketua di Aceh. Tapi saya melihat ada orang dari pihak luar yang ingin menjadi pimpinan PDIP di Aceh yang saya nilai tidak jelas Pancasilanya,” kata politisi gaek ini.

Karimun menyatakan tidak keberatan calon eksternal menjabat ketua PDIP di Aceh. Asalkan, DPP memilih orang yang betul-betul pancasilais 1 Juni 1945 dan bukan orang yang selama ini menghina Bung Karno dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri serta menyebut PDIP antimuslim.

“Jika orang itu dipilih, bisa tamat PDIP di Aceh. Jadi kalau orang eksternal, bagi saya sangat setuju asal dia pancasilais, jangan sekali-kali orang yang pernah berkhiatan kepada NKRI dan orang yang maki-maki Bung Karno dan Mega di Aceh,” ujar dia.

Disisi lain, Karimun juga mengingatkan bahwa untuk mencalonkan sebagai ketua DPD, menurut Anggaran Dasar (AD) seorang kader harus mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA) selama 5 tahun dan pernah menjabat pengurus cabang atau provinsi. “Sayarat menjadi ketua, menurut AD harus memiliki KTA 5 tahun dan pernah menjabat pengurus cabang atau provinsi. Kalau memang ada pelanggaran dari AD (dari calon yang akan maju) itu terserah DPP, karena DPP punya hak mengubah AD,” katanya.

Sejauh ini, Karimun mengakui sudah ada beberapa nama yang muncul sebagai calon ketua dari internal partai. Di antaranya, T Sulaiman Badai, Rifki Tajuddin, Imran Mahfudi, Lira Amalia, dan Gading Hamonangan serta beberapa nama lainnya.(mas)