Rp 2 Triliun Tak Bisa Dicairkan

Di tengah sorotan terhadap capaian keberhasilan kinerja pembangunan dua tahun pemerintahan

Rp 2 Triliun Tak Bisa Dicairkan
SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI
KAUTSAR, Politisi Partai Aceh 

* Dalam APBA 2019

BANDA ACEH - Di tengah sorotan terhadap capaian keberhasilan kinerja pembangunan dua tahun pemerintahan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, muncul pula kabar mengejutkan terkait serapan anggaran APBA 2019.

Politisi Partai Aceh, Kautsar Muhammad Yus SHI, mengungkapkan ada sekitar Rp 2 triliun dana APBA 2019 yang kemungkinan tak bisa direalisasikan dalam tahun ini. Hal ini awalnya diungkap Kautsar di laman facebooknya, Selasa (16/7).

“Ada sekitar Rp 2 triliun dana APBA akan gagal realisasi tahun 2019 karena diduga salah dalam penganggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Rp 400 miliar dana itu dialokasikan untuk pembangunan dayah di seluruh Aceh, Pemerintah Aceh dan DPRA perlu memikirkan solusinya,” tulis Kautsar.

Serambi kemudian menjumpai Kautsar dan mewawancarai langsung terkait pernyataannya yang telah menyita perhatian publik di dunia maya tersebut. Kepada Serambi, Kautsar memang tak merincikan secara detail anggaran Rp 2 triliun tersebut anggaran apa saja, tapi dia pastikan bahwa anggaran sebanyak itu akan nangkring di dinas-dinas, tak bisa direalisasikan.

“Saya cek ke SKPA katanya itu hibah, makanya tidak bisa dicairkan. Kemudian saya cek lagi, ternyata saya dapat informasi bahwa program-program itu tidak tercatat oleh Bappeda. Barangnya itu ada, di keuangannya ada, tapi di program kerja yang tercatat di Bappeda tidak ada,” ungkap caleg DPR RI dari Partai Demokrat pada Pemilu 2019 ini.

Padahal, saat Kautsar cek ke Badan Anggaran (Banggar) DPRA, semua program itu masuk dalam pembahasan terakhir, dan disebutnya sudah deal antara Pemerintah Aceh dan DPRA, tapi dia heran kenapa kemudian tak bisa direalisasi. “Memang itu ada yang punya DPRA, hampir semua DPRA di situ, tapi itu sudah deal dengan Pemerintah Aceh, makanya ini lucu, kenapa nggak tercatat,” tukas Kautsar.

Kekhawatiran yang muncul jika ini tetap direalisasi adalah penggunaan anggaran tersebut nantinya akan bermasalah dengan hukum. Oleh karena itu, Kautsar mempertanyakan mengapa ini bisa terjadi sehingga proses realisasi anggaran yang sudah dianggarkan sebelumnya itu tersendat. “Mungkin teman-teman (jurnalis) bisa cross check ini ke Kepala Bappeda dan juga keuangan atau TAPA,” pinta Kautsar.

Politisi Partai Aceh ini mengaku sudah menyampaikan persoalan tersendatnya anggaran Rp 2 triliun itu kepada Plt Gubernur Aceh. “Kalau anggaran ini tidak bisa kita realisasikan di 2019, maka akan terjadi penumpukna Silpa pada tahun depan. Dan cukup sayang, daya pacu pembangunan kita tersendat,” katanya.

Atas persoalan itu, Kautsar menyebut ada dua solusi. Pertama, anggaran yang tidak bisa direalisasikan itu bisa dibahas kembali dalam APBA-P 2019 mendatang. “Namun, ini membutuhkan waktu, di samping kita juga punya agenda-agenda lain di DPRA,” katanya.

Cara lain yang tepat adalah DPRA dan Pemerintah Aceh harus memikirikan jalan yang cepat, untuk persoalan ini. Misalanya, melobi Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan restu agar bisa menggunakan atau merealisasikan anggaran tersebut. “Sehingga tidak ada prasangka dan ketakutan kita dalam menggunakan anggaran tersebut karena anggaran ini sebenarnya sudah dibahas dalam APBA. Di APBA tertulis, tapi kita tidak bisa menggunakannya,” kata Kautsar.

Anggaran yang hampir mencapai Rp 2 triliun itu, kata Kautsr--meski sebagian adalah usulan dari DPRA–tapi itu mencakup semua pengerjaan proyek oleh eksekutif secara keseluruhan, seperti pembuatan jalan, masjid, pembangunan dayah, hingga proyek-proyek lainnya.

Menurut Kautsar, kalau sudah disahkan menjadi anggaran, maka tidak ada lagi yang namanya pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan atau punya pemerintah. “Semuanya jadi satu, tidak lagi beda-beda. Semuanya sudah masuk dalam APBA dan sudah sah disetujui oleh DPRA dan Pemerintah Aceh,” demikian Kautsar.

Hingga berita ini diturunkan tadi malam, Serambi belum berhasil mendapat konfirmasi dari pihak Pemerintah Aceh. Kepala Bappeda Aceh, Azhari yang ditelepon Serambi sekira pukul 20.45 WIB tadi malam sempat mengangkat teleponnya. Namun, saat Serambi mulai menyampaikan hal-hal yang ingin dikonfirmasikan, tiba-tiba sambungan telepon terputus. Ditelepon setelah itu, Azhari tak lagi mengangkatnya. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved