Breaking News:

Indonesia Darurat Masalah Sosial, Ada yang Tidak Beres dengan Dinamika Riset di Negeri Ini

Ada yang tidak beres dengan dinamika riset negeri ini. Alih-alih meneliti, para ilmuwan justru lebih banyak mengerjakan tugas administratif.

Penulis: Taufik Hidayat | Editor: Taufik Hidayat
Mongabay / Junaidi Hanafiah
Kupu-kupu di Stasiun Riset Ketambe 

Di suratnya, Soepadmo menceritakan bahwa di Kebun Raya, gaji sekretaris nyatanya lebih tinggi daripada peneliti.

Itulah seklumit kisah Soepadmo dan peliknya melakukan penelitian berdasarkan opini sejarawan Rahadian Rundjan di harian Jerman, Deutsche Welle 2017 silam.

Kepada Kompas.com, saat dikonfirmasi Rabu (10/7/2019) lalu, Rahadian menjabarkan tulisan yang dia buat dua tahun lalu itu masih relevan pada saat ini.

Dia menuturkan sebenarnya negara harus mempunyai kendali aras kehendak riset atas masyarakatnya.

Namun, dia menggarisbawahi harus ada batas tertentu dan tak mengekang.

Kendali, kata Rahadian, dalam arti pemerintah punya hak untuk membuat aturan hukum dan kebijakan terkait yang seharusnya mengarahkan sains ke arah lebih demokratis.

"Dalam praktiknya, pemerintah harus mampu menyediakan logistik dasar untuk perkembangan sains itu sendiri. Misal dana riset dan akses informasi yang luas bagi peneliti maupun publik," paparnya.

Esais asal Bogor ini meyakini pemerintah harus mampu mengendalikan arah sainsnya agar menghasilkan keuntungan bagi masyarakat.

"Jadi, Indonesia butuh ekosistem sains yang baik, baik itu infrastruktur fisik maupun mental setiap pelaku. Itu, saya rasa, kendali pemerintah harus difokuskan," tuturnya.

Apalagi dalam tulisannya, Rahadian menyoroti target nasional untuk melakukan pengembangan riset Indonesia 2045 mendatang, atau ketika satu abad kemerdekaan.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved