Mawardi Ali: Stop Penerbangan Bukan Wajib

* Imbauan Bupati Aceh Besar Memicu Pro-Kontra

PENGANTAR - Imbauan Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali agar maskapai penerbangan menghentikan take off dan landing pada hari raya pertama Idul Fitri dan Idul Adha di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang mulai pukul 00.00 hingga 12.00 WIB memicu pro dan kontra di masyarakat. “Imbauan ini bukan suka-suka saya apalagi kalau ada yang menganggap saya kurang kerjaan. Saya punya dasar yang kuat dan pertimbangan yang matang,” kata Mawardi kepada Wartawan Serambi, Nasir Nurdin dan Fotografer Muhammad Anshar.

Berikut kutipan lengkap wawancara eksklusif dengan Mawardi Ali di kediaman pribadinya, Gampong Siron, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Minggu, 28 Juli 2019.

Bisa Anda jelaskan alasan yang mendasari keluarnya imbauan tersebut?
Saya pikir apa yang saya sampaikan pada konferensi pers dua hari lalu sudah cukup jelas. Dasarnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksaan Syariat Islam di bidang akidah, ibadah, dan syiar Islam serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Ini bagian dari pelaksanaan syariat Islam?
Nah, ini yang perlu saya luruskan. Bahwa dasarnya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 betul, tetapi semangatnya adalah syiar dalam rangka lebih mewarnai pelaksanaan syariat Islam di Aceh, khususnya di Aceh Besar. Surat itu juga bersifat imbauan, artinya fleksibel, bukan sesuatu yang wajib, apalagi kalau sampai dipelintir seolah-olah Bupati Aceh Besar pintar-pintarnya sendiri membuat aturan yang mengatasnamakan syariat Islam.

Ada yang menilai imbauan yang Anda keluarkan sebagai bentuk pengalihan isu dari sejumlah persoalan --misalnya masih banyak program yang belum terlaksana sesuai visi dan misi Bupati Aceh Besar--mewujudkan Aceh Besar yang maju, sejahtera, dan bermartabat dalam bingkai syariat Islam.
Sejak awal saya sudah perkirakan kalau surat imbauan itu akan memunculkan pro dan kontra. Itu wajar-wajar saja. Tetapi kalau ada yang menyeret-nyeret ke pengalihan isu, perlu saya pertanyakan isu apa yang akan saya alihkan. Pencapaian program dua tahun kepemimpinan kami (sesuai visi dan misi) sudah diekspose secara terbuka melalui Serambi beberapa waktu lalu. Program Pro-Abes, misalnya menurunkan angka kemiskinan 1 persen mampu kita realisasikan. Itu data BPS, bukan dibuat-buat.

Kita juga melaksanakan sistem pendidikan terpadu untuk membentuk anak-anak kita berkarakter, misalnya program satu desa satu hafiz. Itu sudah mulai berjalan. Tahun ini sudah terjaring 100 anak yang digembleng sebagai penghafal Quran di Pesantren Fauzul Qabir Kota Jantho.

Kembali ke surat imbauan itu, jika Anda sudah perkirakan bakal memunculkan kegaduhan (pro dan kontra), kenapa tetap dipaksakan?
Dipaksakan? Tidak sama sekali. Ide ini sudah lama. Berawal dari curhatan komunitas bandara kepada saya. Mereka merasa sangat sedih setiap kali Idul Fitri maupun Idul Adha tidak bisa melaksanakan shalat Id bersama keluarga. Mereka berharap ada sedikit ruang agar bisa melaksanakan prosesi ibadah dan silaturahmi yang hanya setahun sekali itu. Malah ada yang mengaku sudah delapan tahun berturut-turut tidak berkesempatan melaksanakan shalat Idul Fitri. Mereka hanya berharap sedikit ruang. Mereka yakin ruang itu bisa mereka dapatkan di Aceh, sebagai negeri dengan syariat Islam. Mereka menitipkan aspirasi itu kepada saya sebagai kepala daerah untuk diteruskan kepada pimpinan mereka. Maka keluarlah imbauan itu.

Lalu, apa upaya yang Anda lakukan agar itikad baik Anda itu tidak ditafsirkan macam-macam, termasuk misalnya untuk pencitraan?
Menurut saya kalau kita berpikir positif, termasuk bisa sedikit merasakan suasana hati saudara-saudara kita (komunitas bandara), pasti tidak ada yang perlu dipersoalkan. Lagi pula beberapa airline, di antaranya Air Asia langsung berkomunikasi dengan saya menyatakan siap mengubah jadwal jika memang ketentuan itu diberlakukan. Saya baca di pemberitaan media, Garuda juga siap menyesuaikan.

Tanggapan PT Angkasa Pura II selaku operator, bagaimana?
Pada prinsipnya mereka bisa mengerti apa yang mendasari surat imbauan tersebut. Tapi jangan sayalah yang menyampaikan sikap mereka ke publik, silakan tanyakan langsung, misalnya ke maskapai, Air Nav, bahkan ke Pak Kakanwil Kemenkum HAM. Ketika konferensi pers kemarin, mereka juga saya undang.

Ada juga yang menilai yang akan diterapkan di Bandara SIM Blang Bintang meniru-niru Bali, ketika nyepi. Kalau memang pada kenyataannya ada kesamaan, bukan karena kita meniru-niru mereka. Kita punya kearifan sendiri. Saya dengan syiar seperti ini akan lebih menguatkan karakter kita sebagai negeri yang menerapkan syariat Islam.

Ada juga yang mempertanyakan, kalau ketentuan seperti ini diberlakukan (larangan take off dan landing pesawat) pada waktu tertentu, bagaimana jika terjadi kedaan darurat (emergency) atau pesawat medical evacuation (evakuasi darurat medis), apakah tidak bermasalah?

Saya pikir dengan adanya perubahan jadwal operasional di bandara tertentu, otoritas bandara sejak jauh-jauh hari sudah memikirkan solusinya. Yang pasti, dalam kondisi darurat, apapun harus dilakukan. Ini tentu otoritas bandara yang lebih tahu.

Terakhir, bagaimana Anda menanggapi penilaian pihak-pihak tertentu yang menganggap Bupati Aceh Besar seperti kekurangan ide bahkan seperti kurang kerjaan?
Bukan kurang ide, malah kelebihan ide. Saya ingin menjadikan Bandara SIM Blang Bintang sebagai bandara halal, ada sesuatu yang beda, berkarakter, namun tetap aman dan nyaman. Kembali saya tegaskan, imbauan itu tidak mengikat, sebagai syiar untuk lebih mewarnai penegakan syariat Ismal. Perlu juga saya sampaikan, saya ini bupati yang tidak mau terjebak dalam rutinitas, karenanya saya harus lebih banyak di luar kantor, harus banyak terobosan. Kalau kemudian saya melakukan sesuatu, bukan suka-suka saya. (*)