Jadi Asdep Regional I, Reza Fahlevi Fokus ke Destinasi Super Prioritas Danau Toba

“hanya pindah wilayah ke Regional I Sumatera dari sebelumnya Regional II Jawa-Kalimantan. Regional I fokus ke destinasi superprioritas Danau Toba,"

Jadi Asdep Regional I, Reza Fahlevi

Fokus ke Destinasi Super Prioritas Danau Toba

Laporan Nasir Nurdin | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Setelah menjalankan tugas sebagai Asisten Deputi (Asdep) Pengembangan Destinasi Regional II (Jawa-Kalimantan) sejak 28 Februari 2018, kini Drs Reza Fahlevi MSi pindah wilayah ke Regional I Sumatera yang akan fokus pada destinasi super prioritas Danau Toba.

Informasi yang diterima Serambinews.com menyebutkan, Menteri Pariwisata (Menpar) RI Arief Yahya, Kamis (1/8/2019) di Ruang Rapat Menpar, Gedung Sapta Pesona Kemenpar RI di Jakarta melantik sejumlah pejabat struktural dan fungsional di lingkungannya.

Baca: Ratapan Wanita Tua Hingga Cucuran Air Mata Sang Ibu Membasahi Tubuh Mulus Balita Korban Kebakaran

Baca: FOTO-FOTO : Sebelas Pelaku Mesum di Cambuk

Baca: Inna Lillahi - Agung Hercules Meninggal Dunia, Istri Ungkap Tanda Awal Suami Terkena Tumor OtaK

Adapun pejabat struktural yang diangkat sesuai SK Menteri Pariwisata No. KM. 256/KP.04.00/MENPAR/2019 di antaranya Drs Edy Wardoyo sebagai Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Kemudian Drs Reza Fahlevi M Si sebagai Asisten Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Regional I Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Selanjutnya Adella Raung SE sebagai Asisten Deputi Pemasaran I Regional IV Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I Kemenpar.

Dalam kesempatan yang sama Menpar juga melantik jabatan fungsional Ahli Utama sesuai SK Presiden RI No. 41/M Tahun 2019, yaitu Dr  Marharani Tri Astuti SSos MM sebagai Peneliti Ahli Utama pada Asisten Deputi Industri dan Regulasi dan Pariwisata Kemenpar.

Reza Fahlevi yang dihubungi Serambinews.com membenarkan informasi tersebut dan memohon doa dari masyarakat Aceh khususnya agar dia berhasil mengemban amanah tersebut.

“Ya betul, saya hanya pindah wilayah ke Regional I Sumatera dari sebelumnya Regional II Jawa-Kalimantan. Regional I fokus ke destinasi superprioritas Danau Toba,” kata mantan Kadisbudpar Aceh tersebut.

Kucurkan Rp 3,5 T

Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo siap mengucurkan dana hingga Rp 3,5 triliun dari sumber APBN untuk pengembangan Danau Toba sebagai kawasan wisata.

 Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat bersama Ibu Negara, Iriana dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja meninjau Sipinsur Geosite di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Senin (29/7/2019).

Presiden berharap investasi Rp 3,5 triliun dari APBN bisa menjadi pemicu untuk mendatangkan investasi dari luar.

“Ini investasi dari APBN itu memberikan trigger agar investasi datang. Kita harapkan investasi yang datang tidak hanya 2 kali dari investasi yang dikeluarkan dari APBN, tetapi bisa 3, 4, 5 kali.” kata Jokowi seperti dilansir Kompas.com mengutip siaran pers resmi Istana, Selasa (30/7/2019).

Presiden menyebut setidaknya ada 28 destinasi wisata yang bisa dikembangkan, baik yang memiliki sejarah, budaya, hingga pemandangan alam, di kawasan Danau Toba ini.

Namun demikian, ia menilai banyak hal yang masih harus diperbaiki sebelum danau vulkanik terbesar di dunia itu menjadi salah satu destinasi wisata favorit.

“Jadi begini, ini membutuhkan investasi besar, membutuhkan anggaran dari APBN juga besar sehingga kombinasi APBN dan investasi itulah yang saya kira bisa menggerakkan, benar-benar bisa terintegrasi, Danau Toba sebagai sebuah destinasi wisata yang betul-betul memiliki kelas,” kata Presiden.

 Sebagai sebuah kawasan wisata terintegrasi, aspek pengembangan sumber daya manusia (SDM) hingga membangun brand kawasan tersebut akan jadi fokus pemerintah.

Termasuk membuat diferensiasi dengan kawasan wisata lainnya di Indonesia, seperti Bali dan Mandalika.

 "Harus seperti itu, harus ada diferensiasinya sehingga kalau datang ke Indonesia, ke Toba, oh masih kurang ke Bali, oh masih kurang ke Mandalika, karena ini memang beda-beda, membikin seperti itu,” ungkapnya.

Presiden menegaskan, potensi wisata tidak hanya menjadi satu-satunya sorotan pemerintah. Isu lingkungan merupakan isu penting yang juga harus diperhatikan.

Terkait hal tersebut, Presiden mengatakan izin perusahaan yang merusak lingkungan bisa dicabut.

Pemerintah juga akan melihat dan memilah terlebih dahulu, mana kawasan yang dibutuhkan untuk wisata dan untuk rakyat, dan mana yang tidak.

 “Kita ini bekerja dengan sebuah rancangan sehingga dalam pelaksanaannya itu betul-betul nanti bisa detail dan baik,” demikian Presiden Jokowi.(*)

MENTERI Pariwisata Arief Yahya melantik dan mengambil sumpah sejumlah pejabat struktural dan fungsional di lingkungannya, termasuk Drs Reza Fahlevi MSi menjadi Asisten Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Regional I di Ruang Rapat Menpar, Gedung Sapta Pesona Kemenpar RI, Kamis (1/8/2019). DOK KEMENPAR RI