Opini

Nek Minah, Baiq Nuril, Teungku Munirwan

Kehadiran hukum menjadi kuat ketika ia menjamin keadilan terdistribusikan dengan sikap layak (fairness), kebajikan

Nek Minah, Baiq Nuril, Teungku Munirwan
IST
Teuku Kemal Fasya, Teuku Kemal Fasya, pengajar FISIP Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Peminta Penangguhan Hukum Tgk Munirwan

Oleh Teuku Kemal Fasya, Teuku Kemal Fasya, pengajar FISIP Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Peminta Penangguhan Hukum Tgk Munirwan

Konsep keadilan sejak dulu selalu dihubungkan dengan eksistensi hukum. Tidak ada keadilan kecuali ia terkonstitusi ke dalam hukum. Kehadiran hukum menjadi kuat ketika ia menjamin keadilan terdistribusikan dengan sikap layak (fairness), kebajikan (righteous), dan penuh nalar budi (virtous).

Konsep hukum sebagai “konstitusi”-bukan hanya sebagai hal baik dan adil di kepala masing-masing orang, tapi bernilai universal dan umum-telah ada sejak ribuan tahun lalu. Pada era filsafat Yunani, konsep hukum telah menarik perhatian besar.

Plato (427 SM-347) misalnya. Matematikawan dan filsuf penyalin gagasan Socrates ini menyatakan bahwa hukum hadir bukan semata produk dari pemikiran politik, tapi juga keterlibatan yang panjang dari diskusi ekstensif dengan aspek psikologi, etika, teologi, epistimologi, dan metafisika.

Keadilan menjadi kata kunci dalam konsep hukum, yang dalam bahasa John Rawls (1975) dianggap sebagai tempat perlindungan manusia untuk bebas. Hukum bekerja ketika ketidaksetaraan (inequality) mulai menghinggapi. Ketika hukum tidak menjamin rasa-rasa adil dan setara, maka ia telah punah dalam bara api. Ia menjadi produk kekuasaan: kejam dan kaku.

Keadilan bagi marjinal
Kiranya ekstrapolasi tentang filsafat hukum itu tak perlu diperpanjang lagi, ketika kita melihat dalam dunia kehidupan (die Lebenswelt) banyak kontradiksi antara konsep hukum dan konsep keadilan. Kontradiksi yang paling menyala ketika hukum menjadi sangat formalistik, kaku, protokolisme, dan anti-humanisme. Yang paling banyak menanggung derita akibat dingin-beku hukum itu adalah masyarakat kebanyakan atau non-elite.

Belum hilang ingatan kita ketika Nek Minah, seorang janda tua miskin, yang akhirnya menerima hukuman satu bulan 15 hari, dengan hukuman percobaan tiga bulan karena mengambil tiga buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA). Ia mengambil buah kakao itu di tengah ladangnya yang juga milik perusahaan itu. Tindakannya terbukti bersalah oleh Pengadilan Negeri Purwokerto karena melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Demikian pula kasus informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang baru-baru menjadi perbincangan nasional. Baiq Nuril, seorang guru hononer di SMAN 7 Mataram yang dihukum penjara 6 bulan dengan denda 500 juta. Ia dipersalahkan berdasarkan pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

Nuril divonis hukum karena menyebar-luaskan percakapan mesum kepala sekolah yang berkali-kali menggodanya. Berkali-kali Nuril dilecehkan dan ia menolak. Dasar budaya patriarkal dan patrimonial yang telah berurat, malah Nuril yang diperiksa polisi dan dibawa ke pengadilan dengan alasan telah mempermalukan sang kepala sekolah.

PN Mataram memutus bebas Nuril berdasarkan putusan nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017. Namun pada 26 September 2018, putusan itu dianulir oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi dan diperkuat kembali pada putusan PK. Untungnya mata keadilan hadir, tapi tidak di ruang pengadilan. Presiden Joko Widodo akhirnya berencana memberikan amnesti untuk Baiq Nuril.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved