Kasus Benih Padi IF8

Pemerintah Segera Labelkan Benih Padi IF8 yang Dikembangkan Keuchik Munirwan

Pemberian label tersebut dipandang perlu setelah mencuatnya kasus pemidanaan Tgk Munirwan terkait kasus dugaan penjualan benih padi jenis IF8.

Serambi
Tenaga Ahli Penasihat Menteri Desa PDTT, Muhammad Nuruddin 

Pemerintah Segera Labelkan Benih Padi IF8 yang Dikembangkan Keuchik Munirwan

Laporan Masrizal Bin Zairi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kementerian Pertanian (Kementan) RI bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT) bergerak cepat.

Kedua kementerian ini sudah memiliki kesepahaman bersama untuk membantu proses pelepasan bibit atau pemberian label benih padi jenis IF8 yang dikembangkan oleh Tgk Munirwan, Keuchik Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Aceh Utara.

Pemberian label tersebut dipandang perlu setelah mencuatnya kasus pemidanaan Tgk Munirwan terkait kasus dugaan penjualan bibit padi jenis IF8 yang belum berlabel. Dalam kasus itu, Tgk Munirwan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Aceh.

“Karena (bibit padi IF8) sudah kadung beredar, sudah terkenal, maka harus kita ikuti prosedur pelepasan,” kata Tenaga Ahli Penasihat Menteri Desa PDTT, Muhammad Nuruddin kepada Serambi di Banda Aceh, Kamis (1/8).

Nuruddin diminta secara khusus datang ke Aceh untuk menelusuri fakta dan data kasus
pemidanaan Tgk Munirwan, keuchik inovator yang menciptakan inovasi desa melalui pengembangan padi jenis IF8, sehingga desanya meraih juara II nasional pada ajang Inovasi Desa tahun 2018.

Secara prosedural, kata Nuruddin, proses pemberian label bibit membutuhkan waktu dua tahun. Tapi karena kasus ini sudah duluan heboh, sehingga pihaknya mengambil inisiatif untuk mempercepat pengurusan label sehingga sebaran bibit di masyarakat bisa legal.

Baca: Tangis Ibu Sambut Keuchik Munirwan

Baca: Anggota DPRA Apresiasi Sikap Polda, Tangguhkan Penahanan Keuchik Munirwan

Baca: Keuchik Munirwan Sebut Kasus yang Menimpanya Sebagai Ujian

“Kalau proses normal perlepasan itu selama dua tahun, tapi karena ini sudah heboh sampai nasional bahkan internasional, itu diskresi, makanya dipercepatlah pelepasannya,” ujar Tenaga Ahli Penasihat Menteri Desa PDTT itu.

Dalam melakukan pendalaman informasi, Nuruddin telah menjumpai beberapa pihak, seperti tim Kementerian Pertanian (Kementan) pada Kantor Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, lembaga yang berwenang dalam pelepasan varietas tanaman.

Selain itu, dia juga menjumpai pihak Biro Hukum Setda Aceh, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Aceh, Bupati Aceh Utara, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Utara, serta Kepala DPMG Aceh Utara.

“Supaya kami utuh mendapatkan persepektif dari masalah itu,” ujarnya saat ngopi bersama Tgk Munirwan dan kuasa hukumnya, Zulfikar Muhammad yang juga Direktur Eksekutif Koalisi NGO HAM Aceh, serta beberapa pihak lainnya.
Tak hanya itu, Nuruddin juga mendatangi Polda Aceh selaku pihak yang menangani kasus Tgk Munirwan. Tapi, dia mengatakan, kehadirannya ke Polda Aceh bukan untuk mempengaruhi kasus hukum yang sedang ditangani melainkan hanya silaturahmi.(*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Said Kamaruzzaman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved