Nova Iriansyah Minta Taqwallah Selesaikan Masalah Dana Hibah dan Bansos

Nova Iriansyah Minta Taqwallah Selesaikan Masalah Dana Hibah dan Bansos

Laporan Herianto I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, dr Taqwallah MKes agar menyelesaikan RAPBA Perubahan 2019.

Terutama terkait usulan kegiatan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) yang dikhawartirkan sejumlah anggota DPRA tidak akan terealisir pada akhir tahun nanti.

Menurut Nova Iriansyah, ini merupakan salah satu tugas berat yang harus segera diselesaikan oleh Sekda yang baru, dr Taqwallah.

Hal itu disampaikan Plt Gubernur Aceh dalam amanatnya saat melantik dr Taqwallah sebagai Sekretaris Daerah Aceh, di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Kamis (1/8).

Taqwallah menggantikan Drs Dermawan MM yang sudah memasuki masa pensiun, 30 Januari 2019 lalu.

Mengawali amanatnya, Plt Gubernur Aceh meminta kepada Taqwallah untuk menjunjung loyalitas dan intergritas dalam menjalankan tugas sebagai Sekda.

Fraksi PA: TAPA sedang ‘Bermain’ Terkait belum Dicairkannya Dana Bansos Rp 1,8 Triliun

DPRA Keluhkan Sikap Eksekutif yang Tak Mau Cairkan Dana Bansos dan Hibah

Dana Bansos yang Belum Cair Diselesaikan dengan APBA-P

“Bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Kapabilitas saudara sangat dibutuhkan daerah ini, untuk melaksanakan tugas berat membantu gubernur,” kata Nova.

Plt Gubernur juga menyampaikan beberapa tugas berat yang harus segera diselesaikan oleh Sekda yang baru.

Antara lain menyelesaikan RAPBA Perubahan 2019, terutama terkait usulan kegiatan dana hibah dan bansos yang dikhawartirkan sejumlah anggota DPRA tidak akan terealisir pada akhir tahun nanti.

Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) Taqwallah juga perlu bekerja keras untuk merampungkan pembahasan dokumen KUA dan PPAS 2020.

Nova mengatakan, kalau semua program pembangunan yang terdapat dalam APBA 2019 berjalan sesuai aturan dan tepat waktu, akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Angka kemiskinan dan pengangguran akan turun, serta iklim investasi menjadi lebih kondusif.

Kemudian program dan kegiatan yang dilaksanakan, tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari.