Qanun Bendera Dibatalkan 3 Tahun Lalu, Ghazali Abbas Adan Menyatakan Sampai Kiamat pun Ditolak

Saat ini masih banyak warga Aceh yang mempertanyakan nasib Qanun Bendera dan Lambang Aceh, soalnya, meskipun sudah disahkan DPRA

Qanun Bendera Dibatalkan 3 Tahun Lalu, Ghazali Abbas Adan Menyatakan Sampai Kiamat pun Ditolak
SERAMBI/M NAZAR
Ghazali Abbas Adan 

JAKARTA - Saat ini masih banyak warga Aceh yang mempertanyakan nasib Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Soalnya, meskipun sudah disahkan DPRA, belum bisa diberlakukan. Namun, ternyata Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah membatalkan qanun ini sejak 12 Mei 2016. “Keputusan tersebut juga sudah disampaikan kepada Gubernur Aceh dan DPRA Aceh pada masa itu,” kata Plt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Drs Akmal Malik MSi menjawab Serambi di Jakarta, Kamis (1/8). "Itu produk lama, kenapa kok muncul sekarang ini. Itu sudah selesai," ujar Akmal Malik.

Kementerian Dalam Negeri melalui keputusan Mendagri nomor 188.34-4791 Tahun 2016 tanggal 12 Mei 2016  telah membatalkan dan mencabut  beberapa pasal dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

Penolakan dan pembatalan itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah yang antara lain isinya menyatakan bahwa lambang daerah itu tidak boleh sama atau ada persamaan/kemiripan dengan lambang separatis. Akmal Malik merasa heran dan balik  bertanya kenapa tiba-tiba soal pembatalan qanun bendera itu muncul lagi sekarang ini.

"Saya tahu betul prosesnya. Itu produk lama, kenapa digoreng-goreng lagi sekarang," tukas Akmal Malik.

Catatan Serambi, sempat terjadi tolak-tarik dalam proses pembuatan dan pengesahan Qanun Bendera dan Lambang Aceh ini. Pemerintah pusat sempat meminta Aceh melakukan cooling down terlebih dahulu terkait polemik qanun ini.(fik)

"Saya tahu betul prosesnya. Itu produk lama, kenapa digoreng-goreng lagi sekarang."

Secara terpisah, senator Aceh Ghazali Abbas Adan menyatakan, bahwa  sampai kiamat pun pemerintah pusat tidak akan pernah menerima apabila bendera dan lambang Aceh mirip persis dengan bendera/lambang yang pernah digunakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

"Dari dulu sudah saya katakan, bahwa apabila dalam gambar bendera dan lambang Aceh sama dengan gambar lambang bendera yang digunakan GAM, sampai kiamat pun tidak pernah diterima Pemerintah Pusat, sebab bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan di atasnya," ujarnya.

Ghazali Abbas Adan menyatakan, sebagai bagian dari NKRI, Aceh harus ikut segala peraturan perundang-undangan NKRI. "Dengan  dasar pemikiran  ini maka dapat kita pahami dan terima keputusan Pemerintah Pusat menolak dan membatalkan qanun bendara Aceh," ujar Ghazali Abbas.

Menurut hemat Ghazali Abbas,  apabila pihak-pihak di Aceh sudah memahami isi PP tersebut, maka sejatinya dari awal harus membuat gambar dalam bendera yang tidak sama/ mirip dengan gambar yang oleh Pemerintah Pusat melihatnya sama/mirip dengan gambar dalam lambang/bendera separatis.

Menurut Ghazali Abbas Adan, kini sikap Pemerintah Pusat sudah jelas. Maka  semua pihak yang sadar  bahwa Aceh bagian dari NKRI harus menerimanya. Agar persoalan bendera dan lambang Aceh segera tuntas, Ghazali Abbas Adan mengusulkan gambar "alam peudeung" sebagai bendera Aceh, dan yakin akan langsung diterima Pemerintah Pusat.(fik)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved