Sabtu, 18 April 2026

Prediksi Nama-nama Menteri Jokowi-Maruf, PDIP Terbanyak hingga Menteri yang Bertahan dan Dicoret

Semakin dekatnya waktu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, beredar daftar menteri-menteri Jokowi-Maruf di media sosial.

Editor: Faisal Zamzami
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.
Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Maruf Amin (kanan) melambaikan tangan sebelum berangkat menuju Bandara Halim Perdanakusuma untuk memberikan keterangan pers terkait sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Jakarta, Kamis (27/6/2019). 

Selain itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Perencanaan Pembanagunan Nasional Bambanag Brodjonegoro juga diprediksi tetap berada di kabinet.

"Kan kalau digonta ganti nanti berubah lagi program yang sedang berjalan saat ini. Mereka yang tahu masterplan, pemindahan ibu kota, jadi tidak bisa diganti," kata Pangi kepada Kompas.com, Jumat (12/7/2019).

S
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi. (Chaerul Umam/Tribunnews.com)

Selain itu, menteri yang diperkirakan masih aman di posisinya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Sebab, ada kebijakan yang sudah berjalan dan dirasa sulit untuk digantikan orang lain.

2. Nama-nama Menteri yang Diperkirakan Tak lagi Dipakai

Mengutip Kompas.com, masih berdasarkan analisa Pangi, sejumlah menteri Kabinet Kerja diperkirakan tak akan dipakai lagi.

Menteri-menteri tersebut dianggap performanya kurang dalam mencapai target pemerintah.

Ia mencontohkan menteri-menteri yaang kena tegur Jokowi saat sidang kabinet paripurna beberapa waktu lalu.

Mereka adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil.

S
Menteri BUMN Rini Soemarno di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (8/7/2019) (Tribunnews.com/Theresia Felisiani)

Menurut Pangi, teguran Jokowi bisa menjadi sinyal bahwa posisi mereka tidak aman.

"Jadi kemungkinan untuk tidak dipilih lagi itu ada," kata Pangi.

Pangi juga menyorot Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang berlatar belakang politisi.

Menurut dia, posisi Yasonna sebagai legislatif tak bisa ditempatkan di tempat yang sifatnya yudikatif.

Dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan jika politisi harus mengurusi masalah hukum.

Menurut Pangi, lebih baik posisi Menkumham diisi oleh profesional yang ahli di bidang hukum, bukan dari legislatif.

Sumber: Kompas.com
Halaman 2/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved