Disalurkan Tak Tepat Sasaran, Kaum Duafa di Aceh Timur Minta Penerima Manfaat Bansos Dievaluasi

Laporan Seni Hendri | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI - Banyak kaum duafa yang ekonominya serba kekurangan di Aceh Timur, mengeluhkan bantuan sosial yang disalurkan pemerintah tidak tepat sasaran.

Seperti yang dilaporkan Bukhari Muslim, tokoh masyarakat Dusun Karang Kuda, Gampong Bunin, Kecamatan Serbajadi, Aceh Timur.

Sedikitnya, ada tiga janda lanjut usia yang sudah tak berdaya dan hidup serba kekurangan tidak pernah mendapatkan bantuan sosial apapun.

Masing-masing namanya, yakni Jemat (60) janda lansia yang cacat pada kaki kiri dan tidak bisa bekerja.

Selanjutnya, Rukiyah (60) dan Ijah (84) janda lansia yang tak mampu lagi bekerja.

Baca: Terkait Kasus Dugaan Pembakaran Kantor PWI Agara, Kapolres: Belum Ada Laporan ke Polisi

Baca: Bendera Permanen Ukuran 45 x 8 Meter di Bener Meriah Digagas Oleh Wadanjen Kopassus

Ketiga janda lansia ini, jelas Bukhari, sangat berharap bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Selama ini, jelas Bukhari, sudah sering datang petugas dari kecamatan mendata dan meminta foto kopi KK dan KTP untuk diusulkan mendapatkan bantuan bansos.

Namun sampai saat ini, tidak ada tanda-tanda akan direalisasikan.

Menurut Bukhari, ketiga janda lansia, tersebut sangat layak mendapatkan bantuan sosial baik beras sejahtera, maupun program keluarga harapan (PKH).

Baca: Viral Video Karyawan Perusahaan China Dihukum Makan Ikan Hidup dan Minum Darah Ayam

"Ketiga janda lansia tersebut sangat mengharapkan agar pihak terkait turun meninjaunya, dan memasukkan mereka ke dalam keluarga penerima manfaat (KPM)," ungkap Bukhari.

Bantuan Program Indonesia Pintar Tidak Tepat Sasaran

Selain bantuan sosial berupa beras sejahtera yang tidak tepat sasaran.

Bantuan lainnya juga tidak tepat sasaran seperti Program Indonesia Pintar yang merupakan bantuan berupa uang dari pemerintah kepada peserta didik SD, SMP, SMA/SMK, dan sederajat baik formal maupun formal dari keluarga miskin.

Hal itu, dilaporkan Main, warga Gampong Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Aceh Timur.

Menurutnya, bantuan uang untuk kebutuhan sekolah bagi anak warga kurang mampu itu disalurkan pemerintah melalui sekolah dasar (SD) setempat tidak tepat sasaran.

Baca: Vonis Jadi 8 Tahun, Irwandi Akan Lawan dengan Kasasi ke Mahkamah Agung

Menurutnya, banyak anak warga miskin yang layak menerima justeru tidak termasuk sebagai penerima manfaat.

Bantuan tersebut disalurkan bervariasi yaitu Rp 450 ribu /tahun untuk anak SD, Rp 750 ribu /tahun untuk anak SMP, dan Rp 1 juta/tahun untuk anak SMA/SMK.

Selain penerima bantuan PIP yang tidak tepat sasaran di Gampong Seumanah Jaya, penerima manfaat bantuan beras sejahtera yang telah diganti menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga tidak tepat sasaran.

Menurut Main, banyak kaum duafa dan fakir miskin, baik dari kalangan janda lanjut usia, orang tua uzur, dan disabilitas yang layak menerima bantuan tapi tidak termasuk kepada penerima manfaat.

"Karena itu kita minta Dinas Sosial Aceh Timur, dan dinas terkait lainnya mengevaluasi penerima manfaat dan memperbaruinya dengan menyalurkannya kepada orang yang benar-benar membutuhkan," harap Main.

Baca: Ditanduk Hewan Kurban, Seorang Warga Simeulue Mendapat 17 Jahitan

Dikutip dari https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/15708/program-bantuan-sosial-untuk-rakyat/0/artikel_gpr

Pemerintah memberikan BPNT senilai Rp 110.000,-/bulan/KPM melalui Kartu Keluarga Sejahtera untuk dibelanjakan beras dan/atau telur melalui e-warong.

Sementara Bansos Rastra diberikan berupa beras kualitas medium sebanyak 10kg/KPM setiap bulannya.

Sedangkan, Program Keluarga Harapan, merupakan program bansos untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan partisipasi kelompok penerima manfaat dalam menjaga kesehatan dan menyekolahkan anak-anaknya.

Nilai bansos yang diterima KPM adalah Rp 1.890.000,-/tahun/KPM.

Baca: Jelang Persiraja vs PSMS Medan, Gurning Punya Rekor Bagus di Lampineung

Kepala Dinas Sosial Aceh Timur, Ir Elfiandi, yang dikonfirmasi Serambinews.com, Rabu (14/8/2019) mengatakan, selama ini Kemensos RI mengambil data penerima manfaat itu dari basis data terpadu (BDT) yang ada di kementrian tersebut.

"Saat ini sedang kita verifikasi untuk diperbaharui datanya. Nanti akan kita usulkan dalam penambahan data penerima manfaat, jika tidak masuk ke dalam BDT maka tidak bisa diusulkan," ungkap Kadis Elfiandi. (*)