Telkom belum Terima Surat Wali Kota, Terkait Pemblokiran Game PUBG

Telkom Lhokseumawe mengaku belum menerima surat resmi dari Wali Kota Suaidi Yahya terkait pemblokiran game

Telkom belum Terima Surat Wali Kota, Terkait Pemblokiran Game PUBG
IST
TEUKU FAUZAN Kepala Telkom Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE – Telkom Lhokseumawe mengaku belum menerima surat resmi dari Wali Kota Suaidi Yahya terkait pemblokiran game Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG) dan sejenisnya. Sementara itu, mereka tetap mendukung kearifan lokal menyusul fatwa dari MPU Aceh.

Kepala Telkom Lhokseumawe, Teuku Fauzan kepada Serambi Selasa (13/8) menyebutkan, sampai saat ini pihaknya belum menerima surat secara resminya. Namun, secara lisan sudah ada pembicaraan dengan pihak Dinas Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe.

“Jadi, bila pun surat resmi sampai ke pihaknya, mereka akan berkoordinasi dengan Telkom Pusat. Karena, perangkat untuk game tersebut berada di pusat,” jelasnya.

Pada sisi lain, Teuku Fauzan mengaku, sebagai bentuk dukungan dalam upaya mendukung kearifan lokal, untuk saat ini pihaknya tidak pernah lagi menggelar even game di Lhokseumawe. Padahal, mereka punya program untuk menggelarnya. “Malahan, sekarang ini promosi kita lebih ke program syair Islam," pungkasnya.

Sebelumnya, Plt Sekdako Lhokseumawe, Miswar Ibrahim menjelaskan, tahap awal dalam mendukung fatwa MPU Aceh terkait game PUBG, Dinas Syariat Islam dan Pendidikam Dayah sudah menggelar sosialisasi kepada berbagai pihak baik itu aparatur gampong, ulama, dai, guru, dan lainnya. “Para peserta diharapkan dapat terus mensosialisasi tentang fatwa MPU Aceh kepada masyarakat luas,” tegas Plt Sekdako.

Selain itu, sebut Miswar, beberapa hari lalu pihaknya juga sudah melayangkan surat yang diteken langsung Wali Kota Suaidi Yahya ke pihak Telkom Lhokseumawe. Di mana isi surat tersebut meminta Telkom untuk memblokir akses game PUBG dan sejenisnya di Lhokseumawe.

"Memang, sejauh ini belum ada jawaban dari pihak Telkom. Tapi, kita berharap pihak Telkom dapat mendukung kearifan lokal yang ada di wilayah kita," harapnya.

Ditambahkan, permohonan diblokirnya akses game PUBG dan sejenisnya dilakukan Pemko selain untuk mendukung Fatwa MPU, juga didasari realita sekarang ini. Banyak generasi muda yang menghabiskan waktu untuk bermain game PUBG dan sejenisnya, sehingga tidak sempat belajar dan melalaikan ibadah.(bah)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved