Warga Tanjung Krueng Datangi Inspektorat, Minta Audit Dana Gampong

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Sedikitnya 30 warga Gampong Tanjung, Kembang Tanjung, Pidie mendatangi Kantor Inspektorat Pidie, Rabu (14/8/2019).

Mereka datang sekira pukul 12.00 WIB hingga 12.45 WIB.

Mereka datang menggunakan sepeda motor, mobil pribadi membawa surat pernyataan sikap yang diserahkan kepada Inspektur, Mustafa Kamal SH MH.

Kedatangan warga sudah tercium sehingga sejumlah aparat kepolisian ikut berjaga lokasi itu.

Tidak ada demonstrasi atau pun orasi. Mereka datang santun dan diterima Inspektur diarahkan bertemu di ruang rapat lantai dua.

Lukman, tokoh masyarakat Gampong Tanjung Krueng di hadapan Inspektur dan Kapolsek Pidie Ipda Junaidi di dalam ruang rapat meminta supaya dana desa di gampong itu diaudit.

Baca: KIP Tetapkan 30 Calon Anggota DPRK Aceh Tengah Terpilih

Baca: Malam ini, Persiraja Jamu PSMS di Lampineung, Berburu Poin di Laga Penentu Puncak Klasemen

Baca: BMKG Keluarkan Peringatan Dini, Cuaca Ekstrem Melanda Sejumlah Wilayah di Aceh

Menurut Lukman, adanya ketidaktransparan dan tidak jelas pertanggungjawaban.

Ada proyek dibuat tidak jelas dan tidak dimusyawarahkan.

"Kami minta diaudit permasalahan di desa kami ini, " beber Lukman.

Tuha Peut Gampong Tanjung Krueng Syahril dan M Nur juga menyampaikan hal senada meminta Inspektorat mengaudit dana gampong mereka.

Sementara mantan Keuchik Tanjung Krueng, Nazarullah dihubungi Rabu (14/8) pukul 13.30 WIB membantah apa dituduhkan tersebut.

Dia mengaku ada menggelar rapat pertanggungjawaban dan juga menggelar rapat sebelum pelaksanaan proyek.

"Apa dilakukan pihak mereka upaya untuk mematahkan langkah saya maju sebagai calon keuchik definitif. Saya tidak melakukan penyimpangan, saya sudah menjalankan semua tugas sebagai keuchik dan pertanggungjawaban sesuai aturan," kata Nazarullah.

Inspektur Pidie, Mustafa Kamal SH MH ditemui, Rabu (14/8/2019) mengaku kedatangan warga mengantar surat minta diaudit dana desa sah-sah saja.

Menurutnya ini bukan pertama dan pihaknya menghargai itu hak warga untuk menyampaikan keinginannya.

Hal ini akan dipelajari dan masuk dalam daftar antrean dana desa sedang ditangani.

Disebutkan terbatasnya auditor, maka pemeriksaan dana desa dilakukan bergilir tidak bisa sekaligus.(*)