Breaking News:

M Rizal Falevi Kirani Usul UUPA dan Kurikulum Muatan Lokal di Sekolah Harus Direvisi, Ini Alasannya

kurikulum muatan lokal harus direvisi karena selama ini tidak memuat sejarah perdamaian Aceh dan itu harus dimasukan

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Muhammad Hadi
Kolase Serambinews.com
Ketua DPP Partai Nanggroe Aceh (PNA), M Rizal Falevi Kirani 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Dalam rangka peringatan 14 tahun penandatangan MoU Helsinki, anggota DPRA terpilih periode 2019-2022, M Rizal Falevi Kirani mengusulkan agar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan kurikulum muatan lokal di seluruh sekolah Aceh harus di revisi.

Menurut Ketua DPP Partai Nanggroe Aceh (PNA), ada dua alasan kenapa dua hal itu harus direvisi.

Falevi mengatakan revisi UUPA mendesak karena teks dan konteks sosial masyarakat Aceh telah berubah dalam kurun 14 tahun ini.

Sementara kurikulum muatan lokal harus direvisi karena selama ini tidak memuat sejarah perdamaian Aceh dan itu harus dimasukan.

"Sebelum lebaran kemarin, saya berdiskusi dengan beberapa siswa di sekolah menegah atas di Banda Aceh. Mereka sama sekali tidak tahu sejarah Aceh. Jangankan sejarah DI/TII, DOM, Referendum, sejarah MoU Helsinki, nama tiga orang yang menandatangi MoU itu saja tidak tahu,” kata Falevi kepada Serambinews.com, Kamis (15/8/2019).

Baca: Ayah dan Ibunya Meninggal, Alsadri Berhenti Sekolah Demi Membantu Dua Adiknya

Menurut Falevi, keadaan ini menimbulkan gejala yang membahayakan bagi Aceh, karena generasi Aceh tidak tahu sejarah bangsanya.

Plt Gubernur Aceh, sambungnya, harus menegur Dinas Pendidikan Aceh dan Majelis Pendidikan Aceh (MPA) agar segera mengantisipasi persoalan ini.

“Mereka harus melakukan antisipasi gerakan ahistoris ini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu menghargai jasa pendahulunya dalam berjuang merebut keadilan.

Semua itu layak dijadikan pelajaran di sekolah seluruh Aceh. Artinya generasi Aceh ke depan harus ‘turi droe dan tusoe droe’ (tahu diri),” tambah mantan aktivis ini.

Baca: Capella Honda Beri Promo Servis Merdeka, Ini Lokasi Servis di Kabupaten/Kota di Aceh dan Syaratnya

Karena itu, gagasan revisi UUPA dan kurikulum muatan lokal sekolah di Aceh harus diserukan segera secara kolektif oleh masyarakat, Pemerintah Aceh dan DPRA.

Bagi Falevi, revisi UUPA dan revisi kurikulum muatan Aceh agar memuat sejarah Aceh dan sejarah perdamaian Aceh, harus diperjuangkan.

"Poin-poin MoU Helsinki harus mutlak dijadikan agenda revisi UUPA, begitu pula revisi kurikulum Aceh harus bermuatan perdamaian Aceh. Kedua agenda itu menjadi bagian gerakan baru untuk sejarah baru masyatakat Aceh," demikian Falevi.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved