Peringatan Hari Damai Aceh
Mualem tak Terlihat di Peringatan Hari Damai Aceh ke-14
Tidak ada delegasi negara-negara yang terlibat dalam proses perdamaian yang hadir, termasuk dari tokoh nasional
Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Yocerizal
lihat foto
Mualem tak Terlihat di Peringatan Hari Damai Aceh ke-14
Laporan Masrizal | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Rangkaian peringatan ke-14 tahun Hari Damai Aceh di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, Kamis (15/8/2019) berlangsung sederhana.
Tidak ada delegasi negara-negara yang terlibat dalam proses perdamaian yang hadir, termasuk dari tokoh nasional.
Pantauan Serambinews.com, sejumlah tokoh yang hadir antara lain Wali Nanggroe yang juga tokoh pejuang GAM, Malik Mahmud Al-Haytar, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dan unsur Forkopimda lainnya.
Sedangkan mantan Panglima GAM yang juga Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA), Muzakir Manaf alias Mualem tak terlihat di lokasi. Informasi yang diperoleh Serambinews.com, Mualem sedang berada di Malaysia.
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam pidato sambutannya antara lain menyampaikan pesan-pesan yang mengajak masyarakat menjaga perdamaian.
Perdamaian menjadi kunci penting dalam mensukseskan pembangunan menuju Aceh hebat dan sejahtera.
5.000 Ha Tanah Diusul untuk Korban Konflik, BPN: Saat Ini Sedang Proses Aceh Utara dan Aceh Timur
Korban Konflik Dapat Tanah, Setelah 14 Tahun MoU Helsinki Ditandatangani
Mantan Tapol Napol Tagih Lahan Pertanian
"Merawat dan menjaga perdamaian ini jauh lebih sulit dari pada perjuangan mendapatkan perdamaian,” kata Nova Iriansyah.
“Untuk menjaga dan merawat damai Aceh, tidak ada cara yang lebih indah selain menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang bagi seluruh elemen masyarakat Aceh," imbuhnya.
Pesan yang hampir sama juga disampaikan Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haytar.
Menurut dia, transformasi konflik ke damai tidak cukup menggantikan keadaan perang menjadi damai, tetapi harus mampu membangun kembali tatanan sosial yang beretika, bermoral, dan berperadaban.
"Belum cukup damai jika pergerakan ekonomi kita masih bergantung pada sumber APBA dan otsus semata. Kita meski kelola potensi pertanian, perikanan, peternakan dengan membangun infrastruktur yang mendukung peningkatan kualitas produksi," kata Malik Mahmud.
Mualem sebelumnya, mengatakan, pembagian tanah pertanian kepada eks kombatan, eks tapol/napol dan korban konflik memang salah satu butir perjanjian yang termaktub dalam MoU Helsinki. Semua eks kombatan GAM berhak mendapatkannya.
Hal itu disampaikannya menanggapi rencana Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang akan membagikan sertifikat tanah kepada 100 penerima dari Pidie Jaya (Pijay).
