Mualem tak Terlihat di Peringatan Hari Damai Aceh ke-14

Mualem tak Terlihat di Peringatan Hari Damai Aceh ke-14

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Rangkaian peringatan ke-14 tahun Hari Damai Aceh di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, Kamis (15/8/2019) berlangsung sederhana.

Tidak ada delegasi negara-negara yang terlibat dalam proses perdamaian yang hadir, termasuk dari tokoh nasional.

Pantauan Serambinews.com, sejumlah tokoh yang hadir antara lain Wali Nanggroe yang juga tokoh pejuang GAM, Malik Mahmud Al-Haytar, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dan unsur Forkopimda lainnya.

Sedangkan mantan Panglima GAM yang juga Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA), Muzakir Manaf alias Mualem tak terlihat di lokasi. Informasi yang diperoleh Serambinews.com, Mualem sedang berada di Malaysia.

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam pidato sambutannya antara lain menyampaikan pesan-pesan yang mengajak masyarakat menjaga perdamaian.

Perdamaian menjadi kunci penting dalam mensukseskan pembangunan menuju Aceh hebat dan sejahtera.

5.000 Ha Tanah Diusul untuk Korban Konflik, BPN: Saat Ini Sedang Proses Aceh Utara dan Aceh Timur

Korban Konflik Dapat Tanah, Setelah 14 Tahun MoU Helsinki Ditandatangani

Mantan Tapol Napol Tagih Lahan Pertanian

"Merawat dan menjaga perdamaian ini jauh lebih sulit dari pada perjuangan mendapatkan perdamaian,” kata Nova Iriansyah.

“Untuk menjaga dan merawat damai Aceh, tidak ada cara yang lebih indah selain menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang bagi seluruh elemen masyarakat Aceh," imbuhnya.

Pesan yang hampir sama juga disampaikan Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haytar.

Menurut dia, transformasi konflik ke damai tidak cukup menggantikan keadaan perang menjadi damai, tetapi harus mampu membangun kembali tatanan sosial yang beretika, bermoral, dan berperadaban.

"Belum cukup damai jika pergerakan ekonomi kita masih bergantung pada sumber APBA dan otsus semata. Kita meski kelola potensi pertanian, perikanan, peternakan dengan membangun infrastruktur yang mendukung peningkatan kualitas produksi," kata Malik Mahmud.

Mualem sebelumnya, mengatakan, pembagian tanah pertanian kepada eks kombatan, eks tapol/napol dan korban konflik memang salah satu butir perjanjian yang termaktub dalam MoU Helsinki. Semua eks kombatan GAM berhak mendapatkannya.

Hal itu disampaikannya menanggapi rencana Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang akan membagikan sertifikat tanah kepada 100 penerima dari Pidie Jaya (Pijay).

"Sebenarnya bukan 100 atau 200 orang, semua mantan kombatan yang diakui dalam MoU semua diberikan tanah,” kata Mualem.

“Satu orang berhak mendapatkan dua hektare tanah, itu sesuai dengan perjanjian dalam MoU Helsinki," tambahnya kepada Serambinews.com, Rabu (14/8/2019).

Namun dia menyarankan pembagian tanah itu dilakukan secara sekaligus, jangan bertahap. Dikhawatirkan, pembagian secara bertahap akan memicu konflik baru nantinya.

Berusaha Naikkan Bendera Bulan Bintang di DPRA, Lima Mahasiswa Diamankan Polisi

Dipukuli Saat Aksi Demo, Anggota DPRA Azhari Cagee Lapor ke Polda Aceh

Kronologi 3 Polisi Terbakar Saat Amankan Unjuk Rasa, 11 Mahasiswa Ditangkap

Mualem berharap pembagian tanah itu tidak memicu konflik atau persoalan baru.

"Jangan sampai memicu konflik baru dengan pembagian tanah ini, makanya semua eks kombatan GAM harus dapat," pungkas Mualem.

Disamping itu, tanah yang diberikan itu dia harapkan juga bukan merupakan tanah kosong, melainkan tanah yang sudah siap dan tinggal menikmati hasilnya.

"Seorang dapat dua hektare, kebun yang sudah jadi, yang sudah siap pakai, menikmati hasil. Itu jangan hanya sertifikat yang dikasih, jangan pula tanah kosong, kalau tanah kosong untuk apa," tukasnya.

Mualem berharap, momen 14 tahun perdamaian Aceh harus menjadi evaluasi bagi pemerintah agar semua butir MoU Helsinki segera dituntaskan.

"Itu kita harapkan dari Pusat, harus segera melaksanan butir-butir MoU Helsinki. Itu yang sangat penting. Kita tidak muluk-muluk, yang penting semuanya terealisasi," pungkas Mualem.(*)