Opini

APBA; Masalah Kemiskinan Aceh    

Kehidupan masyarakat Aceh jika dikaitkan dengan analisis kebijakan publik (public policy analysis), ini tidak terlepas dari isu kemiskinan

APBA; Masalah Kemiskinan Aceh      
IST
Taufiq Abdul Rahim, Ketua LP4M Unmuha dan Pengajar FISIP Unsyiah

Taufiq Abdul Rahim

Ketua LP4M Unmuha dan Pengajar FISIP Unsyiah

Kehidupan masyarakat Aceh jika dikaitkan dengan analisis kebijakan publik (public policy analysis), ini tidak terlepas dari isu kemiskinan, yang seringkali dikaitkan sebagai salah satu makna dalam terminologi "isu", bukanlah seperti apa yang umumnya dipahami masyarakat awam dalam perbincangan sehari-hari. Dalam pebincangan di tengah kehidupan masyarakat, seringkali salah kaprah dalam menerjemahkan isu bernilai negatif serta mengada-ada (hoax).

Sebagai suatu istilah biasanya diartikan dengan "kabar burung", namun demikian ada juga yang menyatakan, hal ini jangan dipercaya, itu cuma isu. Namun pada realitas kehidupan, kemiskinan itu bukan isu, tetapi ini realitas kehidupan yang dihadapi masyarakat serta harus diakui dalam konteks kebijakan publik.

Hal ini menurut Anderson (1975; 1990) disebut sebagai policy problem (masalah kebijakan), yaitu; suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan rakyat sehingga memerlukan solusi segera. Oleh karena itu, masalah kemiskinan di Aceh sebesar 16,79 persen dari sekitar 5 juta penduduk, jika dinilai rata-rata persentase kemiskinan seluruh Indonesia sebesar 9,79 persen. Selanjutnya jumlah pengangguran di Aceh sekitar 880 ribu lebih, terutama tenaga kerja terampil dan vokasional yang mendominasi tenaga kerja lulusan sekolah menengah kejuruan. Hal ini bukan isu, tetapi permasalahan yang berlaku serta harus diselesaikan secara baik, konsisten serta bertanggung jawab. Dalam analisis kebijakan publik, hal ini menduduki posisi sentral serta krusial yakni adanya kesadaran akan masalah tertentu. Namun demikian, pada situasi lainnya, awal dimulainya proses pembuatan kebijakan publik juga berlangsung karena adanya masalah tertentu yang sudah lama dipersepsikan sebagai "belum pernah tersentuh" ataupun ditanggulangi melalui kebijakan pemerintah. Sehingga diperlukan perhatian serius untuk membangkitkan semangat menyelesaikan permasalahan kebijakan publik yang dapat menyelesaikan masalah yang sekadar dianggap isu tadi.

Isu kebijakan publik berhubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), ini bukan hanya sekedar menyelesaikan isu, namun lazimnya merupakan produk politik dan kebijakan menyelesaikan atau berfungsi dari adanya perdebatan. Dunn (1990) menyatakan, kebijakan fungsi dari perdebatan, baik tentang rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas sesuatu masalah tertentu. Pada sisi lain kebijakan berkaitan dengan isu, yaitu bukan hanya mengandung makna adanya masalah atau ancaman, tetapi juga peluang-peluang bagi tindakan positif tertentu dan kecenderungan-kecenderungan yang dipersepsikan sebagai nilai potensial yang signifikan (Hogwood dan Gunn, 1986). Sehingga ini menjadi kebijakan alternatif (alternative policies) sebagai suatu proses untuk menciptakan kebijakan yang baru, atau kesadaran suatu kelompok mengenai kebijakan-kebijakan tertentu yang dianggap bermanfaat (Alford dan Friendland, 1990).

Karena itu, timbul isu kebijakan publik terutama karena telah terjadi konflik atau perbedaan persepsional di antara para aktor politik, baik eksekutif (gubernur), legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat (di Aceh DPRA), dan para birokrasi Kementrian/Dinas (Satuan Kerja Pemerintah Aceh/SKPA) yang terkait, atas suatu situasi problematik yang dihadapi dengan pemanfaatan dana APBA yang diperuntukkan serta dihadapi untuk kepentingan masyarakat.

Dalam hal ini, masalah kemiskinan sebagai nilai (value) terhadap kebijakan merupakan diskursus bagi analisis kebijakan publik, sehingga esensi kebijakan secara umum akan menyentuh aspek metapolicy, karena menyangkut hakikat atau substansi kehidupan masyarakat yang kerap diperbincangkan. Di samping itu perspektif, sikap dan perilaku aktor politik yang bersembunyi di balik kepentingannya masing-masing, ataupun secara terbuka dari para aktor yang bertanggung jawab dalam perumusan atau pembuatan kebijakan publik (Hodgkinson, 1978). Oleh karena itu sebaiknya yang berkaitan dengan perumusan, penetapan serta keputusan memanfaatkan dana anggaran belanja publik dari APBA, ini merupakan metapolicy menjadi sangat penting untuk diselesaikan, terutama dapat menyelesaikan serta mengentaskan kemiskinan, meskipun pengaruh aktivitas ekonomi serta permasalahan penyelesaian masyarakat tidak terlalu besar signifikansinya.

Namun demikian, minimal ikut mendorong menyelesaikan permasalahan kemiskinan melalui pemanfaatan anggaran belanja publik APBA yang sering sekali menjadi rebutan baik eksekutif (Gubernur), legislatif (DPRA) dan juga para pemangku pelaksana proyek serta program kebijakan dari pada Dinas atau SKPA di Aceh. Ini terlepas dari "kerakusan" ingin menguasai anggaran belanja publik yang semestinya mengatasi persoalan masyarakat serta perebutan bahkan penguasaan dana anggaran belanja APBA yang berlaku secara kasat mata, atau mempertahankan "egosentris" sebagai penguasa yang mampu menentukan penggunaan anggaran tersebut dicairkan ataupun ditahan, karena kepentingan politik dan kekuasaan masing-masing. Sehingga nilai (value) etika, moral serta perilaku aktor politik semakin terlihat dalam pandangan serta perspektif masyarakat siapa yang ingin menguasai anggaran serta "unjuk gigi" kekuasaan politik yamg sangat menentukan terhadap penggunaan anggaran publik tersebut.

Anggaran belanja APBA yang selama ini menjadi perhatian publik serta menjadi polemik adalah berkenaan dengan dana hibah serta sosial sebesar 1,8 triliun rupiah, dari APBA Rp 17,1 triliun, ini sudah disahkan pada APBA 2019 pada Desember 2018. Namun sampai saat ini belum bisa dicairkan dengan berbagai alasan, baik logis, politis maupun alasan ketidaklengkapan persyaratan terhadap berbagai program dan proyek sebagiannya adalah dana aspirasi (pokok pikiran/pokir) DPRA.

Sebagian besar dana anggaran belanja ini adalah untuk pembangunan perbaikan mushalla, masjid, infrastruktur desa (jalan, jembatan, riol, pagar) serta belanja lainnya di pedesaan. Alasan masing-masing pihak baik logis, politis dan berhubungan langsung dengan masyarakat desa, pinggiran dan marginal, dapat saja diasumsikan akan membantu aktivitas perekonomian serta kehidupan masyarakat desa ataupun sedikit mendorong aktivitas sektor penggunaan tenaga kerja di pedesaan serta sektor ril sebagai pendukung.

Namun, cerita anggaran belanja APBA 2019 ini semakin rumit sehingga memicu konflik dan perseteruan serta berpotensi menciptakan "disharmonisasi" antara eksekutif, legislatif dan para kepala dinas atau SKPA, juga berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggaran dana tersebut. Seolah-olah ada yang disembunyikan terhadap dana anggaran belanja APBA ini, juga misteri atau sangat sulit diungkapkan siapa yang menguasai dan menentukan agar dana publik itu dapat dicairkan.

Jika dilihat kondisi ekonomi Aceh saat ini apakah ada pengaruh penggunaan anggaran belanja ataupun tidak, karena masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari bersifat "subsistences" dalam menyelesaikan serta mengatasi kehidupan ekonominya. Jika dilihat gambaran pertumbuhan ekonomi Aceh saat ini sekitar 4,19 persen, sementara itu inflasi yang berlaku di Aceh sekitar 4,9 persen lebih, hal ini secara rasional dan ekonomis kehidupan masyarakat dapat dikatakan merugi. Ini juga menunjukkan bahwa daya beli (purchasing power parity) sangat lemah serta rendah, sehingga sangat tidak mampu melakukan secara stimulus pertumbuhan serta perkembangan ekonomi yang lebih baik.

Apabila kehidupan, pertumbuhan serta kehidupan ekonomi masyarakat Aceh berdasarkan dari anggaran belanja APBA, selanjutnya juga ada Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) sekitar Rp 45 triliun semestinya beredar di Aceh 2019, maka menjadi masalah "uang bocor", kemiskinan yang masih tinggi di Aceh. Ini erat kaitannya dengan kebijakan publik yang masih tidak efektif sehingga permasalahan tidak terselesaikan, tidak teratasi serta tidak terentaskan.

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved