APBK-P Banda Aceh Rp 1,3 T  

Pemerintah Kota dan DPRK Banda Aceh menyepakati Rancangan Qanun (Raqan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBK-P)

APBK-P Banda Aceh Rp 1,3 T   
IST
Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman berpose bersama Pimpinan DPRK Banda Aceh Arif Fadillah, Heri Julius, dan T Hendra Budiansyah, usai menandatangani nota kesepakatan Raqan APBK-P Banda Aceh 2019 di gedung dewan setempat, Senin (19/8/2019). 

BANDA ACEH - Pemerintah Kota dan DPRK Banda Aceh  menyepakati Rancangan Qanun (Raqan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBK-P) Banda Aceh.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan MoU antara Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman dan Ketua DPRK Banda Aceh, Arif Fadillah beserta dua wakilnya, Heri Julius dan T Hendra Budiansyah, Senin (19/8) malam, di gedung dewan setempat.

APBK-P Banda Aceh yang ditetapkan dengan Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.301.052.703.323, sementara Belanja Daerah Rp 1.326.768.683.402. Sebelumnya, dalam sidang paripurna itu, enam fraksi DPRK Banda Aceh yaitu Fraksi Demokrat, Nasdem, Partai Aceh, PKS, Fraksi Bersama PAN, Gerindra, dan PKPI, serta Fraksi Gabungan Partai Golkar dan PDA telah menyatakan dapat menerima dan menyetujui Raqan APBK-P 2019 dalam pandangan akhirnya.

Di hadapan anggota dewan, Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan para anggota dewan, karena dalam waktu yang relatif singkat dapat merampungkan pembahasan Raqan APBK-P 2019.

Ia mengharapkan, Raqan anggaran perubahan yang telah disetujui bersama antara eksekutif dan legislatif menjadi Qanun Perubahan APBK diharapkan akan dapat berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan kelanjutan jalannya roda pemerintahan.

Menurutnya, perubahan APBK bertujuan untuk mempertajam program dan kegiatan sebelumnya dengan melakukan pergeseran  anggaran yang ada. Selain itu juga untuk mengakomodir penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

"Peruntukkannya telah ditetapkan dengan Juknis tersendiri, sehingga dana tersebut tidak bisa digunakan selain untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditentukan," ujar Wali Kota.

Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman mengatakan, waktu penggunaan anggaran tahun ini hanya tersisa sekitar empat bulan lagi. Ia pun menginstruksikan seluruh kepala SKPK untuk segera menyusun langkah-langkah menyiapkan administrasi pelaksanaan Perubahan APBK yang telah disahkan tersebut.

Ia menambahkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, masih ada satu tahapan lagi agar berita acara persetujuan bersama tentang Raqan yang sudah ditandatangani dapat ditetapkan menjadi Qanun Perubahan APBK Tahun 2019, yaitu proses evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur Aceh.

"Semua program dan kegiatan yang telah direncanakan agar dijalankan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kegiatan yang dijalankan dapat mempunyai manfaat yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat," tandas Aminullah Usman.(mun)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved