Breaking News:

Pengurus PNA Lawan Irwandi, Wacana Kongres Luar Biasa Mencuat  

Kisruh di internal Partai Nanggroe Aceh (PNA) semakin memanas. Wacana kongres luar biasa pun mencuat, dengan agenda melengserkan

Editor: bakri
Kolase Serambinews.com
Ketua DPP Partai Nanggroe Aceh (PNA), M Rizal Falevi Kirani 

BANDA ACEH - Kisruh di internal Partai Nanggroe Aceh (PNA) semakin memanas. Wacana kongres luar biasa pun mencuat, dengan agenda melengserkan Irwandi Yusuf dari posisi ketua umum partai.

Upaya pelengseran itu dilakukan setelah Irwandi mengangkat istrinya, Darwati A Gani sebagai ketua harian partai menggantikan Samsul Bahri alias Tiyong, dan mengangkat Muharram Idris sebagai sekretaris jenderal (sekjen) menggantikan Miswar Fuady.

Pengangkatan tersebut dinilai melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai, sebab dilakukan tidak melalui rapat pleno. Atas alasan itu, pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) membuat perlawanan.

Ketua Komisi Pengawas PNA, Abrar Muda, kepada Serambi, Kamis (22/8), mengatakan, pemberhentian dan pengangkatan ketua harian dan sekjen PNA tidak sesuai dengan AD/ART Partai sehingga menimbulkan kekisruhan di internal partai.

Keadaan itu ditakutkan akan melahirkan persepsi negatif masyarakat terhadap PNA. Karena itu pihaknya memandang perlu dilakukan kongres luar biasa. "Komisi Pengawas PNA memandang perlu sesegera mungkin dilaksanakannya kongres luar biasa untuk mengakhiri berbagai kekisruhan ini," ungkap mantan panglima GAM Wilayah Lhok Tapaktuan, Aceh Selatan, ini.

Informasi yang diterima Serambi, beberapa pengurus DPW saat ini sedang membuat surat permintaan pelaksanaan kongres luar biasa. Surat tersebut nantinya akan dikirim ke DPP sebagai pihak yang berwenang melaksanakan kongres.

Ketua DPP PNA, M Rizal Falevi Kirani yang dikonfirmasi Serambi mengatakan, hingga kemarin belum ada DPW yang memasukan surat usulan kongres. “Pengurus wilayah saat ini sedang mempersiapkan surat tersebut,” ucapnya.

"Saya pikir karena ini ketentuan partai, otomatis ini harus dijalankan. Sebenarnya yang kita luruskan bukan persoalan si A dan si B, tapi karena ini melanggar AD/ART partai, makanya kita luruskan. Ini juga keinginan DPW," tambah Falevi lagi.

Menurut mantan aktivis itu, sebenarnya keinginan pergantian ketua umum sudah pernah disampaikan pengurus wilayah saat Rapat Pimpinan (Rapim) PNA, Kamis 25 Juli 2019. Namun oleh pengurus DPP, usulan itu ditahan sampai proses hukum Irwandi memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah). 

"Waktu rapim saja, teman-teman wilayah sudah meminta itu, tapi kami tetap mengulur. Ketua Tiyong sendiri yang mengatakan kalau kita butuh Pak Irwandi dan Pak Irwandi masih membutuhkan kita," ungkap Falevi didampingi Tarmizi MSI dan Muhammad MTA.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved