Pemerintah Aceh Harus juga Pikirkan Pemindahan Ibukota Provinsi

 
Pemerintah Aceh Harus juga Pikirkan  Pemindahan Ibukota Provinsi

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Ahli Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan alumni Universitas Sumatera Utara, asal Aceh  Tamiang, Nuriza Auliatami SS MSi menyatakan dukungannya terhadap pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur seperti  dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Aulia juga  menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Aceh  harus tanggap dan belajar dari pengambilan keputusan pemindahan ibu kota Indonesia. 

 “Pemerintah Aceh juga harus belajar dan mengambil sikap untuk memindahkan Ibu kota Provinsi Aceh ke daerah yang minim potensi bencananya, mengingat tsunami yang pernah melanda dan memporak-porandakan kota Banda Aceh, dan beberapa kota/kabupaten lainnya di pantai barat Aceh," ujar Nuriza Aulia.

Letak kota Banda Aceh yang berada di ujung provinsi juga dipandang kurang efektif dalam melakukan pemerataan pembangunan di Provinsi Aceh.

 “Letaknya juga di ujung, distribusi barang/jasa juga kurang efektif. Bisa jadi Kota Bireuen adalah tempat yang tepat untuk menuntaskan persoalan-persoalan tersebut, mengingat letak strategis dan minimnya potensi bencana serta sejarah Bireuen yang pernah menjadi ibu kota negara Indonesia,”  kata Nuriza  Auliatami.

Terbaik 1 Katagori Gubernur Pendukung Kebangkitan Zakat, Aceh Dapat Penghargaan dari Baznas Pusat

Disdukcapil Aceh Tengah Manfaatkan Medsos Jadi Sarana Berbagi Informasi

Akibat Gelombang Tinggi, Ratusan Kendaraan Antri di Labuhanhaji

Aulia, sapaan akrab pemuda Aceh Tamiang yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Aceh Tamiang ini, menambahkan bahwa, pemindahan ibukota negara ke kalimantan Timur adalah pilihan logis.

Kondisi Jakarta yang terus mengalami penurunan tanah menjadi ancaman tersendiri bagi Indonesia apabila ibukota tetap berada di Jakarta.

Jika kecepatan penurunan permukaan tanah di Jakarta mencapai 20 hingga 25 sentimeter per tahun ditambah dengan faktor eksternal seperti perubahan iklim, maka dapat dipastikan Jakarta akan tenggelam dalam waktu yang tidak lama. 

 "Permukaan tanah di Jakarta rentan mengelami penurunan, terutama di daerah pesisir pantai. Jika itu terjadi, Indonesia akan mengalami kekacauan administratif sebab potensi bencana tersebut," ujar penerima beasiswa pemuda Berprestasi tahun 2017 dari Kementrian Pemuda dan Olahraga RI ini.

 Aulia mengingatkan, pemindahan ibu kota negara seyogyanya juga mempertimbangkan masalah dampak pembangunan terhadap kondisi hutan Kalimantan, serta tenaga kerja lokal yang harus lebih diutamakan daripada tenaga kerja luar daerah. 

Mahasiswa FKG Unsyiah, akan Gelar Baksos di Kecamatan Bandar Bener Meriah, Ini Targetnya

Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Timur, Lahannya Milik Prabowo Subianto?

Ketua Apkasindo Subulussalam: Harga TBS Sawit Harusnya Bisa di Atas Rp 1.180 Per Kg

 "Jika pemindahan ibu kota adalah sebagai upaya menguatkan identitas bangsa, pemerintah diharapkan tidak hanya memperhatikan persoalan modernisasi fasilitas, tetapi harus melakukan pembangunan berbasis kebudayaan, sebab budaya adalah sejatinya identitas Indonesia," demikian Nuriza Auliatami.

Presiden Jokowi mengemukakan lima alasan pemilihan Kalimantan sebagai ibukota baru,  pertama, "Risiko bencana minimal, baik banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor."

Kedua, lokasi strategis, ada di tengah-tengah Indonesia. Secara geografis, jarak rata-rata Kalimantan Timur ke seluruh Provinsi di Indonesia cukup pendek, yakni 893 km --terpendek kedua di antara lima calon ibu kota lainnya, atau di bawah Kalimantan Tengah yang jarak rata-rata ke seluruh provinsinya sejauh 792 km.

Ketiga, kabupaten itu ada "di dekat perkotaan yang sudah berkembang: Balikpapan dan Samarinda. Keempat, infrastruktur yang relatif lengkap. Dan terakhir di tempat itu tersedia lahan yang sudah dikuasai pemerintah, seluas 180 ribu hektar.(*)