Kiprah Benny Wenda Tokoh Separatis Papua di Forum Internasional, Diburu Interpol

SERAMBINEWS.COM - Nama Benny Wenda, tokoh separatis Papua, menjadi perbincangan setelah disebut sebagai dalang kerusuhan yang terjadi di Papua maupun Papua Barat.

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko di kantornya di Jakarta mengatakan, Benny melakukan mobilisasi diplomatik hingga menyebarkan informasi yang sesat.

Dikenal sebagai tokoh separatis, Benny Wenda menjabat sebagai Pergerakan Pembebasan Gabungan Papua Barat (ULMWP), dan saat ini diketahui tinggal di Oxford, Inggris.

1. Karir Politik di Dewan Koteka

Karir politik Benny dimulai ketika dia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Demmak (Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka) dengan gol melindungi nilai dan kepercayaan masyarakat Dataran Tinggi Timur.

Sebagai Sekjen Demmak, Benny mewakili dewan adat, dan mendukung negosiasi Presidium Dewan Papua (PDP) untuk menyalurkan apa yang mereka anggap aspirasi warga Papua kepada Indonesia.

Menggunakan jabatannya sebagai Sekjen Demmak, Benny menyuarakan kemerdekaan Papua, menolak otonomi khusus, menolak kompromi dengan pemerintah Indonesia, namun mendukung PDP.

2. Memulai Kiprah di Dunia Internasional

Sempat disidang pada 2002 karena dianggap mengorganisasi massa menyerang kantor polisi dan membakar toko di Abepura dua tahun sebelumnya, Benny Wenda kabur pada Oktober 2002.

Dibantu aktivis lainnya, Benny mengungsi di Papua Nugini.

Kemudian atas campur tangan sebuah LSM Eropa, dia kabur ke Inggris di mana dia mendapat suaka politik.

Pada Februari 2013, dia memulai "Tur Kebebasan" di Amerika Serikat (AS), Selandia Baru, Papua Nugini, dan Vanuatu dengan tujuan meningkatkan isu determinasi diri.

Di Selandia Baru, dia sempat dilarang berpidato di parlemen dengan kelompok oposisi menuduh pemerintah lokal tidak ingin mengecewakan Indonesia yang merupakan mitra dagang utama.

Pada Mei 2013, tokoh separatis Papua Barat itu berbicara di Gedung Opera Sydney, Australia, dalam acara TED yang dikabarkan menuai standing ovation dari 2.500 hadirin.

Kabar itu memantik kecaman dari Jakarta, yang segera mengirimkan nota protes kepada pemerintah Indonesia beberapa jam setelah Benny Wenda naik panggung.

3. Diburu Interpol

Pada 2011, Indonesia memasukkan nama Benny Wenda ke dalam daftar merah Interpol yang bertujuan menangkap dan mengekstradisi pria berusia 45 tahun itu.

Namun daftar itu dicabut di 2012 setelah LSM Inggris, Fair Trials Internasional, berkampanye.

Interpol menganggap tuduhannya sarat akan muatan politik.

Direktur eksekutif Fair Trials Internasional, Jago, Russell, menyebut Indonesia menggunakan Interpol sebagai alat untuk mengancam kampanye damai Benny.

4. Tampil di Forum Kepulauan Pasifik

Jakarta kembali dibuat meradang setelah Benny Wenda masuk sebagai perwakilan dari delegasi Vanuatu yang mengikuti Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Tuvalu, 13-16 Agustus lalu.

Benny berkampanye supaya Sidang Umum PBB tahun depan mempertimbangkan Undang-undang Kebebasan Memilih 1969 yang dia anggap sebagai kontroversial.

Juru bicara pemerintah Indonesia menuturkan, mereka di Jakarta "sangat tidak senang" karena Papua Barat masuk sebagai agenda pembahasan PIF di Tuvalu.

Dilansir The Guardian, juru bicara itu menerangkan masalah Papua dan Papua Barat merupakan urusan internal Indonesia, dan memperingatkan negara lain tak ikut campur.

"Tidak ada negara, organisasi, maupun individual yang berhak mencampuri urusan negara lain. Kami mengecam segala bentuk intervensi dalam bentuk apa pun," katanya.

Moeldoko Sebut Benny Wenda Dalangi Kerusuhan Papua

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menyebut bahwa tokoh separatis Papua, Benny Wenda, mendalangi kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

"Ya jelas toh. Jelas Benny Wenda itu. Dia mobilisasi diplomatik, mobilisasi informasi yang missed, yang enggak benar. Itu yang dia lakukan di Australia, di Inggris," ujar Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Ia menilai apa yang dilakukan Benny Wenda merupakan strategi politik.

Karena itu, pemerintah juga menanganinya secara politis.

Akan tetapi, Moeldoko mengatakan, pemerintah telah menempuh berbagai langkah untuk mengatasi persoalan keamanan di Papua dan Papua Barat.

Salah satu cara yang dilakukan tentunya termasuk diplomasi.

"Itulah, seperti diplomasi. Pastilah dilakukan," ujar Moeldoko lagi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut bahwa pemerintah sudah mengetahui pihak yang menunggangi sejumlah peristiwa kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat belakangan ini.

Laporan lengkap soal keterlibatan penunggang gelap ini sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

"Memang rusuh ini ada yang menunggangi, mengompori, memprovokasi, ada yang sengaja dorong terjadi kekacauan," kata Wiranto saat konferensi pers usai rapat.

"Dari laporan tadi BIN, Kapolri, kita tahu siapa yang coba dapat keuntungan dari kerusuhan ini. Kami peringatkan siapa pun dia, hentikan itu, karena itu hanya ingin buat suasana tidak stabil," ucap Wiranto.

Namun, Wiranto tidak menyebutkan pihak yang mendapat untung dari kerusuhan itu.

Saat ini Benny Wenda tinggal di Oxford, Inggris.

Benny bahkan mendapat penghargaan dari Dewan Kota Oxford.

Pemerintah Indonesia tentu mengecam pemberian penghargaan kepada Benny.

Melalui Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Dewan Kota Oxford tak memahami rekam jejak Benny yang terlibat dalam permasalahan separatisme di Papua.

Padahal, pemerintah menyatakan, saat ini Papua telah mengalami kemajuan di bidang pembangunan.

Dalam wawancara kepada Majalah Tempo, Benny Wenda mengaku telah mengeluarkan surat edaran yang berisi instruksi agar rakyat Papua tak mengikuti upacara kemerdekaan.

Akan tetapi, Benny menyatakan bahwa aksi demonstrasi yang kemudian disertai kerusuhan di Papua dan Papua Barat dianggap sebagai spontanitas masyarakat di sana.

"Saya memang mengeluarkan surat edaran beberapa pekan sebelum selebrasi kemerdekaan Indonesia. Isinya menyerukan kepada rakyat Papua supaya tidak ikut upacara," ucap Benny.

"Tapi aksi di Surabaya yang merembet ke Papua itu spontanitas saja. Rakyat Papua yang bergerak," ujar dia.

Kepada Majalah Tempo, Benny juga mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo soal Papua yang masih menggunakan pendekatan militer.

Dia memuji presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang melakukan pendekatan kemanusiaan.

Cara yang dilakukan Gus Dur antara lain mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua dan membolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora selama bersanding dengan bendera Merah Putih.

"Hanya Gus Dur yang berani membela Papua. Dia juga menyebutkan Bintang Kejora sebagai lambang budaya kami," ujar Benny Wenda.

Baca: Kejari Aceh Tamiang Ajukan Kasasi atas Vonis Bebas Administratur PT Semadam

Baca: 25 Anggota DPRK Langsa 2019-2024 Ucapkan Sumpah, 9 Wajah Baru dan 16 Wajah Lama

Baca: VIDEO - Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah Kembali Tinjau Lokasi Pelaksanaan MTQ di Pidie

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bagaimana Kiprah Benny Wenda, Tokoh Separatis Papua, di Forum Internasional?"

Penulis : Ardi Priyatno Utomo