Petani Harus Diberi Kartu Subsidi
Untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk urea bersubsidi yang terjadi saban tahun, pemerintah disarankan memberi kartu subsidi pupuk
lihat foto
* Atasi Kelangkaan Pupuk
KUTACANE - Untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk urea bersubsidi yang terjadi saban tahun, pemerintah disarankan memberi kartu subsidi pupuk kepada petani. Kartu ini bisa dipakai untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. "Saya yakin dengan kartu bersubsidi mampu mengatasi kelangkaan urea di Agara, " kata Ketua Sementara DPRK Aceh Tenggara, Deny Febrian Roza SSTP, kepada Serambi, Minggu (1/9).
Kata dia, selama ini urea langka di Agara akibat penyalurannya menyimpang. Kondisi ini terus terjadi setiap tahun. Menurut Deny, hal ini juga terjadi akibat lemahnya pengawasan oleh Komisi Pengawas Pupuk Pestisida (KP3).
“Jadi, solusinya dengan diberikan kartu bersubsidi kepada petani. Uang subsidi untuk membeli urea itu masuk ke rekening masing-masing petani dan hanya bisa dicairkan di kios-kios pengecer, yakni menukarnya dengan pupuk urea,” kata Deny Febrian.
Kalaulah seperti ini mekanismenya ke depan, kata dia, kemungkinan urea tidak akan langka lagi. Kemudian oknum tertentu yang memang tidak layak mendapatkan subsidi, pasti tidak akan bisa membeli pupuk tersebut, karena mahal. “Ini tentunya harus melalui mekanisme tertentu dan didata oleh petugas kecamatan,” kata dia.
Ketua Sementara DPRK Aceh Tenggara itu juga menegaskan, pemerintah kabupaten agar peka terhadap kelangkaan urea. Dirinya berharap ada kebijakan yang diambil pemerintah dalam jangka pendek mengantisispasi gagal panen. “Sebanyak 80 persen penduduk di Agara sebagai petani dalam arti luas. Jika petani gagal panen, kemiskinan akan meningkat, " ujar Denny Febrian Roza SSTP yang juga Ketua DPD KNPI Aceh Tenggara.
Minim yang Asuransikan Padi
Kepala Dinas Pertanian Agara Asbi SE mengatakan, petani yang ikut asuransi tanaman padi dengan membayar Rp 35.000 per hektare untuk sekali musim tanam. Apabila tanaman gagal panen, maka petani akan mendapatkan klaim sebesar Rp 6 juta per hektare. Sayangnya, jumlah petani yang ikut asuransi tanaman padi di Agara tidaklah banyak. Namun, Asbi mengaku tidak tahu berapa jumlahnya. “Mereka umumnya enggan membayar premi Rp 35.000 per bulan,” kata Asbi kepada Serambi, Minggu (1/9). Dinas setempat masih membutuhkan waktu untuk meyakinkan petani agar bersedia tanaman padi diasuransikan. (as)
