Tujuh Parpol di Aceh Tengah Deklarasikan Koalisi Maju Bersama

Tujuh Parpol Di Aceh Tengah Deklarasikan Koalisi Maju Bersama

Laporan Mahyadi | Aceh Tengah

SERAMBINEWS.COM, TAKENGON – Tujuh Partai Politik (Parpol) di Aceh Tengah yang memiliki perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah, menggelar deklarasi koalisi maju bersama yang dilangsungkan di Café Jurusen, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Senin (2/9/2019) sore.

Deklarasi tersebut, selain dihadiri oleh sejumlah anggota dewan terpilih untuk masa jabatan 2019-2024, juga diikuti ketua parpol yang tergabung di koalisi maju bersama. Ketujuh parpol yang tergabung di koalisi maju bersama diantaranya PDI-Perjuangan, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS, PPP dan Partai Hanura.

Dari tujuh parpol yang mendeklarasikan diri tergabung dalam koalisi maju bersama, memiliki 21 perwakilan yang duduk di kursi legislatif Aceh Tengah.

“Seperti kita ketahui, anggota legislatif yang duduk di dewan, berasal dari berbagai latar belakang partai politik. Jadi, supaya tidak jalan masing-masing, sehingga diperlukan terbentuknya sebuah koalisi,” kata Ketua Koalisi Maju Bersama, Ikhsanuddin SP.

Aceh Tengah Juara Umum Pacuan Kuda Tradisional Gayo

Empat Srikandi Simeulue Ini Sukses Menduduki Kursi DPRK Simeulue Periode 2019-2024

Demo Tolak Tambang ke Gedung DPRK Aceh Tengah, Ini Desakan ke Anggota Dewan dan belum Bisa Dipenuhi

Adapun dibentuknya koalisi tersebut, lanjut Ikhsanuddin, untuk mempermudah pengambilan keputusan di parlemen karena sudah adanya persamaan persepsi antar parpol serta anggota dewan yang tergabung di dalam koalisi.

“Intinya, agar tercipta efesiensi di parlemen. Tidak jalan masing-masing sehingga akan menghambat proses legislasi seperti penganggaran serta pembuatan peraturan daerah (Qanun),” tuturnya.  

Ketika disinggung tentang arah pembentukan koalisi, Ikhsanuddin menyebutkan, sepanjang program pemerintah untuk kepentingan orang banyak, koalisi maju bersama akan mendukung pemerintah.

Dosen Fakultas MIPA Unsyiah Saiful Mahdi Diperiksa Sebagai Tersangka

Pemkab Aceh Singkil Gelar Pertemuan dengan Menko Maritim

Satpol PP Abdya Razia Muge Ikan Keliling, Ini Tujuannya

“Begitu juga sebaliknya, bila ada kebijakan yang merugikan orang banyak, tentu akan tetap dikritik,” sebutnya.

Ditambahkan Iksanuddin, bila berkaca kepada pengalaman sebelumnnya, pembahasan tata tertib (Tatib) serta alat kelengkapan dewan, sempat molor karena adanya perbedaan pandangan antar anggota dewan, sehingga berimbas pada terlambatnya pengesahan anggaran.

“Jika ada kesepahaman seperti ini, tentu pembahasan akan lebih cepat karena memang sudah satu pandangan,” pungkas Ikhsanuddin.(*)