Gubernur Maluku Nyatakan Perang ke Menteri Susi Terkait Kebijakan Moratorium, Tjahjo Kumolo Dukung

SERAMBINEWS.COM -- Hubungan Gubernur Maluku Murad Ismail dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memanas.

Murad Ismail menyatakan perang ke Susi Pudjiastuti.

Pernyataan tersebut disampaikan Murad Ismail saat sambutan pelantikan pejabat Sekda Maluku di Kantor Gubernur Maluku.

"Ini supaya kalian semua tahu. Kita perang,” ujar Murad Ismail.

Pernyataan perang Murad Ismail berawal dari kebijakan moratorium yang diberlakukan Menteri Susi Pudjiastutu.

Gubernur Murad Ismail menilai moratorium tersebut merugikan Maluku.

Menurutnya, setiap bulan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengangkut ikan dari perairan Arafuru untuk diekspor.

Tercatat 1.600 kapal ke laut Aru sejak adanya moratorium tersebut.

Selain itu, sebelum ada moratorium, uji mutu dilakukan di daerah.

Namun, sekarang sudah tidak dilakukan sehingga Gubernur Murad Ismail menganggap daerahnya tidak mendapatkan apa-apa.

“Ibu Susi bawa ikan dari laut Arafura diekspor, tapi kita tidak dapat apa-apa. Berbeda dengan saat sebelum moratorium di mana uji mutunya ada di daerah,” katanya.

Ia mengatakan dari 1.600 kapal yang tercatat di laut Aru, tidak ada satu pun ABK asal Maluku yang dipekerjakan.

“Setiap bulan, ada sekitar 400 kontainer ikan yang digerus dari Laut Aru kemudian diekspor yang juga dari luar Maluku,” katanya.

Permasalah baru juga muncul saat ada aturan 12 mil lepas pantai menjadi kewenangan pusat.

Murad Ismail menilai aturan tersebut merugikan nelayan Maluku yang tidak diperbolehkan menangkap di zona tersebut.

"Katanya 12 mil lepas pantai itu punya pusat, suruh mereka bikin kantor di 12 mil lepas pantai. Ini daratan punya saya,” kata Murad Ismail.

Mendagri bela Gubernur Maluku

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membela Gubernur Maluku Murad Ismail yang memprotes kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Menurutnya, kepala daerah berhak mengajukan protes jika ada kebijakan yang merugikan masyarakat di wilayahnya.

Ia menilai gubernur yang paling tahu kondisi wilayah dan masyarakatnya.

"Kalau ada kementerian mengeluarkan aturan yang menurut Gubernur sebagai penguasa wilayah tidak sinkron dengan situasi kondisi daerah dan masyarakat, ya silakan mengajukan keberatan. Menurut saya tidak ada masalah," kata Tjahjo Kumolo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Ia mengatakan, gubernur merupakan wakil pemerintah pusat.

Gubernur dinilai Tjahjo yang paling tahu mengenai kondisi wilayah dan masyarakatnya.

 Oleh karena itu, menurut Tjahjo, gubernur memiliki diskresi untuk menolak kebijakan pemerintah pusat yang merugikan daerahnya.

"Saya kira diskresi kepala daerah penting dalam hal yang mungkin memang ada keputusan yang tak sesuai kondisi geografis, tantangan dan masalah yang dihadapi oleh daerah," kata dia.

Tjahjo mengatakan, ia belum mengetahui secara detail seperti apa kebijakan Menteri Susi yang diprotes oleh Murad.

Namun, ia mengaku sebelumnya juga mendapat keluhan dari para bupati di wilayah provinsi Maluku terkait kinerja Susi.

"Memang sebelumnya jauh sebelum Pak Murad Ismail menyatakan keberatan, memang ada beberapa bupati di provinsi Maluku yang juga merasa keberatan. Saya bilang silakan dikoordinasikan dengan Pak Gubernur sebagai penguasa wilayah. Itu saja," ujarnya.

 Tjahjo juga enggan mempermasalahkan langkah Murad yang mempublikasikan masalah ini ke media.

Ia meyakini Mantan Kepala Korps Brimob itu sudah menyampaikan keberatan langsung kepada Susi baik lewat surat atau pun telpon.

"Kan sekarang komunikasi sudah semakin luas, bisa dengan media, dengan telepon, video conference semua bisa," ujar politisi PDI-P ini.

Selain Murad, Tjahjo Kumolo bercerita ia juga mendapatkan keluhan dari bupati di wilayah Provinsi Maluku terkait kebijakan Menteri Susi.

Ia meyakini mantan Kepala Korps Brimob itu sudah menyampaikan keberatan langsung kepada Susi, baik lewat surat maupun telepon.

Kompas.com juga sudah menghubungi Susi untuk meminta tanggapannya atas kritik dari Murad Ismail.

Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada respons dari menteri asal Pangandaran itu.

Baca: Disdikbud Pijay Gembleng 125 Operator Sekolah SD dan SMP untuk Pengelolaan Dapodik

Baca: Ribuan Petani Garam Gelar Demo, Bawa 3 Truk Garam Lokal, Siap Tumpahkan ke Jalan

Baca: Minta Maaf Lewat Sepucuk Surat, Salah Satu Tersangka Ujaran Rasis Ternyata PNS di Pemkot Surabaya

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Duduk Perkara Gubernur Maluku Nyatakan Perang ke Menteri Susi, Berawal dari Moratorium..."