Apakah Pembatasan Internet Jadi Senjata Andalan Pemerintah Dalam Hadapi Masalah? Ini Jawaban Wiranto

Apakah Pembatasan Internet Jadi Senjata Andalan Pemerintah Dalam Hadapi Masalah? Ini Jawaban Wiranto

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Rr Dewi Kartika H

SERAMBINEWS.COM - Kementerian Komunikasi dan Informatika menutup akses internet secara penuh di wilayah Papua dan Papua Barat, pada Rabu (21/8/2019).

Langkah ini diambil dengan alasan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan di sana, pasca-kerusuhan.

"Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan data telekomunikasi, mulai Rabu (21/8) hingga suasana tanah Papua kembali kondusif dan normal," kata Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, melalui keterangan tertulisnya.

Namun kini sebanyak 29 kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat sudah dapat kembali mengakses internet, pada Rabu (4/9/2019).

Pembatasan akses internet bukan kali ini saja dilakukan oleh pemerintah.

Baca: Mahyeddin, Keuchik di Aceh Utara Jago Olah Jengkol Jadi Kerupuk dan Insektisida, Begini Prosesnya

Baca: Jelang 10 Muharram, Ini Jadwal Puasa Sunnah di Bulan Muharram, Lengkap Bacaan Niat dan Keutamaannya

Hal serupa juga pernah terjadi pasca-aksi 21-22 Mei 2019, di Jakarta.

Lantas apakah pembatasan internet menjadi senjata andalan pemerintah dalam menghadapi kerusuhan?

Hadir sebagai narasumber di acara Mata Najwa, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto angkat bicara.

Sebelum memulai memaparkan pernyataanya, Wiranto tampak menarik napas dalam-dalam.

Ia kemudian menjelasan pembatasan internet bukan senjata dan cara terbaik bagi pemerintah untuk menghadapi masalah di saat kerusuhan.

Wiranto mengaku pemerintah sebenarnya menyesalkan langkah tersebut.

"Itu bukan senjata, bukan cara terbaik, kita sangat menyesalkan dan minta maaf kalau itu kita lakukan," ucap Wiranto dikutip TribunJakarta.com dari YouTube Najwa Shihab.

Wiranto mengatakan pemerintah mengerti apabila internet adalah hal yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat.

Tak hanya itu internet juga memiliki beragam manfaat di berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga ekonomi.

Baca: Tayangan Perseteruan Nikita Mirzani dan Elza Syarief Bikin Heboh, KPI Bereaksi

Menurut Wiranto akan tetapi internet juga digunakan sebagai sarana komunikasi para perusuh.

"Tapi ingat ya internet itu saat ini jadi bagian denyut nadi kehidupan masyarakat, kita paham betul," ujar Wiranto.

"Karena dengan internet kita bisa memajukan pendidikan, bisa membantu pemerintah, bisa membuat keputusan dan pelayanan yang cepat, ekonomi bisa terdongkrak,"

"Tapi sayanngya internet juga kita tidak bisa pisahkan dari komunikasi kejahatan, dan sekarang menyangkut riot (kerusuhan),"

"Kalau kita biarkan akan membuat masalah lebih luas lagi," tambahnya.

Wiranto menjelaskan demi menghalau komunikasi para perusuh, maka pemerintah memutuskan untuk membatasi akses internet sementara waktu.

"Makanya sementara kita lemotkan," kata Wiranto.

"Agar gambar-gambar yang menjadi sumber masalah sementara bisa kita redam," tambahnya.

Wiranto menegaskan di saat situasi mulai aman dan kondusif maka pemerintah akan kembali membuka akses internet.

Baca: Gara-gara Bercanda Tarik Kursi, Siswi SMA Ini Menangis Kesakitan Karena Cedera Tulang Belakang

"Pada saat kondusif akan kita aktifkan kembali," ujar Wiranto.

SIMAK VIDEONYA:

Terpisah pemerintah memastikan, kondisi beberapa kabupaten di dua Papua dan Papua Barat berangsur pulih.

Pemerintah juga menilai, informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, serta hasutan dan provokasi terkait isu Papua sudah mulai menurun, sehingga pembukaan blokir internet dapat dilakukan.

 "Pembukaan kembali blokir atas layanan data di sejumlah besar wilayah Papua dan Papua Barat dilakukan setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum atau keamanan, setelah mempertimbangkan situasi keamanan di wilayah-wilayah tersebut sudah pulih atau normal," ujar Ferinandus.

Dari total 29 kabupaten yang sudah dibuka blokir internetnya, 19 di antaranya merupakan kabupaten di Provinsi Papua.

Ke-19 kabupaten tersebut yaitu, Keerom, Puncak Jaya, Puncak, Asmat, Boven Digoel, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Intan Jaya, Yalimo, Lanny Jaya, Mappi, Tolikara, Nduga, Supiori, Waropen, Merauke, Biak, Yapen, dan Kabupaten Sarmi. Sisanya, atau 10 kabupaten berada di Papua Barat, yaitu Fakfak, Sorong Selatan, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak.

"Pemerintah kembali mengimbau kita semua untuk tidak menyebarkan informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan dan provokasi melalui media apapun termasuk media sosial, agar proses pemulihan kembali seluruh wilayah Papua dan Papua Barat cepat berlangsung," kata Ferdinandus.

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Pembatasan Internet Senjata Pemerintah Dalam Hadapi Masalah? Wiranto Tarik Napas & Beri Jawaban Ini

Penulis: Rr Dewi Kartika H    

Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya