Sikapi Wacana Pembangunan Istana Presiden di Papua, Begini Respons Natalius Pigai

Sikapi Wacana Pembangunan Istana Presiden di Papua, Begini Respons Natalius Pigai

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA – Presiden Jokowi berencana akan membangun istana kepresidenan di Papua.

Menanggapi hal itu, Mantan komisioner Komnas HAM sekaligus aktivis Papua, Natalius Pigai angkat bicara.

Menurut Natalius, saat ini keadaan di Papua masih belum sepenuhnya pulih setelah kasus rasialisme yang menimpa mahasiswa di Surabaya.

"Orang Papua itu sekarang sedang fokus melawan rasialisme. Konsentrasi sekarang kita di sini saja dan bagaimana melindungi rakyat Papua. Kami tidak ada urusan dengan jabatan dan lainnya," kata Natalius Pigai kepada Tribunnews.com, Selasa (10/9/2019).

Dirinya pun mempertanyakan apakah dalam kunjungan tokoh-tokoh Papua itu hadir juga pejabat sentral seperti Gubernur Papua dan Papua Barat.

Saat mendengar nama Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo sebagai pejabat yang hadir, Natalius menyebut nama tersebut tidak mewakili tokoh-tokoh Papua.

"Dulu itu Papua satu provinsi berisi sembilan kabupaten bisa digenggam oleh Jakarta. Sekarang ada dua provinsi itu bisa digenggam enggak? Semakin banyak (kabupaten) semakin ada ancaman serius bagi Jakarta," ujar Natalius.

Baca: Fakta Terbaru Kasus Vina Garut, Ada Ratusan Video di Ponsel Rayya, V Mengaku Tak Mau Diselingkuhi

Baca: Jokowi Berencana Bangun Istana Presiden di Papua, Begini Respons Natalius Pigai

Begitu juga dengan istana kepresidenan, Natalius juga tak mempersoalkan hal tersebut.

Sebab, itu bukan kebutuhan rakyat, tetapi kebutuhan presiden.

"Kalau memang presiden merasa perlu, ya ini presiden punya urusan. Tapi yang dipertanyakan ini yang meminta siapa. Karena itu, saya anggap tidak ada tokoh Papua yang menghadap presiden, apalagi ini melalui BIN," pungkasnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan 61 tokoh Papua dan Papua Barat di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Dalam pertemuan ini, Abisai Rollo yang menjadi perwakilan tokoh bumi Cenderawasih menyampaikan sembilan permintaan kepada Presiden Jokowi.

Pertama, Abisai meminta Presiden meyetujui agar ada pemekaran provinsi lima wilayah adat di Papua dan Papua Barat.

Lima wilayah adat tersebut, di antaranya Anima, Saireri, Lapago, Meepago, dan Tabi.

"Kedua pembentukan badan nasional urusan tanah Papua," ucap Abisai dihadapan Jokowi.

Ketiga, terkait penempatan pejabat eselon 1 dan 2 untuk putra-putri asal bumi Cenderawasih di kementerian dan lembaga.

"Keempat, pembangunan asrama nusantara di seluruh kota studi dan menjamin seluruh keamanan mahasiswa Papua," katanya.

Kelima, mereka meminta pemerintah untuk menerima usulan revisi undang-undang otonomi khusus dimasukan ke dalam prolegnas 2020.

Baca: Sebelum Bangun Istana Presiden di Papua, Jokowi Bisik-bisik Dulu ke Para Menteri, Takut Tak Ada Dana

Baca: Janji Presiden Joko Widodo untuk Papua, Bangun Istana Presiden hingga Rekrut Warga Jadi BUMN

Keenam, penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) untuk pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) dan honorer di Papua.

Ketujuh, Abisai berharap ada percepatan Palapa Ring timur Papua dan kedelapan Presiden agar mengesahkan lembaga adat perempuan serta anak Papua.

"Terakhir, membangun Istana Presiden di Papua, di ibukota provinsi Papua di kota Jayapura. Ini perlu kami sampaikan," tutur Abisai.

Bisik-bisik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons permintaan para tokoh Papua dan Papua Barat untuk membangun Istana Presiden Republik Indonesia di Papua.

Permintaan tersebut disampaikan kepada Presiden saat menerima 61 tokoh Papua dan Papua Barat di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, (10/9/2019).

Abisai Rollo, salah seorang tokoh masyarakat Papua yang juga Ketua DPRD Kota Jayapura mewakili para tokoh Papua menyampaikan sejumlah usulan kepada Presiden.

Satu di antaranya ialah untuk membangun Istana Presiden di Jayapura.

"Kalau Bapak Presiden dengan kebijakan memindahkan Istana ke Kalimantan, saya juga minta dengan hormat untuk membangun Istana Presiden Republik Indonesia di Papua sehingga Bapak Presiden dalam lima tahun ini (adalah) yang berkantor pertama di Istana Presiden di Papua," ujarnya dalam keterangan pers Biro Pers Istana Kepresidenan, Selasa.

Menanggapi aspirasi dan permintaan para tokoh Papua tersebut, Presiden Jokowi mulanya mengutarakan bahwa pembangunan Istana Presiden di Papua terbentur pada persoalan ketersediaan lahan.

Jokowi kemudian menanyakan kepada perwakilan tokoh Papua yang menyatakan bahwa di Jayapura terdapat lahan yang siap digunakan.

"Mengenai Istana Presiden. Ini yang di sana (Papua) itu yang sulit kan tanahnya. Ini tanahnya tadi sudah disediakan? Benar? Sepuluh hektare gratis?" tanya Presiden.

Sebelumnya, Abisai Rollo yang menyampaikan aspirasi para tokoh Papua yang hadir menyatakan kesiapannya untuk menyumbangkan tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut.

Ia menuturkan bahwa masyarakat Papua ingin agar ke depan Presiden tak hanya dapat berkantor di Kalimantan setelah pemindahan ibu kota, tapi juga berkantor di Papua.

"Sehingga perjalanan Bapak Presiden ke Papua berubah dari berkunjung ke Papua menjadi berkantor di Papua," ucap Abisai.

Setelah mendapatkan kepastian tersebut, Presiden Jokowi kemudian berbincang terlebih dahulu dengan menteri yang mendampinginya.

"Enggak, ini saya bisik-bisik dulu dengan para menteri supaya keputusannya tidak keliru. Nanti saya sudah ngomong iya, duitnya (malah) enggak ada," ujarnya.

"Jadi mulai tahun depan istana ini akan dibangun. Sudah. Dicatat," imbuh Presiden yang kemudian membuat seluruh tamu undangan bersorak dan membuat riuh ruangan.

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi tampak didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya.

Kata pengamat

Pengamat politik, Leo Agustino menilai positif Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membangun Istana Presiden di Papua pada 2020.

Rencana membangun Istana Presiden di Papua ini sebagai jawaban Jokowi saat perwakilan Papua mengusulkannya ke Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Leo Agustino menjelaskan, bangunan Istana Kepresidenan bisa dimaknai sebagai kehadiran negara di Papua.

"Kehadiran Istana perlu dimaknai sebagai kehadiran negara ke tanah Papua. Istana diharapkan bisa langsung mendengar kebutuhan dan tuntutan warga," ujar Leo Agustino kepada Tribunnews.com, Selasa (10/9/2019).

Tapi juga harus diperhatikan, menurut Leo Agustino, pemerintah tidak hanya melakukan pendekatan struktural dan ekonomi untuk menyelesaikan persoalan di Papua.

"Pendekatan yang multi-wajah sehingga persoalan yang selama ini gagal diselesaikan; dapat terselesaikan dengan pendekatan multiwajah ini. Salah satu pintu masuknyam hadirnya negara melalui bangunan Istana di tanah Papua," jelas Leo Agustino.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Respons Natalius Pigai Sikapi Wacana Pembangunan Istana Presiden di Papua

Penulis: Reza Deni

Editor: Adi Suhendi