Janji Presiden Joko Widodo untuk Papua, Bangun Istana Presiden hingga Rekrut Warga Jadi BUMN

Janji Presiden Joko Widodo untuk Papua, Bangun Istana Presiden hingga Rekrut Warga Jadi BUMN

SERAMBINEWS.COM - Janji Presiden Joko Widodo untuk Papua, bangun Istana Presiden di Papua hingga pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat.

Buntut panjang kerusuhan yang terjadi di wilayah Papua dan Papua Barat, Presiden Jokowi ungkapkan sejumlah janjinya untuk warga Papua, Selasa 10 September 2019.

Menanggapi kerusuhan yang terjadi di wilayah Papua dan Papua Barat, Presiden Jokowi akhirnya duduk bersama membahas janjinya untuk Papua.

Presiden Joko Widodo bertemu 61 tokoh dari Papua dan Papua Barat di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019) siang.

Pertemuan ini telah direncanakan Jokowi sejak sejumlah aksi yang berujung rusuh terjadi di wilayah Papua pada Agustus 2019.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan para mahasiswa itu membahas beberapa permintaan yang ditujukan kepada pemerintah pusat.

Baca: Wakil Aceh di Piala Menpora U-12, SSB Camar Laut Tiba di Palembang, Ini Agenda Hari Pertama

Baca: Mendarat Dini Hari, Jelang Subuh Tadi Jamaah Kloter Delapan Diserahkan ke Keluarga

Adapun beberapa permintaan tersebut adalah pembangunan Istana Presiden di Papua, pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat, serta memerintahkan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) dan perusahaan swasta untuk merekrut masyarakat Papua sebagai pegawai.

Jokowi berjanji memenuhi sejumlah permintaan itu.

Janji bangun Istana Presiden di Papua

Salah satu janji yang disampaikan Presiden Joko Widodo adalah membangun Istana Kepresidenan di Jayapura, Papua.

Rencananya, seperti diberitakan Kompas.com, Selasa (10/9/2019), pembangunan akan dimulai pada 2020.

Janji ini disampaikan Jokowi menanggapi permintaan yang disampaikan salah satu perwakilan tokoh Papua yang hadir, Abisai Rollo, yang juga Ketua DPRD Jayapura.

Menurut Abisai, dengan dibangunnya Istana Presiden di Papua, Presiden Jokowi bukan hanya berkunjung, tetapi juga bisa berkantor di Papua.

Kepada Presiden, Abisai mengatakan, tak perlu khawatir soal ketersediaan lahan.