Bentrok Warga dan Aparat, Kaum Ibu Nekat Telanjang Hadang Alat Berat, Ada yang Pingsan dan Terluka
Aparat bentrok dengan Warga Masyarakat Adat Raja Na Opat Sigapiton hingga ada warga yang pingsan dan terluka, Kamis (12/9/2019).
lihat foto
SERAMBINEWS.COM, TOBASA - Industri pariwisata di Dusun Sileang-leang Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir diwarnai kericuhan.
Aparat bentrok dengan Warga Masyarakat Adat Raja Na Opat Sigapiton hingga ada warga yang pingsan dan terluka, Kamis (12/9/2019).
Masyarakat Adat Raja Na Opat Sigapiton awalnya bertahan memperjuangkan lahan yang mereka yakini sebagai haknya.
Namun, alat berat yang dikirim BPODT dikawal aparat masuk dan membuka jalan dari The Nomadic Kaldera Toba Escape menuju Batu Silali sepanjang 1900 m dan lebar 18 meter.
Pembangunan jalan tersebut merupakan bagian dari pengembangan industri pariwisata di Kawasan Danau Toba. Bersamaan dengan dioperasikannya alat berat, BPODT mengajak aparat keamanan.
Spontan kaum ibu Masyarakat Adat Raja Na Opat Sigapiton histeris dan membuka pakaiannya satu persatu. Mereka menghalau TNI/Pilri dan Satpol PP yang mengawal alat berat ke areal Batu Silali.
Kaum ibu tersebut bertahan dilahan kopi.
Mereka mengatakan lahan yang dijadikan Kaldera Toba Nomadic Escape BODT Tersebut tanah ulayat mereka.
"Jangan rampas lahan kami, leluhur kami sudah tumpah darah memperjuangkan ini dari Belanda,"ujar seoran ibu.
Mangatas Togi Butar-butar, tokoh Masyarakat Adat Raja Na Opat Sigapiton mengatakan, persoalan lahan tersebut belum 'clean and clear'.
"Padahal kan saat pertemuan dengan pak Luhut Sabtu lalu, soal pembukaan jalan ini harus dirundingkan kembali dengan kami. Kenapa langsung dipaksana,"sebut Togi.
Menurutnya, hingga saat ini masih terjadi konflik antara BPODT, Pemkab Tobasa dengan warga Masyarakat Adat marga Butarbutar dari Dusun Sileang-leang, Sigapiton.
Buntut panjang persoalan tersebut ditandai dengan tidak 'clean and clearnya' lahan 386, 5 Ha di lokasi yang saat ini difokuskan pembangunan resort, hotel dan lain-lain.
Beberapa waktu lalu, sempat dilaporkan oleh Pemkab, dan BPODT kepada Presiden Jokowidodo bahwa lahan tersebut sudah clean and clear.
Sabtu (7/9/2019) Siang hari lalu, mereka telah bertemu dengan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, juga pihak BPODT dan Pemkab Tobasa.
