Berita Aceh Tengah

DPRK Aceh Tengah Gelar Rapat Dengar Pendapat Soal Penolakan Tambang

Penolakan terhadap kehadiran perusahaan tambang tersebut, disuarakan oleh sejumlah mahasiswa, aktivis lingkungan serta kalangan LSM.

DPRK Aceh Tengah Gelar Rapat Dengar Pendapat Soal Penolakan Tambang
SERAMBINEWS.COM/MAHYADI
Anggota DPRK Aceh Tengah, menggelar rapat dengar pendapat, Kamis (12/9/2019) terkait dengan aktivitas penambangan oleh PT LMR di sejumlah titik di Kecamatan Linge, Kabupaten setempat. 

Laporan Mahyadi | Aceh Tengah

SERAMBINEWS.COM, TAKENGON – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah, Kamis (12/9/2019) akhirnya menggelar rapat dengar pendapat membahas tentang polemik penolakan terhadap kehadiran PT Linge Mineral Resource (LMR) yang berencana melakukan penambangan emas di sejumlah titik di Kecamatan Linge.

Penolakan terhadap kehadiran perusahaan tambang tersebut, disuarakan oleh sejumlah mahasiswa, aktivis lingkungan serta kalangan LSM.

Gelombang demonstrasi sudah dilakukan beberapa kali.

Bahkan aksi demo penolakan tambang, juga pernah dilakukan kalangan mahasiswa di Banda Aceh dan Medan, Sumatera Utara.

Derasnya aksi penolakan tersebut, sehingga pihak legislatif Aceh Tengah, menggelar rapat dengan pendapat dengan melibatkan sejumlah pihak terkait.

Termasuk pihak PT LMR ikut dilibatkan dalam rapat tersebut.

Rapat tersebut, dipimpin oleh Ketua DPRK sementara, Samsudin, serta dihadiri sebagian besar anggota dewan.

Baca: Massa Bakar Keranda di Kantor Gubernur, Tolak Aktivitas Tambang di Linge

Baca: Fakta Baru Sejarah Masuknya Islam ke Linge Gayo Diseminarkan di Takengon, Catat Jadwalnya

Baca: Jang-Ko Desak Plt Gubernur Aceh Juga Tolak Izin PT Linge Mineral di Aceh Tengah

Hadir dalam rapat tersebut, Sekda Pemkab Aceh Tengah, Karimansyah, Camat Linge, Win Akbar, serta sejumlah reje (keucik) yang daerahnya masuk dalam areal rencana tambang PT LMR.

“Digelarnya rapat ini, untuk menyerap informasi tentang penambangan yang dilakukan oleh perusahaan ini. Karena dewan, masih belum memahami persoalan ini,” kata Ketua DPRK sementara, Samsudin kepada Serambinews.com, Kamis (12/9/2019).

Menurut Samsudin, alasan pihak dewan tidak mengetahui persoalan tambang tersebut, karena pihak perusahaan maupun instansi terkait, tidak pernah berkoordinasi dengan DPRK Aceh Tengah soal adanya wacana penambangan.

“Jadi, informasi soal tambang inilah yang akan kita himpun. Ketika nantinya ada masyarakat yang bertanya ke dewan, sudah memiliki bahan dalam pengambilan sikap secara lembaga,” jelasnya.

Rapat dengan pendapat yang dilangsungkan di ruang sidang tersebut, mengemuka berbagai pandangan dari sejumlah wakil rakyat.

Termasuk juga sejumlah perwakilan masyarakat yang tinggal daerah rencana tambang menyampaikan beragam pendapat.

Intinya, ada masyarakat yang menolak, serta ada juga menyatakan setuju sepanjang ada kejelasan tentang manfaat dan negatifnya bila penambangan mulai beraktifitas. (*)

Penulis: Mahyadi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved