Viral Medsos

VIRAL Video Aparat TNI Bentrok dengan Warga, Ini Penjelasan Kapendam IV/Diponegoro

Susanto mengatakan kejadian itu bermula dari adanya pekerjaan proyek pemagaran tahap III areal Lapbak Dislitbangad di Desa Brencong

VIRAL Video Aparat TNI Bentrok dengan Warga, Ini Penjelasan Kapendam IV/Diponegoro
twitter Gusdurian Semarang
tangkap layar video bentrok pria berseragam TNI dengan warga di Kebumen, Jawa Tengah 

VIRAL Video Aparat TNI Bentrok dengan Warga, Ini Penjelasan Kapendam IV/Diponegoro

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Kapendam IV/Diponegoro Letkol Kav Susanto membenarkan anggota TNI gabungan dari Kodim 0709/Kebumen dan Yonif 403/WP yang sedang mengamankan pekerjaan pemagaran aset TNI AD terpaksa bertindak represif terhadap aksi demo yang dilakukan ratusan warga yang menolak pemagaran Lapangan Tembak Dislitbangad pada Rabu (11/9/2019).

Susanto mengatakan kejadian itu bermula dari adanya pekerjaan proyek pemagaran tahap III  areal Lapbak Dislitbangad di  Desa Brencong, Kecamatan Buluspesantren Kabupaten  Kebumen.

Ia menjelaskan pada saat yang sama datang masyarakat yang mengaku memiliki tanah tersebut namun tidak mempunyai surat kepemilikan yang sah.

Ia mengatakan, kegiatan pemagaran yang dilakukan Kodam IV/Diponegoro adalah untuk mengamankan aset negara dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena area tersebut merupakan daerah latihan atau tepatnya lapangan tembak.

Baca: Ayub Yang Dikenalnya Tega Membunuh dan Perkosa Anaknya, Ibunda Nisa Tak Habis Pikir

Baca: BJ Habibie Wafat, Ini Asal Usul Panggilan Habibie, Bermula dari Guru Ngaji

Ia juga mengatakan masyarakat masih tetap diperbolehkan untuk menggarap lahan tersebut dengan catatan tidak boleh mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah miliknya sampai dengan ada keputusan lebih lanjut.

"Perlu diketahui, berdasarkan Surat DJKN Kanwil Prov. Jateng Nomor S-825/KN/2011 tanggal 29 April 2011 tentang Penjelasan bahwa tanah kawasan latihan TNI seluas 1.150 HA diperoleh dari peninggalan KNIL tahun 1949. Saat ini tanah tersebut sudah masuk daftar Barang Milik Negara dengan Nomor Registrasi 30709034. Jadi bukan milik warga," kata Susanto saat dikonfirmasi wartawan pada Rabu (11/9/2019).

Ia mengatakan, adanya pengusiran warga yang dilakukan oleh aparat dengan tindakan keras di lapangan karena masyarakat tidak mau meninggalkan area tersebut dengan cara baik-baik (persuasif).

Menurutnya, saat itu masyarakat sudah tidak bisa dikendalikan dan cenderung berbuat anarkhis, maka terjadilah tindakan represif agar warga dapt meninggalkan lokasi.

Baca: [OBITUARI] BJ Habibie, Bapak Teknologi Indonesia Pencetus Rumus “Faktor Habibie”

Baca: Cerita BJ Habibie dan Celotehan Titik Merah Kecil yang Malah Bikin Singapura Bangga

"Apa yang dilakukan TNI semata-mata melaksanakan perintah yang tertuang dalam PP No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Jadi apa yang dilakukan TNI adalah kontitusional," kata Susanto.

Halaman
1234
Editor: Amirullah
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved