Perdana Menteri Pakistan Imran Khan Sebut PM India Narendra Modi Seorang Pengecut

Awal pekan ini, warga Kashmir Pakistan yang berkesempatan mengunjungi keluarga mereka di wilayah yang dikuasai India ketika penguncian diberlakukan, mengaku sempat terdampar dan terperangkap di Delhi selama berminggu-minggu sebelum akhirnya diizinkan pulang.

Mereka ragu meninggalkan kerabatnya untuk menghadapi masa depan yang tak pasti di bawah pemerintahan India.

"Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada mereka selanjutnya.. Ada keputusasaan di antara penduduk," kata Muhammad Sadiq, yang pergi ke Kashmir India untuk melayat kematian saudaranya.

"Kerabat kami marah.. Mereka percaya bahwa pemerintah India menjadi anti-Muslim dan ingin menjadi negara Hindu," ujarnya.

Di Hadapan PBB, Pakistan Peringatkan Ancaman Genosida di Kashmir

Pemerintah Pakistan membawa isu pendudukan militer India di wilayah Kashmir ke dalam forum hak asasi manusia di PBB dan memperingatkan ancaman terjadinya genosida.

Disampaikan Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi di hadapan forum, pada Selasa (10/9/2019), bahwa pendudukan militer ilegal oleh India di wilayah mayoritas Muslim di Kashmir dapat memicu timbulnya ketakutan akan terjadinya genosida.

"Kesedihan dan trauma dari kota-kota, pegunungan, dataran, dan lembah di Jammu dan Kashmir yang diduduki India menggema hari ini, dengan kengerian tentang Rwanda, Srebrenica, Rohingya, dan pogrom di Gujarat, sebagai pengingat," kata Qureshi, kepada Dewan HAM PBB.

"Orang-orang di Jammu dan Kashmir yang diduduki India telah melihat yang terburuk.. Saya merinding menyebut kata genosida di sini, tapi saya harus."

"Orang-orang Kashmir di wilayah pendudukan, sebagai kelompok orang-orang satu negara, etnis, ras, dan kepercayaan, menghadapi ancaman besar terhadap kehidupan, cara hidup, dan mata pencaharian mereka dari rezim pembunuh, misoginis, dan xenofobik," lanjutnya, dikutip Reuters.

Tidak ada komentar langsung yang datang dari perwakilan India di dewan HAM PBB.

India dan Pakistan sama-sama menguasai sebagian wilayah Kashmir dan pada saat yang sama mengklaim seluruh wilayah yang disengketakan itu.

Kedua negara telah dua kali berperang di wilayah itu dan kerap kali terlibat baku tembak di garis kontrol sepanjang 740 kilometer yang merupakan perbatasan de facto.

Otoritas India telah membanjiri lembah Kashmir dengan pasukan militer, membatasi pergerakan, serta memutus layanan komunikasi, setelah Perdana Menteri Narendra Modi memerintahkan penghapusan status otonomi khusus wilayah itu pada 5 Agustus lalu.

Layanan komunikasi, termasuk internet, di Kashmir yang diduduki India masih dibatasi hingga saat itu.