Kak Dar Pilih Hadiri Rapat Ikatan Masyarakat Bireuen  

DARWATI A Gani yang juga Ketua Harian PNA (versi Irwandi Yusuf) dipastikan tak hadir dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PNA di Bireuen

Kak Dar Pilih Hadiri Rapat Ikatan Masyarakat Bireuen   
FOR SERAMBINEWS.COM
Darwati A Gani berbicara dalam Rapat Kerja Besar Ikatan Masyarakat Kabupaten Bireuen (IMKB) di Aula Dinas UKM dan Koperasi Aceh di Banda Aceh, Sabtu (14/9/2019) 

DARWATI A Gani yang juga Ketua Harian PNA (versi Irwandi Yusuf) dipastikan tak hadir dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PNA di Bireuen, Sabtu (14/9). Ia lebih memilih menghadiri rapat kerja Ikatan Masyarakat Kabupaten Bireuen (IMKB) yang berlangsung di Aula Dinas UKM dan Koperasi Aceh, Banda Aceh.

Keterangan Steering Committee (SC) Kongres Luar Biasa PNA, Muhammad MTA, Darwati turut diundang untuk menghadiri kongres. Selain itu, undangan juga diberikan kepada Sayuti Abubakar, namun keduanya tidak hadir, termasuk Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kota Banda Aceh, M Zaini Yusuf. Sedangkan unsur perwakilan DPW yang tidak hadir hanya dari Aceh Tamiang dan Aceh Timur.

"Semua kita undang, seperti Kak Darwati, Sayuti, dan para ketua DPW yang tidak hadir dalam kongres," kata Muhammad MTA kepada Serambi kemarin.

Sementara Darwati, dalam rapat kerja IMKB menyerukan persatuan masyarakat Bireuen perantauan. "Atas nama masyarakat Bireuen perantauan, saya menyerukan kita untuk bersatu membangun sebuah peradaban yang saling menghormati tanpa melupakan jasa orang lain dan meninggalkan konflik yang dapat mengorbankan banyak pihak," katanya saat membuka rapat kerja sebagaimana rilis yang diterima Serambi kemarin.

Menurut dia, tantangan terberat masyarakat Bireuen perantauan dewasa ini adalah bagaimana mensinkronkan semua elemen kepentingan internalnya untuk kemajuan. Menyatukan seluruh masyarakat Bireuen perantauan yang tersebar di partai politik nasional dan partai politik lokal, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintahan, dunia bisnis, dan akademisi.

“Hal yang paling didambakan dalam semua proses kehidupan organisasi adalah level derajatnya bertambah digit, bukan menciptakan sempalan-sempalan yang berujung kepada lahirnya faksi-faksi dan perpecahan,” ujarnya.

Tak ada dasar hukum

Sementara itu, Ketua DPP PNA yang membawahi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Departemen Hubungan Antar Lembaga Mohd Jully Fuady, mengatakan bahwa pelaksanaan KLB PNA tidak memiliki dasar hukum. Menurutnya, keputusan Irwandi dalam mengantikan Samsul Bahri alias Tiyong dari ketua harian dan Miswar Fuady dari sekjen sudah sesuai aturan.

"Kongres Luar Biasa selain syaratnya yang ketat, dan prosesnya juga harus prosedural, sementara untuk KLB kali ini dilaksanakan secara inprosedural dan tidak mempunyai dampak hukum apapun," ungkap Jully Fuady yang berprofesi advokat ini.

Dia menjelaskan, apabila keberatan dengan keputusan yang sudah diterbitkan oleh ketua umum Irwandi, maka pilihannya adalah mengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai. "Jikapun merasa tidak adil dengan putusan mahkamah, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, itupun jika negosiasi dan musyawarah gagal," tambahnya.

Jully juga menyinggung soal keputusan Majelis Tinggi Partai (MPT) yang memberhentikan sementara Irwandi Yusuf dari ketua umum dan mengangkat Samsul Bahri alias Tiyong sebagai Plt Ketua Umum PNA. "MTP tdak memiliki kewenangan untuk memberhentikan ketua umum dan mengangkat Plt Ketua Umum dan Plt Sekjen, karena kewenangan tersebut adalah milik kongres, dan untuk Sekjen menjadi kewenangan Ketua Umum untuk mengangkatnya," ungkap dia.(yos/mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved