Darwati Cs Ajak Kader PNA Kembali ke yang Sah, Tiyong Sarankan Jalur Hukum  

Pengurus DPP PNA versi Irwandi Yusuf menegaskan bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilaksanakan di Bireuen tidak sah

Darwati Cs Ajak Kader PNA Kembali ke yang Sah, Tiyong Sarankan Jalur Hukum   
Serambi
Darwati A Gani bersama Muharram Idris menggelar konferensi pers di Kantor Irwandi Center di Banda Aceh, Rabu (18/9/2019). SERAMBINEWS.COM/ SUBUR DANI   

BANDA ACEH - Pengurus DPP PNA versi Irwandi Yusuf menegaskan bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilaksanakan di Bireuen tidak sah karena melabrak banyak aturan dan mekanisme partai. Kepada para kader juga diminta agar segera kembali ke pengurusan PNA yang sah berdasarkan SK Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“(KLB) yang dilaksanakan di Bireuen itu kongres abal-abal. Kenapa saya bilang abal-abal? Karena kongres itu tidak mengikuti proses yang berlaku,” pungkas Ketua Harian DPP PNA versi Irwandi Yusuf, Darwati A Gani, Sekretaris DPP, Muharram Idris, dan beberapa lainnya dalam konfrensi pers di Kantor Irwandi Center, kawasan Lambhuk, Banda Aceh, Rabu (18/9).

Darwati menjelaskan, sebelum dilakukan KLB, dua orang yang mengatasnamakan Majelis Tinggi Partai (MTP) telah diberhentikan oleh Ketua Umum Irwandi Yusuf. Selanjutnya, MTP tersebut mengangkat Samsul Bahri sebagai Plt Ketua Umum menggantikan Irwandi Yusuf. “Pemberhentian itu tidak sah, karena mereka mengatasnamakan MTP, hanya dua orang. Kemudian mereka mengangkat plt ketua, padahal yang harus diketahui, dalam AD/ART PNA tidak ada yang namanya Plt ketua umum,” ujarnya.

Anehnya lagi, sambung dia, undangan KLB itu mengatasnamakan Plt Ketua Umum Samsul Bahri dan Plt Sekjen Miswar Fuadi. “Miswar Fuadi disebut sebagai Plt Sekjen, berarti mereka mengakui dong bahwa Miswar Fuadi sebagai sekjen sudah digantikan oleh Pak Irwandi,” cecarnya.

Oleh sebab itu, Darwati meminta semua pihak agar hanya mengakui SK kepengurusan yang sah sesuai AD/ART dan SK Kemenkumham. Jangan sampai nanti ada pihak mengatasnamakan DPP PNA, padahal tidak sah secara hukum.

Selain itu, Darwati juga mengungkapkan tentang adanya ketakutan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK). Ia mengatakan ada beberapa pengurus yang meminta izin kepada dirinya untuk datang ke acara tersebut.

“Mereka pergi karena takut, karena sebagian mereka juga caleg terpilih di kabupaten masing-masing, jadi mereka takut jika tidak hadir nanti akan di-PAW,” ungkap Darwati.

Bahkan menurut Muharram, ada juga pengurus yang diancam. “Banyak yang melapor, mereka menerima ancaman, mereka dipaksa dan sebagainya untuk hadir ke sana,” tuturnya.

Terakhir, tim Badan Bantuan Hukum DPP PNA, Haspan Yusuf Ritonga SH mengajak semua pengurus dan kader PNA yang telah mengikrarkan diri sebagai pengurus DPP PNA di bawah 'komando' Samsul Bahri alias Tiyong, agar segera kembali ke pengurus PNA yang sah berdasarkan SK Kemenkumham.

"Kita mengharapkan kawan-kawan yang mengikrarkan diri sebagai pengurus DPP PNA melalui KLB itu untuk segera menyadari kekeliruan itu. Perlu juga kami sampaikan, bahwa Pak Irwandi tidak ngotot sebagai ketua umum terus menerus, tapi pergantian harus ada proses, tidak memaksa yang cenderung kudeta seperti ini," ujarnya.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved