Partai Aceh Sebut Ghazali Abbas Salah Kaprah Mengenai Dana Rp 32 Miliar untuk Lembaga Wali Nanggroe

“Jadi tidak benar pernyataan Ghazali Abbas Adan yang menyebut bahwa Rp 32 milair dalam APBA 2020 itu untuk PYM Malek Mahmud,” tegas Abu Razak

Partai Aceh Sebut Ghazali Abbas Salah Kaprah Mengenai Dana Rp 32 Miliar untuk Lembaga Wali Nanggroe
SERAMBINEWS.COM/M ANSHAR
Sekretaris Jenderal Partai Aceh, Kamaruddin Abubakar (Abu Razak). 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Sekretaris Jenderal Partai Aceh, Kamaruddin Abubakar atau akrab disapa Abu Razak menanggapi pernyataan anggota DPD RI asal Aceh, Ghazali Abbas Adan terkait dana untuk Lembaga Wali Nanggroe (LWN) sebesar Rp 32 miliar yang terdapat dalam APBA 2020.

Sebelumnya, Ghazali menyoroti dna mengkritisi pengalokasian anggaran untuk Lembaga Wali Nanggroe sebesar Rp 32 miliar.

Menurutnya, anggaran itu akan digunakan untuk kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Abu Razak menyatakan, pernyataan Ghazali Abbas tersebut sangat tendensius dan kurang etis.

Baca: Diterjang Angin Puting Beliung, Tiga Rumah Korban belum Bisa Ditempati

Anggota DPD RI, Ghazali Abbas Adan
Anggota DPD RI, Ghazali Abbas Adan (SERAMBI/M NAZAR)

Dia menilai senator Aceh itu salah kaprah dalam menilai anggaran Lembaga Wali Nanggroe yang dipimpin Wali Nanggroe, Tgk Malek Mahmud Al-Haytar tersebut.

“Jika menyimak ulasan Ghazali Abbas, seakan-seakan Wali Nanggroe pribadi yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah tiap bulannya. Ini sesuatu yang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang politisi senior,” kata Abu Razak.

Untuk diketahui, sambung Abu Razak, anggaran Lembaga Wali Nanggroe sepenuhnya dikelola oleh Keurukon Khatibul Wali sebagal lembaga sekretariat yang memiliki tupoksi menyelenggarakan seluruh layanan bersifat administratif untuk mendukung tugas-tugas Wali Nanggroe.

“Sama halnya dengan perangkat kerja lainnya dalam Pemerintah Aceh, Lembaga Wali Nanggroe yang dibentuk sebagai wujud kewenangan khusus yang diberikan kepada Aceh pasca perdamaian juga menjalankan tugas dan fungsinya,” ujar dia.

Baca: Demo Tolak RUU di Aceh Barat, SPBU Kuta Padang Tutup saat Pendemo Berlarian

Menurut Abu Razak, salah satu fungsi Lembaga Wali Nanggroe adalah ikut menjadi pemersatu rakyat Aceh, termasuk membina kelembagaan adat yang ada di Aceh.

Halaman
12
Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Hadi Al Sumaterani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved