DPRK Subulussalam
Belum Tau Ditinggal PNA, Sekretaris Golkar Subulussalam: Mungkin Senin Sampai Suratnya
DPD II Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Subulussalam ternyata belum tau perihal mundurnya Partai Nanggroe Aceh (PNA) dari koalisi.
Penulis: Khalidin | Editor: Taufik Hidayat
”Bersama ini kami Partai Nanggroe Aceh (PNA) memberitahukan kepada Ketua DPRK Subulussalam bergabung ke fraksi Sada Kata,” demikian surat PNA yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPW PNA, Musmuliadi dan Syamsul Anwar.
Semula juga diberitakan jika para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulusalam periode 2019-2024 hingga kini masih berkutat dalam pembahasan fraksi dan belakangan menemui jalan buntu.
“Fraksi belum terbentuk karena ada masalah dalam jumlah fraksi gabungan, sehingga kami harus berkonsultasi dulu ke Biro Hukum Pemerintahan Aceh.” kata Ketua sementara DPRK Subulussalam Ade Fadly Pranata Bintang SKed kepada Serambinews.com, Rabu (4/9/2019).
Menurut Ade Fadly, buntunya pembentukan fraksi ini berimbas pada penyusunan alat kelengkapan DPRK Subulussalam lainnya seperti komisi-komisi, badan legislasi (banleg) dan badan anggaran (banggar).
Sebab, personel yang masuk dalam alat kelengkapan tersebut merupakan utusan fraksi-fraksi di DPRK Subulussalam. Meski begitu, untuk Tata tertib (Tatib) DPRK Subulussalam sudah hampir rampung dibahas.
Dikatakan, saat ini ada empat fraksi yang diusulkan dari 20 anggota DPRK Subulussalam. Dari empat fraksi ini satu utuh tiga gabungan sejumlah partai politik. Keempat Fraksi yakni Fraksi Hanura terdiri dari empat kursi sehingga merupakan fraksi utuh.
Kemudian Fraksi Gerakan Amanat Aceh atau Granat sebanyak enam kursi masing-masing dari Partai Gerindra, PAN dan PA.
Lalu Fraksi Golkar/PNA sebanyak lima kursi yaitu gabungan Golkar dan PNA. Terakhir Fraksi Sada Kata meliputi lima kursi yaitu PKS, PBB, PKPI masing-masing satu kursi plus dua kursi dari Demokrat.
Sebenarnya, kata Ade Fadly, sesuai aturan jika ada satu fraksi utuh maka dibolehkan membentua dua fraksi gabungan.
Masalahnya di Subulussalam selain satu fraksi utuh muncul tiga fraksi gabungan sehingga sesuai aturan hal ini tidak memungkinkan.
Dalam hal ini, Fraksi Hanura menurut Fadly siap menampung para anggota DPRK untuk bergabung dengan mereka.
Namun sejauh ini belum ada anggota DPRK yang siap bergabung. Semua fraksi mempertahankan argumen dan enggan berbaur, sehingga membuat rapat menjadi buntu. ”Makanya kami harus berkonsultasi dulu ke provinsi,” ujar Fadly.
Pun demikian pimpinan definitif DPRK Subulusalam, Fadly mengaku pihaknya menyurati parpol pemilik kursi terbanyak di sana untuk merekomendasikan nama kadernya yang akan menjadi pimpinan.
”Untuk pimpinan juga kita kebut, pokoknya dalam waktu dekat semua akan kami tuntaskan sehingga tugas dan fungsi DPRK Subulussalam sebagai wakil rakyat segera berjalan sebagaimana mestinya,” pungkas Fadly.(*)
Baca: Nyamar Jadi Orang Gila, Sarwendah Diusir saat Minta Makan, Pemulung Ini Buat Istri Ruben Menangis
Baca: Sampah di Lokasi MTQ Capai 64 Kubik Sehari, Petugas Bolak-balik 16 Kali Sehari Bersihkan Sampah
Baca: Rocky Pastikan Tiga Rumah tak Layak Huni di Idi Tunong Segera Direhab Total
Baca: Pendaftar Fun Bike Bireuen Capai 3.000 Orang
Baca: Fakta Hubungan Badan Guru Silat dan Siswi SMP, Berawal dari Status Whatsapp
Baca: Jadwal MotoGP Thailand 2019 - Balapan Penentu Marc Marquez Jadi Juara Dunia 2019