Berita Subulussalam
Fraksinya Ditinggal PNA, Kemana Arah Koalisi Golkar Subulussalam?
Berembus kabar adanya perpecahan dalam fraksi gabungan Partai Golongan Karya (Golkar) dengan Partai Nanggroe Aceh (PNA).
Penulis: Khalidin | Editor: Taufik Hidayat
lihat foto
PNA pun kabarnya merapat ke fraksi gabungan Sada Kata yang terdiri empat parpol yakni Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI).
”Benar, kami mundur dari koalisi dengan partai Golkar,” Syamsul Anwar, sekretaris DPW PNA Kota Subulussalam ketika dikonfirmasi Serambinews.com
Pernyataan mundurnya PNA dari fraksi Golkar ini dituangkan dalam surat resmi tertanggal 27 September 2019. Surat bernomor 101/PNA-PEM/IX-2019 ditujukan kepada Ketua DPD II Partai Golkar dengan ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPW PNA, Musmuliadi dan Syamsul Anwar.
Dalam surat tersebut disebutkan jika PNA Subulussalam mundur dan mencabut kembali rencana susunan fraksi serta alat kelengkapan dewan yang pernah ditawarkan kepada mereka.
Sekretaris DPW PNA Subulussalam Syamsul Anwar membenarkan kopian surat mundurnya PNA dari koalisi dengan Golkar.
Sejauh ini Syamsul memang belum menjelaskan alasan mengapa mereka mundur dari koalisi dengan Golkar. “Intinya surat kami mundur dari fraksi golkar benar dan kami bergabung dengan fraksi Sada Kata,” terang Syamsul Anwar.
Sebelum mundur dari koalisi dengan golkar, PNA Subulussalam ternyata sudah melayangkan surat kepada Ketua DPRK Subulussalam. Surat bernomor 102/PNA-GFS/IX/2019 ini terkait pernyataan untuk gabung ke fraksi Sada Kata.
”Bersama ini kami Partai Nanggroe Aceh (PNA) memberitahukan kepada Ketua DPRK Subulussalam bergabung ke fraksi Sada Kata,” demikian surat PNA yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPW PNA, Musmuliadi dan Syamsul Anwar.
Seperti berita sebelumnya, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulusalam periode 2019-2024 hingga kini masih berkutat dalam pembahasan fraksi dan belakangan menemui jalan buntu.
“Fraksi belum terbentuk karena ada masalah dalam jumlah fraksi gabungan, sehingga kami harus berkonsultasi dulu ke Biro Hukum Pemerintahan Aceh,” kata Ketua sementara DPRK Subulussalam Ade Fadly Pranata Bintang SKed kepada Serambinews.com, Rabu (4/9/2019).
Menurut Ade Fadly, buntunya pembentukan fraksi ini berimbas pada penyusunan alat kelengkapan DPRK Subulussalam lainnya seperti komisi-komisi, badan legislasi (banleg) dan badan anggaran (banggar).
Sebab, personel yang masuk dalam alat kelengkapan tersebut merupakan utusan fraksi-fraksi di DPRK Subulussalam. Meski begitu, untuk Tata tertib (Tatib) DPRK Subulussalam sudah hampir rampung dibahas.
Dikatakan, saat ini ada empat fraksi yang diusulkan dari 20 anggota DPRK Subulussalam. Dari empat fraksi ini satu utuh tiga gabungan sejumlah partai politik.
Keempat Fraksi yakni Fraksi Hanura terdiri dari empat kursi sehingga merupakan fraksi utuh. Kemudian Fraksi Gerakan Amanat Aceh atau Granat sebanyak enam kursi masing-masing dari Partai Gerindra, PAN dan PA.
Lalu Fraksi Golkar/PNA sebanyak lima kursi yaitu gabungan Golkar dan PNA. Terakhir Fraksi Sada Kata meliputi lima kursi yaitu PKS, PBB, PKPI masing-masing satu kursi plus dua kursi dari Demokrat.
