Para Perempuan Korban Konflik dari Trienggadeng Curhat ke Wabup Pidie Jaya, Ini Masalahnya

Dalam pertemuan satu jam itu, para korban konflik selain meminta lahan. Mereka juga meminta modal usaha mesin kilang padi, bantuan rumah, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dana Program Keluarga Harapan (PKH), pupuk bersubsidi, hingga benih padi.

Laporan Idris Ismail I Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Korban konflik asal Kecamatan Trienggadeng, Pidie Jaya secara khusus melakukan audiensi dengan Wakil Bupati setempat, H Said Mulyadi SE MSi diruang kerjanya, Jumat (4/10/2019).

Dari lima utusan korban konflik kalangan perempuan ini, turut didampingi koordinator lembaga PASKA Aceh, Faridah Ariani.

Mereka secara gamblang mencurahkan isi hati (curhat), meminta upaya pemerintahan daerah, memberdayakan ekonomi.

Lewat usaha perkebunan, menjahit (bordir), serta kuliner.

"Selain itu kami juga mengutarakan adanya pembagian lahan perkebunan sebagaimana para mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM mendapat lahan perkebunan. Maka kami dari korban konflik kalangan perempuan, kiranya juga perlu perhatian pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi," ujar Kartini bersama Nilawati kepada Serambinews.com, Jumat (4/10/2019).

Baca: 9 Saksi Dimintai Keterangan, Terkait Kasus Anak Disuruh Mengemis Hingga Dirantai Orangtuanya

Menurut Kartini, hingga 14 tahun usia perdamain Aceh, baru kali ini para perwakilan konflik di Pijay menemui pimpunan daerah.

Dalam pertemuan satu jam itu, para korban konflik selain meminta lahan.

Mereka juga meminta modal usaha mesin kilang padi, bantuan rumah, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dana Program Keluarga Harapan (PKH), pupuk bersubsidi, hingga benih padi.

"Kiranya pemerintah dapat menyahuti jeritan kami selaku korban konflik di pedalaman Kecamatan Trienggadeng," imbuhnya.

Baca: Pemerintah Utus Kepala Dinas Sosial Alhudri ke Papua, Tangani Pengungsi Aceh

Wakil Bupati Pidie Jaya, H Said Mulyadi kepada Serambinews.com, Jumat (4/10/2019) mengatakan, kunjungan auidiensi berupa 'curhat' korban konflik dari kalangan perempuan ini, sangat tepat dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat bagi kaum perempuan.

"Apalagi dengan adanya kerjasama yang telah dirintis dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh sejak Selasa (2/10), maka menjadi peluang besar mereka dapat ambil bagian mengembangkan usaha pemberdayaan ekonomi lewat usaha industri rumahan," jelasnya.

Bagi para korban konflik, memiliki peluang besar untuk mengembangkan usaha lewat Badan Reintegrasi Aceh (BRA), serta usulan permohonan pada pemerintah secara umum yang ditangani oleh lewat Dinas Sosial (Dinsos). (*)

Baca: Kopertais Aceh Resmikan Kampus Baru di Aceh Utara, Miliki 2 Prodi